MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 serta bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalam UU P2SK tidak turut diuji, sehingga menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan; dan (b) Mahkamah hendaknya menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 (Pasal 48B) UU P2SK agar selaras dengan hal yang telah diputus dalam putusan a quo serta dengan cara pandang Mahkamah terhadap politik hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Permasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut menguji pengaturan kewenangan yang bersifat prosedural/operasional khusus, baik yang berkaitan dengan penyelidikan maupun kewenangan melanjutkan perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan dimulainya penyidikan, yang hanya menjadi kewenangan OJK dan tidak bagi POLRI sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK.Kondisi ini menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan.Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK yang diselaraskan dengan hal yang telah diputuskan dalam putusan a quo serta dengan cara pandang Mahkamah dalam memotret politik hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan (apakah perlu atau tidak norma penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan secara administratif).

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut tiga saran untuk penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya terkait kewenangan penyidikan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model pengaturan kewenangan penyidikan antara sektor jasa keuangan dengan sektor lainnya, guna menemukan best practices yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian empiris diperlukan untuk menguji efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik penegakan hukum, termasuk hambatan yang mungkin dihadapi oleh penyidik Polri dan OJK. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

  1. DOI Name 10.25041 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.25041DOI Name 10 25041 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 25041
  2. Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil | Jurnal Konstitusi. jaminan proses adil jurnal konstitusi... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/714Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil Jurnal Konstitusi jaminan proses adil jurnal konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 714
  3. Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. putusan ultra petita mahkamah konstitusi... doi.org/10.31078/jk1115Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi putusan ultra petita mahkamah konstitusi doi 10 31078 jk1115
  4. Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1914Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1914
Read online
File size510.34 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari

JURIS Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapanGsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan

JURIS Bentuk Perlindungan Dan Jaminan Hak Pekerja Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU IX 2011 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerjaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerja

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif

JURIS Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamental organisasi masyarakat. Pembatasan ini secara khusus menyentuh17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamental organisasi masyarakat. Pembatasan ini secara khusus menyentuh

JURIS Tanggunggugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Unit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransiUnit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. Perusahaan asuransi

JURIS Perlindungan Nasabah Reksa Dana Pada Kelalaian Penempatan Dana Oleh Manajer Investasi 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Terutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkanTerutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkan

Useful /

JURIS Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian

JURIS Hak Waris Transeksual Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Masyarakat Minangkabau 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Transeksual ini bisa terjadi kepada seseorang karena adanya faktor lingkungan dan bisa juga faktor hormonal. Fenomena ini memunculkan masalah pada semuaTranseksual ini bisa terjadi kepada seseorang karena adanya faktor lingkungan dan bisa juga faktor hormonal. Fenomena ini memunculkan masalah pada semua

JURIS Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-UndangPenerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang

JURIS Evaluating the Efficiency of Financial Inclusion Special reference to Jharkhand India 2017More at 2017

UGMUGM Hasil empiris dari studi ini bahwa penentu inklusi keuangan memiliki efek positif pada penjangkauan kepada klien dan tingkat kepuasan pelanggan secaraHasil empiris dari studi ini bahwa penentu inklusi keuangan memiliki efek positif pada penjangkauan kepada klien dan tingkat kepuasan pelanggan secara

ads-block-test