UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSSetiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk dalam perlindungan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang atas dirinya melekat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini didasarkan pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS/2022/PN BJN. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang muncul apabila perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik seksual tidak terpenuhi.
Perlindungan terhadap anak dapat digambarkan sebagai suatu upaya tertentu yang dilakukan oleh semua orang dewasa untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar mereka hidupn tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, salah satunya ialah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.Tidak terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual fisik dapat memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada individu anak tetapi juga pada masyarakat secara umum.Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak diterapkan secara efektif untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi hak-hak anak.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang menghambat dan memfasilitasi implementasi tersebut. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi model pendampingan psikologis yang paling efektif bagi anak korban kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan karakteristik usia, jenis trauma, dan latar belakang sosial budaya anak. Ketiga, penting untuk meneliti peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk strategi untuk meningkatkan kesadaran, mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan, dan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI | Fu'ady | Psikoislamika : Jurnal... doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI Fuady Psikoislamika Jurnal doi 10 18860 psi v0i0 1553
- DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA | Ramadhani... jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/39462DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA Ramadhani jurnal unpad ac share article view 39462
- Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi... ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Studi ujh unja ac index php home article view 76
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual | Paradiaz | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.... doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Paradiaz Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia doi 10 14710 jphi v4i1 61 72
| File size | 446.1 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,
STIBASTIBA Keberadaan wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap perempuan, menjaga kehormatan keluarga,Keberadaan wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap perempuan, menjaga kehormatan keluarga,
UHBUHB Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindunganImplikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindungan
UMNUMN Bentuk partisipasi yang lain yakni kegiatan pentas seni yang dilakukan untuk memperingati Hardiknas sebagai bentuk ruang bagi anak untuk berkreasi danBentuk partisipasi yang lain yakni kegiatan pentas seni yang dilakukan untuk memperingati Hardiknas sebagai bentuk ruang bagi anak untuk berkreasi dan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Perlindungan ini memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas staf sekolah dan orang tua, serta pendekatan yang lebih tepat dan responsifPerlindungan ini memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas staf sekolah dan orang tua, serta pendekatan yang lebih tepat dan responsif
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999
UNISSULAUNISSULA Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan ratifikasi sehingga memberikan perlindungan hukum bagiDengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan ratifikasi sehingga memberikan perlindungan hukum bagi
Useful /
ISI DPSISI DPS Pengembangan desa wisata yang mengejar pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (pertumbuhan) dengan mengandalkan modal dari para kapitalis dan lebih jauhPengembangan desa wisata yang mengejar pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (pertumbuhan) dengan mengandalkan modal dari para kapitalis dan lebih jauh
ISI DPSISI DPS Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara terhadap pengrajin batik di Lasem, Pekalongan, dan Surakarta, sertaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara terhadap pengrajin batik di Lasem, Pekalongan, dan Surakarta, serta
UNTAGUNTAG Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dalam studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas dan adilDengan menggunakan metode pendekatan normatif dalam studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas dan adil
UHBUHB The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendmentThe third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment