USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawRestitusi adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku, berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, untuk menutupi kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita oleh korban atau ahli waris mereka. Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban anak, restitusi menjadi persyaratan wajib bagi pelaku untuk mengganti rugi korban atas kerugian yang diderita. Hal ini merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang telah menyebabkan kerugian pada korban, keluarga, atau ahli waris mereka, sejalan dengan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi bagi korban tindak pidana, sesuai dengan Prinsip Restorasi ke Keadaan Semula (restitutio in integrum). Prinsip ini menekankan bahwa korban harus dikembalikan ke keadaan mereka sebelum terjadinya kejahatan, meskipun pengembalian sepenuhnya mungkin tidak mungkin. Namun, prinsip ini menekankan pendekatan pemulihan komprehensif, mencakup berbagai aspek yang berasal dari konsekuensi kejahatan. Melalui restitusi, korban dapat mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan aset.
Penelitian ini belum mengumpulkan data tentang korban anak yang telah diberikan Hak Restitusi.Dalam kasus di mana ada korban anak tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru belum diterapkan, korban hanya menerima rehabilitasi dan bantuan psikologis.Tantangan utama dalam menerapkan Hak Restitusi untuk korban anak adalah kurangnya pengetahuan di kalangan penegak hukum, terutama polisi.Akibatnya, data tentang korban anak yang telah menerima Hak Restitusi tidak dapat ditemukan dalam penelitian ini.Oleh karena itu, penelitian yang lebih komprehensif diperlukan, dan lingkup penelitian harus diperluas di luar Kota Belawan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap.
Untuk meningkatkan pemahaman tentang Hak Restitusi dan penerapannya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini dapat membantu mereka memahami dan menerapkan Hak Restitusi sesuai dengan harapan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia juga diperlukan untuk implementasi yang efisien dan efektif dari Hak Restitusi untuk korban anak. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting, dan diperlukan pengawasan dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan realisasi optimal dari sistem keadilan pidana anak di masa depan.
| File size | 225.49 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Mengatasi tantangan ini memerlukan pembongkaran hambatan struktural, promosi kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapangan kerja dan sistemMengatasi tantangan ini memerlukan pembongkaran hambatan struktural, promosi kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapangan kerja dan sistem
UNRAMUNRAM Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan tentang fungsi ekologi serta ekonomi mangrove. Masyarakat menyadari bahwaPengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan tentang fungsi ekologi serta ekonomi mangrove. Masyarakat menyadari bahwa
USUUSU Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, dengan menelaah ketentuanMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, dengan menelaah ketentuan
USUUSU Penguatan komitmen politik, kapasitas institusi, dan partisipasi bermakna dari perempuan marginal sangat penting untuk mencapai pembangunan regional yangPenguatan komitmen politik, kapasitas institusi, dan partisipasi bermakna dari perempuan marginal sangat penting untuk mencapai pembangunan regional yang
USUUSU Dengan tingkat keterlambatan tertinggi, melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 TahunDengan tingkat keterlambatan tertinggi, melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
USUUSU Emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangiEmisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangi
UNARSUNARS Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampuMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
UNARSUNARS Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugatPerlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugat
Useful /
USUUSU Namun demikian, efektivitas PTSL dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah masyarakat masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untukNamun demikian, efektivitas PTSL dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah masyarakat masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk
UNARSUNARS Ambang batas parlemen dalam pemilu adalah jumlah minimal suara yang harus diperoleh partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk mendapatkanAmbang batas parlemen dalam pemilu adalah jumlah minimal suara yang harus diperoleh partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk mendapatkan
UNARSUNARS Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,