NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPemberian atau janji kepada seseorang dengan maksud memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya untuk kepentingan umum disebut penyuapan. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyelenggara negara yang menerima hadiah dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pejabat koruptor yang menerima hadiah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Ketentuan pertama mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap, dan ketentuan kedua mengharuskan adanya pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bernilai kurang dari Rp10.000.000,00. Penuntut umum memberikan bukti bahwa pemberian hadiah tersebut merupakan suap. Tidak melaporkan pemenuhan yang diperoleh dapat mengakibatkan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00, serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Pemberi suap juga dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00, serta pidana penjara paling lama satu tahun dan lima tahun.
Penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggara negara yang menerima hadiah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Pembuktian gratifikasi sebagai suap menjadi krusial, dengan beban pembuktian berbeda tergantung nilai gratifikasi.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Pst menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk derajat kesalahan, ancaman pasal, dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan putusan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dan identifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi pelaporan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil menekan angka korupsi, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti dampak sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap perilaku koruptif di masa depan, serta efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana korupsi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
| File size | 222.38 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-28l |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikanHukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditanganiHasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditangani
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tidak sedikit justru BUMN yang bersangkutan menderita kerugian oleh karena berbagai faktor, sehingga jika timbul kerugian terhadap BUMN, maka kerugianTidak sedikit justru BUMN yang bersangkutan menderita kerugian oleh karena berbagai faktor, sehingga jika timbul kerugian terhadap BUMN, maka kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung IIIHasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Meskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologiMeskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologi
UNUSIAUNUSIA B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akanB/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan
AKABAAKABA Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukanOleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukan
Useful /
UIN AL AZHAARUIN AL AZHAAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kiyai dalam mendidik santri merupakan seorang pemimpin yang memiliki karakter unik dan menjadi contohHasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kiyai dalam mendidik santri merupakan seorang pemimpin yang memiliki karakter unik dan menjadi contoh
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuhHasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa menjalankan prinsip itikad baik berarti memastikan bahwa penggunaan nama atau istilah dilakukan dengan penuh
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis berdasarkan putsan pengadilan nomor 837/Pdt. Sby. Hasil dariPenelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis berdasarkan putsan pengadilan nomor 837/Pdt. Sby. Hasil dari
UNUSIAUNUSIA Sistem pemerintahan Majapahit menggunakan struktur Sapta Perabu, Sapta Manteri, dan Sapta Upapati yang membagi tugas eksekutif, administratif, dan yudisial.Sistem pemerintahan Majapahit menggunakan struktur Sapta Perabu, Sapta Manteri, dan Sapta Upapati yang membagi tugas eksekutif, administratif, dan yudisial.