UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSPeradilan adat di Papua memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat, khususnya pada suku Wate. Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat, putusan peradilan adat tetap harus selaras dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaikan sengketa adat suku Wate. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dari bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. Masyarakat hukum adat Papua, Suku Wate, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan melalui musyawarah adat yang mengutamakan mufakat. Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa. Putusan peradilan adat bersifat mengikat dan lebih berorientasi pada pemulihan, seperti denda adat dan upacara adat, dibandingkan dengan hukum sistem peradilan negara.
Peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa adat Suku Wate berdasarkan hukum dan nilai budaya lokal, menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik.20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa, dengan hakim adat berasal dari pemimpin adat yang dihormati.Implementasi peradilan adat masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani perkara berat yang harus dialihkan ke peradilan negara, sehingga sinergi antara peradilan adat dan hukum nasional perlu diperkuat.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah adat oleh peradilan adat, termasuk identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan antara putusan peradilan adat dan putusan pengadilan negeri dalam kasus sengketa tanah adat yang serupa, untuk menganalisis perbedaan pendekatan dan dampaknya terhadap keadilan bagi masyarakat adat. Ketiga, penting untuk mengkaji peran mediasi dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat oleh peradilan adat, termasuk efektivitas teknik mediasi yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peradilan adat dapat terus berperan sebagai lembaga yang efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Papua, serta berkontribusi pada peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan relevan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya memperkuat peran peradilan adat dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat Papua.
| File size | 406.84 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Pencipta mengusulkan agar dewan hakim melihat dan memilih suatu kasus sesuai pedoman hukum. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbanganPencipta mengusulkan agar dewan hakim melihat dan memilih suatu kasus sesuai pedoman hukum. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
STISASABANGSTISASABANG Dampak dari kurangnya komunikasi orang tua tunggal terhadap kedisiplinan anak dalam melaksanakan ajaran Islam; 3). Kendala yang dihadapi oleh orang tuaDampak dari kurangnya komunikasi orang tua tunggal terhadap kedisiplinan anak dalam melaksanakan ajaran Islam; 3). Kendala yang dihadapi oleh orang tua
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata serta rekomendasi praktis bagi aparat hukum danManfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata serta rekomendasi praktis bagi aparat hukum dan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwaNamun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian
UWPUWP Oleh karena itu, diperlukan peranan BUMN untuk lebih aktif masuk dalam mengelola sektor produksi tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat posisiOleh karena itu, diperlukan peranan BUMN untuk lebih aktif masuk dalam mengelola sektor produksi tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat posisi
IAI TABAHIAI TABAH Sengketa pada produk tepat pembiayaan syariah BTPN Syariah MMS Siabu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dilakukan secaraSengketa pada produk tepat pembiayaan syariah BTPN Syariah MMS Siabu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dilakukan secara
UNIMALUNIMAL Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut membantu masyarakat selama proses pendaftaran hingga penyelesaian sertifikat tanah. Program PendaftaranPeran Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut membantu masyarakat selama proses pendaftaran hingga penyelesaian sertifikat tanah. Program Pendaftaran
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Di Desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah memastikanDi Desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah memastikan
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakatHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan
UNIRAYAUNIRAYA Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.