UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen Mangga Dua Court, di mana pembatalan perpanjangan HGB oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik unit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif berbasis literatur, penelitian ini menemukan bahwa HGB atas HPL diakui secara hukum berdasarkan UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021, namun bergantung pada persetujuan pemegang HPL sehingga berpotensi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan status tanah oleh pengembang diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, yang mengakui Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) sebagai hak mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan tanah.
HGB atas HPL diakui secara normatif melalui UUPA dan PP 18/2021, tetapi praktiknya memerlukan persetujuan pemegang HPL sehingga rentan dibatalkan.Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri.Untuk mengurangi sengketa dan meningkatkan iklim investasi, dibutuhkan pembaruan pedoman teknis dan harmonisasi regulasi yang lebih jelas.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas model persetujuan tertulis antara pemegang HPL dan pengembang HGB dalam mencegah pembatalan, dengan memanfaatkan studi kasus serupa di negara lain untuk perbandingan regulasi. Kedua, perlu dikaji dampak harmonisasi UU Rumah Susun, UU Hak Tanggungan, dan PP 18/2021 terhadap proses pengembalian kedsihatan hukum bagi pemilik unit rumah susun, termasuk prosedur pengaduan konsumen yang mudah diakses. Ketiga, eksplorasi bidang baru berupa pengembangan sistem informasi digital yang transparan menampilkan status hukum tanah dan hak atas bangunan bagi pembeli rumah susun dapat memperkuat perlindungan konsumen; penelitian empiris mengenai penerimaan dan efektivitas sistem ini di kalangan masyarakat awam akan menambah nilai teoritis dan praktis bagi kebijakan publik.
| File size | 164.5 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
ISTEKICSADABJNISTEKICSADABJN Dalam perspektif hukum kesehatan, tanggung jawab tindakan medis melekat pada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan dalam perspektifDalam perspektif hukum kesehatan, tanggung jawab tindakan medis melekat pada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan dalam perspektif
UIMUIM Pada perkembangannya, kajian keadilan memang menghadirkan beragam prespektif, tidak terkecuali dalam kajian hukum Islam yang memang menginginkan aksesPada perkembangannya, kajian keadilan memang menghadirkan beragam prespektif, tidak terkecuali dalam kajian hukum Islam yang memang menginginkan akses
UMNUUMNU Berdasarkan hasil review, suplementasi asam lemak tak jenuh yang dilindungi rumen merupakan intervensi nutrisi yang fundamental untuk mengatasi tantanganBerdasarkan hasil review, suplementasi asam lemak tak jenuh yang dilindungi rumen merupakan intervensi nutrisi yang fundamental untuk mengatasi tantangan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah jurnal, buku saku pengenalan hak cipta dan copyrights strike, serta sertifikat hak cipta. Metodologi yang digunakanLuaran dari kegiatan pengabdian ini adalah jurnal, buku saku pengenalan hak cipta dan copyrights strike, serta sertifikat hak cipta. Metodologi yang digunakan
UEUUEU Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut JudicialPengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial
UNUSIAUNUSIA Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. PerikatanKarenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan
USIUSI Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentukPengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentuk
UNARSUNARS Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri antara lain. Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukanFaktor eksternal pelaku main hakim sendiri antara lain. Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL 83). Hasil menunjukkan bahwa strategi partisipatif, bila dipadukan dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan inovasi administrasi publik yang adaptif, secara83). Hasil menunjukkan bahwa strategi partisipatif, bila dipadukan dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan inovasi administrasi publik yang adaptif, secara
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba di sektor perbankan tidak hanya merupakan respons rasional terhadap kontrak, tetapiKesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba di sektor perbankan tidak hanya merupakan respons rasional terhadap kontrak, tetapi
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Kesiapan destinasi dievaluasi melalui enam indikator yang disesuaikan dari konsep 6A, yaitu atraksi, aksesibilitas, fasilitas, akomodasi, aktivitas, danKesiapan destinasi dievaluasi melalui enam indikator yang disesuaikan dari konsep 6A, yaitu atraksi, aksesibilitas, fasilitas, akomodasi, aktivitas, dan
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Survei kuantitatif dilakukan di antara pekerja di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dan data dianalisis menggunakan model probit dan efek marginal.Survei kuantitatif dilakukan di antara pekerja di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dan data dianalisis menggunakan model probit dan efek marginal.