NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPemberian atau janji kepada seseorang dengan maksud memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya untuk kepentingan umum disebut penyuapan. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyelenggara negara yang menerima hadiah dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pejabat koruptor yang menerima hadiah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Ketentuan pertama mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap, dan ketentuan kedua mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bernilai kurang dari Rp10.000.000,00. Penuntut umum memberikan bukti bahwa pemberian hadiah tersebut merupakan suap. Tidak melaporkan pemenuhan yang diperoleh dapat mengakibatkan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00, serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Pemberi suap juga dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00, serta pidana penjara paling lama satu tahun dan lima tahun.
Penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggara negara yang menerima hadiah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Pembuktian gratifikasi sebagai suap menjadi krusial, dengan beban pembuktian berbeda tergantung nilai gratifikasi.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Pst menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk derajat kesalahan, ancaman pasal, dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan putusan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dan identifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi pelaporan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil menekan angka korupsi, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti dampak sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap perilaku koruptif di masa depan, serta efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana korupsi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
| File size | 222.38 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach to analyze the causes, impacts, and efforts to eradicate corruption.This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach to analyze the causes, impacts, and efforts to eradicate corruption.
IJBLEIJBLE Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan statusPenerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan status
PUBMEDIAPUBMEDIA Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga PerlindunganDiperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Makalah ini menyelidiki kerangka hukum dan langkah-langkah regulasi yang diterapkan untuk memerangi korupsi, menggunakan analisis yuridis normatif. TujuanMakalah ini menyelidiki kerangka hukum dan langkah-langkah regulasi yang diterapkan untuk memerangi korupsi, menggunakan analisis yuridis normatif. Tujuan
JURNALKUJURNALKU Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. PenyebarannyaPandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya
JURNALKUJURNALKU Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct InvestmentSedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment
MKRIMKRI Salah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan SyariyahSalah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan Syariyah
UNISSULAUNISSULA 6 of 2014 concerning Villages and one of the regulations regarding village financial resources that oversight needs to be strengthened because village6 of 2014 concerning Villages and one of the regulations regarding village financial resources that oversight needs to be strengthened because village
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah menurut hukum waris IslamPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah menurut hukum waris Islam
UNANDUNAND Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajar bahasa Jepang dari Indonesia cenderung tidak menyadari tingkatan status sosial yang berbeda serta menggunakanPenelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajar bahasa Jepang dari Indonesia cenderung tidak menyadari tingkatan status sosial yang berbeda serta menggunakan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini penting guna menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepegawaian nasional. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baruHal ini penting guna menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepegawaian nasional. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baru
ASASIJOURNALASASIJOURNAL Nilai First Durability Index (FDI) dan Second Durability Index (SDI) positif, di mana campuran kehilangan kekuatan dengan meningkatnya waktu perendaman.Nilai First Durability Index (FDI) dan Second Durability Index (SDI) positif, di mana campuran kehilangan kekuatan dengan meningkatnya waktu perendaman.