NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPemberian atau janji kepada seseorang dengan maksud memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya untuk kepentingan umum disebut penyuapan. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyelenggara negara yang menerima hadiah dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pejabat koruptor yang menerima hadiah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Ketentuan pertama mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap, dan ketentuan kedua mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bernilai kurang dari Rp10.000.000,00. Penuntut umum memberikan bukti bahwa pemberian hadiah tersebut merupakan suap. Tidak melaporkan pemenuhan yang diperoleh dapat mengakibatkan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00, serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Pemberi suap juga dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00, serta pidana penjara paling lama satu tahun dan lima tahun.
Penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggara negara yang menerima hadiah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Pembuktian gratifikasi sebagai suap menjadi krusial, dengan beban pembuktian berbeda tergantung nilai gratifikasi.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Pst menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk derajat kesalahan, ancaman pasal, dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan putusan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dan identifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi pelaporan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil menekan angka korupsi, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti dampak sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap perilaku koruptif di masa depan, serta efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana korupsi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
| File size | 222.38 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidanaPenyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan
APPIHIAPPIHI Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.
APPIHIAPPIHI Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditorTerkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor
APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif
IDEREACHIDEREACH Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkanData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan
Useful /
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuhHasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuh
NEOLECTURANEOLECTURA Studi ini merekomendasikan evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang, pengembangan mekanisme pemantauan yang lebih komprehensif, serta peningkatanStudi ini merekomendasikan evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang, pengembangan mekanisme pemantauan yang lebih komprehensif, serta peningkatan
UBBGUBBG Penelitian ini menggunakan teori analisis diskursus kritis Norman Fairclough untuk meneliti bagaimana identitas moral dan gender ditampilkan dalam ceritaPenelitian ini menggunakan teori analisis diskursus kritis Norman Fairclough untuk meneliti bagaimana identitas moral dan gender ditampilkan dalam cerita
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Namun pangsa pasar yang besar belum tentu disertai dengan pengelolaan keuangan usaha yang baik terutama saat pembukaan usaha. Oleh karena itu perlu analisisNamun pangsa pasar yang besar belum tentu disertai dengan pengelolaan keuangan usaha yang baik terutama saat pembukaan usaha. Oleh karena itu perlu analisis