USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawMenarik kembali tuntutan pidana terhadap Valencya dalam sebuah persidangan yang telah memasuki tahap replikasi menimbulkan pro dan kontra, seolah dimulai berdasarkan prinsip-prinsip legalitas dan kesempatan. Hal ini dianggap penting karena fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Valencya telah mengambil alih posisi Penasihat Hukum. Hasil karya ilmiah ini berupa penelitian deskriptif analisis normatif dalam sistem hukum acara pidana. Dengan menggambarkan penempatan tuntutan pidana dalam kasus Valencya, kami kemudian melakukan analisis mendalam terhadap norma-norma mengenai wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam menempatkan kepalanya pada legalitas dan depowering kelalaian penuntutan. Kesimpulan dari ketentuan Prinsip Kesempatan membenarkan upaya depowering dalam perolehan tuntutan, meskipun persyaratan pembersihan dilakukan dalam agenda replika. Sementara posisinya untuk kepentingan hukum dalam mencapai keadilan bagi korban, prinsip legalitas dapat dikesampingkan sebagai bentuk konsep keadilan restoratif dalam agenda Kejaksaan.
Pemeriksaan tuntutan terhadap Valencya tidak secara eksplisit diatur dalam hukum prosedur pidana, sehingga prinsip kesempatan dapat digunakan untuk menurunkan tuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan sensitivitas krisis yang harus dimiliki jaksa.Hal ini menunjukkan adanya reformasi hukum yang memungkinkan jaksa menarik kembali tuntutan, dengan menekankan keadilan daripada kepastian hukum.Selain itu, prinsip legalitas menuntut jaksa untuk menuntut setiap kasus kriminal, namun pelaksanaannya memerlukan surat permintaan yang tepat dan sensitivitas terhadap korban, sebagaimana tantangan yang terlihat pada kasus Valencya.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara komparatif bagaimana prinsip kesempatan diterapkan pada berbagai jenis kasus pidana di Indonesia, untuk menilai konsistensi dan kriteria penggunaannya; selanjutnya, perlu dilakukan studi perbandingan mengenai dampak sensitivitas serta kesadaran krisis jaksa terhadap hasil kasus kekerasan dalam rumah tangga, guna memahami peran faktor manusia dalam proses peradilan; akhirnya, efektivitas pedoman internal penuntutan (Nomor 24 tahun 2021) dalam menjamin keadilan dan mencegah penuntutan yang berlebihan dapat dievaluasi melalui analisis empiris terhadap berkas-berkas kasus, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih berbasis data dan berorientasi pada kepentingan korban.
| File size | 311.49 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Praktik perjudian online di tengah masyarakat kita tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena secara langsung melanggar kerangka hukum Indonesia yangPraktik perjudian online di tengah masyarakat kita tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena secara langsung melanggar kerangka hukum Indonesia yang
USUUSU Scoping review ini menawarkan wawasan baru dengan menunjukkan bagaimana etnografi berfungsi sebagai jembatan metodologis untuk memahami pluralisme hukumScoping review ini menawarkan wawasan baru dengan menunjukkan bagaimana etnografi berfungsi sebagai jembatan metodologis untuk memahami pluralisme hukum
USUUSU Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, meningkatkan nilai jual tanah, serta membuka aksesHasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, meningkatkan nilai jual tanah, serta membuka akses
USUUSU Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaminHasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus menjamin
USUUSU Pemahaman konsep perdagangan karbon menjadi semakin penting. Sumatera Utara, dengan beragam sumber daya alam dan sektor ekonomi yang berpotensi menyumbangPemahaman konsep perdagangan karbon menjadi semakin penting. Sumatera Utara, dengan beragam sumber daya alam dan sektor ekonomi yang berpotensi menyumbang
USUUSU Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan KonstituanteBerdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan Konstituante
USUUSU Penelitian ini mengkaji dampak beragam transformasi digital terhadap budaya hukum dan norma-norma sosial di Indonesia saat ini. Dengan mengeksplorasi perubahanPenelitian ini mengkaji dampak beragam transformasi digital terhadap budaya hukum dan norma-norma sosial di Indonesia saat ini. Dengan mengeksplorasi perubahan
USUUSU Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban anak, restitusi menjadi persyaratan wajib bagi pelaku untuk mengganti rugi korban atas kerugian yang diderita.Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban anak, restitusi menjadi persyaratan wajib bagi pelaku untuk mengganti rugi korban atas kerugian yang diderita.
Useful /
INFLUENCE JOURNALINFLUENCE JOURNAL Analisis menyoroti bahwa kepemimpinan etis di bank Islam sering diperkuat oleh prinsip Syariah, menciptakan kerangka budaya dan norma yang unik. StudiAnalisis menyoroti bahwa kepemimpinan etis di bank Islam sering diperkuat oleh prinsip Syariah, menciptakan kerangka budaya dan norma yang unik. Studi
INFLUENCE JOURNALINFLUENCE JOURNAL Kesuksesan sosialisasi kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia ditentukan oleh efektivitas manajemen komunikasi publik yang terintegrasi di setiap tahap.Kesuksesan sosialisasi kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia ditentukan oleh efektivitas manajemen komunikasi publik yang terintegrasi di setiap tahap.
USUUSU Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen kebijakan yang lebih konkret, inklusif, dan terukur agar pemberdayaan perempuan dapat menjadi bagian integralPenelitian ini menegaskan pentingnya komitmen kebijakan yang lebih konkret, inklusif, dan terukur agar pemberdayaan perempuan dapat menjadi bagian integral
USUUSU Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahanMetode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahan