UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPeraturan Pemerintah (PP) yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa PP dan peraturan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang membuat hukum jelas dan dapat dilaksanakan. Belum berlakunya peraturan pelaksana tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan PP, namun bisa saja mempengaruhi efektivitas kerja suatu PP. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi dokumenter menyimpulkan bahwa PP yang peraturan pelaksanaannya belum diberlakukan, tidak menghalangi keberlakuan PP tersebut, namun bisa saja mempengaruhi teknis kinerja PP tersebut.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah tetap berlaku meskipun peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan.Keberadaan peraturan pelaksanaan penting untuk memastikan efektivitas dan kejelasan implementasi PP.Ketiadaan peraturan pelaksanaan tidak serta merta membatalkan keberlakuan PP, namun dapat mempengaruhi kinerja teknisnya.Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksanaan yang tepat waktu dan komprehensif sangat krusial untuk mencapai tujuan dari peraturan pemerintah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai dampak konkret keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan terhadap efektivitas implementasi PP di berbagai sektor pemerintahan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan efektivitas PP yang memiliki peraturan pelaksanaan dengan PP yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kompleksitas materi muatan dan urgensi implementasi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan, termasuk identifikasi hambatan-hambatan yang sering muncul dan rekomendasi solusi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
| File size | 350.2 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Dalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisiliDalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisili
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangPengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
UCYUCY Beralih terjadi tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti warisan, sedangkan dialihkan terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya jual beli. PengertianBeralih terjadi tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti warisan, sedangkan dialihkan terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya jual beli. Pengertian
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini secara cermat menjelajahi hubungan kompleks antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam dunia transaksi E-commerce di Indonesia.menghadapiPenelitian ini secara cermat menjelajahi hubungan kompleks antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam dunia transaksi E-commerce di Indonesia.menghadapi
NEOLECTURANEOLECTURA Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menjadi pertimbanganPasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menjadi pertimbangan
UEUUEU Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisisJenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis
DINASTIRESDINASTIRES Negara ini memiliki norma hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945, sehingga seluruh bentuk legislasi harus tidak bertentangan denganNegara ini memiliki norma hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945, sehingga seluruh bentuk legislasi harus tidak bertentangan dengan
UNRAMUNRAM Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga menjadiAlternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga menjadi
Useful /
IBLAMIBLAM Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjagaPutusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga
IBLAMIBLAM Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan menggangguKetidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu
UNTADUNTAD Sementara itu, F4 tidak memenuhi parameter fisik viskositas, dan F5 tidak memenuhi parameter viskositas dan kemampuan penyebaran. Gel antiseptik yang dibuatSementara itu, F4 tidak memenuhi parameter fisik viskositas, dan F5 tidak memenuhi parameter viskositas dan kemampuan penyebaran. Gel antiseptik yang dibuat
UNUSIAUNUSIA Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksiStudi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksi