UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumSebagai generasi penerus bangsa, anak sudah selayaknya negara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Hal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unsur keberhasilan perlindungan hukum di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Dalam rangka memenuhi KLA tersebut diperlukan partisipasi Desa untuk mewujudkannya sehingga diperlukan pembentuka Desa Layak Anak. Dengan menciptakan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.
Perlindungan anak merupakan suatu kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat dilalui secara wajar.Desa Layak Anak merupakan pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak.Mewujudkan Desa Layak Anak akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: Pertama, penelitian mengenai efektivitas implementasi program Desa Layak Anak di berbagai daerah dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Hal ini penting untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar dapat menjangkau dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh anak di Indonesia. Kedua, studi komparatif mengenai model perlindungan anak di berbagai negara yang berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan dan program perlindungan anak. Ketiga, penelitian mengenai peran serta masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mendukung program perlindungan anak di tingkat desa dan kabupaten/kota. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan keberlanjutan program perlindungan anak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan anak di Indonesia dan mewujudkan cita-cita negara yang berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh warganya.
| File size | 583.51 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerimaBilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keteranganPenelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan
UNTAGUNTAG Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlahPenelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlah
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatanDibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak ciptaWawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Berbeda dengan pendekatan legal-formal, GAMAK berhasil menghadirkan narasi alternatif yang menempatkan tokoh agama dan tokoh adat bukan sebagai pihak yangBerbeda dengan pendekatan legal-formal, GAMAK berhasil menghadirkan narasi alternatif yang menempatkan tokoh agama dan tokoh adat bukan sebagai pihak yang
UNIRAYAUNIRAYA Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melaluiMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan data sekunder melalui
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.
DINASTIREVDINASTIREV Malpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahanMalpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui prosesPenelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui proses
UTPUTP Konselor dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan konseling, dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya seperti piil dari Lampung.Konselor dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan konseling, dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya seperti piil dari Lampung.