USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju layanan digital berbasis internet, salah satunya melalui layanan Over The Top (OTT). Kehadiran platform OTT seperti HBO Go menawarkan kemudahan akses konten hiburan secara fleksibel dan legal, namun dalam praktiknya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait ketidaksesuaian layanan dengan syarat dan ketentuan serta maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksesuaian layanan OTT HBO Go dari perspektif perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena pembajakan konten digital seperti serial Game of Thrones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian layanan HBO Go, seperti gangguan akses, perubahan paket secara sepihak, dan kurangnya transparansi informasi, berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, tingginya tingkat pembajakan konten digital mencerminkan lemahnya penegakan hukum hak cipta di ruang digital, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan moral pencipta serta menurunkan kepercayaan terhadap platform OTT resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih mengalami kekosongan regulasi yang komprehensif dalam mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang adaptif untuk menjamin perlindungan konsumen, penegakan hak kekayaan intelektual, serta menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Berdasarkan analisis, Indonesia masih menghadapi kekosongan regulasi yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum optimal bagi konsumen dan pemegang hak cipta terhadap ketidaksesuaian layanan OTT seperti HBO Go dan maraknya pembajakan konten digital.Situasi ini bersumber dari lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas oleh penyedia, posisi tawar konsumen yang lemah, dan sistem perlindungan hak cipta yang belum efektif, mengakibatkan kerugian ekonomi dan moral bagi kreator serta melemahkan platform legal.Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan adaptif sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan konsumen digital, memperkuat mekanisme pemantauan dan kontrol konten, serta menegakkan hak kekayaan intelektual secara efektif, guna menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Mengingat tantangan kompleks yang muncul dari layanan Over-The-Top (OTT) di Indonesia, penelitian lanjutan perlu fokus pada pengembangan kerangka regulasi yang lebih adaptif. Sebuah studi bisa mengeksplorasi model pengaturan hibrida yang mengintegrasikan aspek hukum penyiaran, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen secara komprehensif, khususnya dalam menghadapi sifat lintas batas layanan digital. Penting untuk menganalisis bagaimana yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa dengan Digital Services Act mereka, berhasil menyeimbangkan inovasi dan akuntabilitas platform, serta bagaimana praktik terbaik ini dapat diadaptasi ke konteks hukum Indonesia tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya, penelitian dapat menelisik mekanisme akuntabilitas proaktif bagi platform OTT. Daripada hanya mengandalkan sistem notice-and-takedown yang reaktif, bagaimana peraturan dapat mewajibkan dan mendorong platform untuk secara aktif mencegah pelanggaran hak cipta dan memastikan kualitas layanan yang konsisten? Hal ini bisa mencakup evaluasi teknologi pemantauan konten berbasis kecerdasan buatan, pengembangan standar operasional yang transparan, serta penentuan batas tanggung jawab platform atas ketidakpatuhan atau kelalaian dalam menegakkan hak konsumen dan hak kekayaan intelektual. Terakhir, sangat relevan untuk mengkaji dampak ekonomi dari penerapan regulasi OTT yang lebih ketat terhadap ekosistem kreatif dan investasi di Indonesia. Apakah regulasi yang komprehensif akan menghambat inovasi atau justru menciptakan iklim yang lebih sehat dan berkelanjutan? Ini melibatkan analisis mendalam mengenai bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan jaminan perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan, mendorong investasi dalam produksi konten lokal, serta membentuk ekosistem digital yang adil dan transparan bagi semua pemangku kepentingan, dari kreator hingga konsumen.
- "Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Strea" by Agung Kurniawan... doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a2Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top OTT Strea by Agung Kurniawan doi 10 22304 pjih v8n2 a2
- "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)" by Nuruzzhahrah Diza.... scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/4Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top OTT by Nuruzzhahrah Diza scholarhub ui ac telj vol1 iss1 4
| File size | 705.13 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPPUMPP Program ini diharapkan menjadi model literasi keuangan lansia yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin di usiaProgram ini diharapkan menjadi model literasi keuangan lansia yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin di usia
UKMCUKMC Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online; semakin tinggiHasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online; semakin tinggi
USUUSU Sertipikasi juga mendorong meningkatnya kepercayaan investor dan memperkuat posisi tawar pemilik tanah. Namun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasanSertipikasi juga mendorong meningkatnya kepercayaan investor dan memperkuat posisi tawar pemilik tanah. Namun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan
UEUUEU Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangiPerlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangi
USUUSU Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang memastikan bahwa setiap orang tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Penyesuaian aturan oleh lembaga negaraHal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang memastikan bahwa setiap orang tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Penyesuaian aturan oleh lembaga negara
USUUSU Tantangan utama dalam menerapkan Hak Restitusi untuk korban anak adalah kurangnya pengetahuan di kalangan penegak hukum, terutama polisi. Akibatnya, dataTantangan utama dalam menerapkan Hak Restitusi untuk korban anak adalah kurangnya pengetahuan di kalangan penegak hukum, terutama polisi. Akibatnya, data
USUUSU Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomiPemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi
USUUSU Selain itu, prinsip legalitas menuntut jaksa untuk menuntut setiap kasus kriminal, namun pelaksanaannya memerlukan surat permintaan yang tepat dan sensitivitasSelain itu, prinsip legalitas menuntut jaksa untuk menuntut setiap kasus kriminal, namun pelaksanaannya memerlukan surat permintaan yang tepat dan sensitivitas
Useful /
USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk menggali harapan perempuan terhadap kebijakan calon gubernur yang berpotensi meningkatkan akses mereka terhadap kesejahteraan,Penelitian ini bertujuan untuk menggali harapan perempuan terhadap kebijakan calon gubernur yang berpotensi meningkatkan akses mereka terhadap kesejahteraan,
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta mengenai MM melalui pelatihan daring. Pelatihan diikuti oleh 45Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta mengenai MM melalui pelatihan daring. Pelatihan diikuti oleh 45
USUUSU Meskipun telah dilakukan reformasi legislasi, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan undang-undang yang dapat mempengaruhi efektivitas prinsip‑prinsipMeskipun telah dilakukan reformasi legislasi, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan undang-undang yang dapat mempengaruhi efektivitas prinsip‑prinsip
USUUSU Emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangiEmisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangi