UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumThe development of science in the field of technology is inevitable and shows signs of progress, this happens all over the world; synergizing human activities with information technology is a leap in technological development and even civilization. If we look closely, this ITE Law contains 2 elements, namely elements that are truly issues of information and electronic transactions and criminal elements that have regulated in the Criminal Code; specifically in this study related to defamation. This conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcement to enforce the law, it has made good progress, considering the argument that the law does not have to regulate something that is the maximum goal, but at least the rules to achieve minimal goals, associated with following the development of society.
Perkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik.1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi.Perlindungan reputasi dan kebebasan yang bertanggung jawab harus seimbang, dengan penegakan hukum yang adil.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Pasal 27A dan 27B UU ITE dalam menanggulangi pencemaran nama baik di ruang digital, dengan fokus pada analisis putusan pengadilan dan persepsi masyarakat. Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji dampak sosiologis dari pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan iklim demokrasi di Indonesia, termasuk potensi chilling effect terhadap jurnalisme investigasi dan kritik sosial. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi model-model penyelesaian sengketa pencemaran nama baik secara online (online dispute resolution) yang lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak korban. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih responsif terhadap tantangan pencemaran nama baik di era digital, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi secara seimbang.
| File size | 738.9 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access andIn conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasiHasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasiKondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Pembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produkPembentukan undang-undang yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan sering kali mengabaikan prosedur formal telah membuka celah bagi lahirnya produk
UIMUIM Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskanNamun, pendekatan ini sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utamaKetidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama
UNESAUNESA Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.
UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkanAnalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkan
UMSUMS Metode yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada intervensi yoga okuler dalam mengatasi kelelahan mata dan memelihara kesehatan mata denganMetode yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada intervensi yoga okuler dalam mengatasi kelelahan mata dan memelihara kesehatan mata dengan
UNUSIAUNUSIA E-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang merupakan bagian dari luasnya cakupan transaksi elektronik sebagaiE-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang merupakan bagian dari luasnya cakupan transaksi elektronik sebagai
UNUSIAUNUSIA Fokus utama terletak pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana peraturan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukum kontrak dapat berinteraksi danFokus utama terletak pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana peraturan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukum kontrak dapat berinteraksi dan