UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual adalah instrumen hukum yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli properti di seluruh Indonesia. PPJB umumnya digunakan untuk membuat perikatan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sebelum menuju akta jual beli (AJB), sedangkan akta kuasa menjual memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual properti atas nama pemilik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait jual beli properti. Penelitian juga membahas masalah yang sering muncul dalam praktik, seperti wanprestasi, penyalahgunaan kuasa, dan klausul yang merugikan salah satu pihak. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dalam studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas dan adil agar melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam PPJB dan akta kuasa menjual.
Berdasarkan analisis hukum terhadap kekuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.Bks, ditemukan bahwa PPJB dalam kasus ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak selaras dengan asas terang dan tunai.Ketidaksahan PPJB ini didasarkan pada ketidaksepakatan, penyimpangan dalam pengalihan utang, serta inkonsistensi antara klaim pembayaran lunas dengan sifat dasar PPJB.Akibat Hukum dalam putusan tersebut mencerminkan ketidakpastian hukum yang timbul akibat cacat formil dalam dokumen transaksi jual beli, khususnya pada PPJB dan Akta Kuasa Menjual.Untuk mencegah masalah hukum serupa, pihak yang terlibat dalam PPJB harus memastikan bahwa kesepakatan dan cara pembayaran sesuai dengan ketentuan yang sah, serta melibatkan pejabat berwenang seperti Notaris dan PPAT.Pemerintah juga dapat memperkuat aturan terkait pengikatan perjanjian jual beli untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pembayaran dan peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem hukum perdata Indonesia dengan sistem hukum negara lain dalam hal transaksi jual beli properti, khususnya terkait penggunaan PPJB dan akta kuasa menjual. Penelitian ini dapat menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aspek-aspek seperti syarat sahnya perjanjian, perlindungan hukum, dan akibat hukum dalam kasus-kasus wanprestasi atau penyalahgunaan kuasa. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran notaris dan PPAT dalam proses transaksi properti, termasuk tanggung jawab dan wewenang mereka dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi properti, seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan pendidikan hukum, dan penguatan peran notaris dan PPAT dalam proses transaksi.
| File size | 359.03 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori tiga modal Burt dalam konteks politik lokal Indonesia, dengan menyesuaikan diri dengan dinamika digital. ImplikasiPenelitian ini mengonfirmasi relevansi teori tiga modal Burt dalam konteks politik lokal Indonesia, dengan menyesuaikan diri dengan dinamika digital. Implikasi
DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istriSedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis praktik peradilan di SumateraPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis praktik peradilan di Sumatera
UNTAGUNTAG Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pengalihan hak kepemilikan atas sertifikat hakPenelitian ini membahas akibat hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pengalihan hak kepemilikan atas sertifikat hak
UNTAGUNTAG Upaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan pengawasan, pendidikan politik, dan penyederhanaan aturan kampanyeUpaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan pengawasan, pendidikan politik, dan penyederhanaan aturan kampanye
UNTAGUNTAG Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.
MKRIMKRI Oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaanOleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaan
NEOLECTURANEOLECTURA G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan proses jual beli tanahG/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan proses jual beli tanah
Useful /
UNTAGUNTAG Tagihan sepihak yang tidak didasarkan pada perjanjian awal. Ketiadaan transparansi dan rincian utang dalam surat tagihan. Upaya eksekusi jaminan secaraTagihan sepihak yang tidak didasarkan pada perjanjian awal. Ketiadaan transparansi dan rincian utang dalam surat tagihan. Upaya eksekusi jaminan secara
MKRIMKRI Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomorUntuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
UIGMUIGM The results highlight locomotion, feeding, and resting as dominant activities, with feeding strategies adapting to food availability and environmentalThe results highlight locomotion, feeding, and resting as dominant activities, with feeding strategies adapting to food availability and environmental
UMKLAUMKLA Kadar asam urat diperiksa menggunakan sampel darah tepi menggunakan alat merk Easy Touchc. Analisis biavriat menggunakan Chi square (X2). Hasil penelitianKadar asam urat diperiksa menggunakan sampel darah tepi menggunakan alat merk Easy Touchc. Analisis biavriat menggunakan Chi square (X2). Hasil penelitian