UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen Mangga Dua Court, di mana pembatalan perpanjangan HGB oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik unit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif berbasis literatur, penelitian ini menemukan bahwa HGB atas HPL diakui secara hukum berdasarkan UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021, namun bergantung pada persetujuan pemegang HPL sehingga berpotensi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan status tanah oleh pengembang diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, yang mengakui Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) sebagai hak mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan tanah.
HGB atas HPL diakui secara normatif melalui UUPA dan PP 18/2021, tetapi praktiknya memerlukan persetujuan pemegang HPL sehingga rentan dibatalkan.Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri.Untuk mengurangi sengketa dan meningkatkan iklim investasi, dibutuhkan pembaruan pedoman teknis dan harmonisasi regulasi yang lebih jelas.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas model persetujuan tertulis antara pemegang HPL dan pengembang HGB dalam mencegah pembatalan, dengan memanfaatkan studi kasus serupa di negara lain untuk perbandingan regulasi. Kedua, perlu dikaji dampak harmonisasi UU Rumah Susun, UU Hak Tanggungan, dan PP 18/2021 terhadap proses pengembalian kedsihatan hukum bagi pemilik unit rumah susun, termasuk prosedur pengaduan konsumen yang mudah diakses. Ketiga, eksplorasi bidang baru berupa pengembangan sistem informasi digital yang transparan menampilkan status hukum tanah dan hak atas bangunan bagi pembeli rumah susun dapat memperkuat perlindungan konsumen; penelitian empiris mengenai penerimaan dan efektivitas sistem ini di kalangan masyarakat awam akan menambah nilai teoritis dan praktis bagi kebijakan publik.
| File size | 164.5 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UMNUUMNU Dengan formulasi, dosis, dan waktu pemberian yang tepat, suplementasi UFA merupakan strategi nutrisi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkanDengan formulasi, dosis, dan waktu pemberian yang tepat, suplementasi UFA merupakan strategi nutrisi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan
UWKSUWKS Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen produksi, distribusi, dan pelaporan keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen produksi, distribusi, dan pelaporan keuangan.
UWKSUWKS Metode yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan pelaku tengkulak, petani, dan pembeli, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan pelaku tengkulak, petani, dan pembeli, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan
UWKSUWKS Industri kopi merupakan sektor agribisnis yang penting dalam perekonomian global dan nasional. Banyak usaha pengolahan biji kopi skala kecil hingga menengahIndustri kopi merupakan sektor agribisnis yang penting dalam perekonomian global dan nasional. Banyak usaha pengolahan biji kopi skala kecil hingga menengah
UNRIUNRI Analisis data diolah menggunakan analisis isi (fokus riset) yang dihubungkan dengan temuan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakatAnalisis data diolah menggunakan analisis isi (fokus riset) yang dihubungkan dengan temuan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Guru PAI memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui metode pembelajaran seperti kisah dan diskusi. Selain itu, kolaborasiGuru PAI memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui metode pembelajaran seperti kisah dan diskusi. Selain itu, kolaborasi
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Oleh karena itu, tim peneliti melakukan kolaborasi dengan rumah potong hewan untuk menciptakan standar operasional prosedur dalam menghadapi bencana GempaOleh karena itu, tim peneliti melakukan kolaborasi dengan rumah potong hewan untuk menciptakan standar operasional prosedur dalam menghadapi bencana Gempa
UNARSUNARS Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan suami maupun istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli. Berdasarkan uraian tersebutPersetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan suami maupun istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli. Berdasarkan uraian tersebut
Useful /
Q2LIIQ2LII Faktor pendidikan berpengaruh signifikan, di mana ibu dengan pendidikan tinggi lebih banyak memiliki pengetahuan baik (35%). Namun, ibu hamil yang belumFaktor pendidikan berpengaruh signifikan, di mana ibu dengan pendidikan tinggi lebih banyak memiliki pengetahuan baik (35%). Namun, ibu hamil yang belum
INABJINABJ Namun, peran mereka sebagai penanda prediktif untuk respons NAC masih belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki apakah ekspresiNamun, peran mereka sebagai penanda prediktif untuk respons NAC masih belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki apakah ekspresi
UNRIUNRI Penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan dapat meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang setara kepada semua anggota masyarakat terhadapPenghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan dapat meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang setara kepada semua anggota masyarakat terhadap
UNRIUNRI Di Indonesia, pengaturan terkait dengan penggunaan virtual office tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan yang tersendiri, tetapi dapat tercakupDi Indonesia, pengaturan terkait dengan penggunaan virtual office tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan yang tersendiri, tetapi dapat tercakup