UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPeraturan Pemerintah (PP) yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa PP dan peraturan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang membuat hukum jelas dan dapat dilaksanakan. Belum berlakunya peraturan pelaksana tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan PP, namun bisa saja mempengaruhi efektivitas kerja suatu PP. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi dokumenter menyimpulkan bahwa PP yang peraturan pelaksanaannya belum diberlakukan, tidak menghalangi keberlakuan PP tersebut, namun bisa saja mempengaruhi teknis kinerja PP tersebut.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah tetap berlaku meskipun peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan.Keberadaan peraturan pelaksanaan penting untuk memastikan efektivitas dan kejelasan implementasi PP.Ketiadaan peraturan pelaksanaan tidak serta merta membatalkan keberlakuan PP, namun dapat mempengaruhi kinerja teknisnya.Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksanaan yang tepat waktu dan komprehensif sangat krusial untuk mencapai tujuan dari peraturan pemerintah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai dampak konkret keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan terhadap efektivitas implementasi PP di berbagai sektor pemerintahan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan efektivitas PP yang memiliki peraturan pelaksanaan dengan PP yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kompleksitas materi muatan dan urgensi implementasi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan, termasuk identifikasi hambatan-hambatan yang sering muncul dan rekomendasi solusi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
| File size | 350.2 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Ini semua sudah tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-UndangIni semua sudah tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
IBLAMIBLAM Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt. G/2024/PN. TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur forumCbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt. G/2024/PN. TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur forum
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara tersebut berdasarkan Pasal 52 UUPK, dengan catatan bahwaHasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara tersebut berdasarkan Pasal 52 UUPK, dengan catatan bahwa
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data hukum yang ada. Developer aplikasi kencan memiliki kewajiban untukPendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data hukum yang ada. Developer aplikasi kencan memiliki kewajiban untuk
IAINPTKIAINPTK Artikel ini berargumentasi bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi lingkungan yang efektif, terutama dalam masyarakat yang masihArtikel ini berargumentasi bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi lingkungan yang efektif, terutama dalam masyarakat yang masih
PELITABANGSAPELITABANGSA Pemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberianPemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberian
UNTARUNTAR Setelah pengujian asumsi klasik selesai dilakukan, pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah analisis regresi berganda, pengujian statistik F (ANOVA),Setelah pengujian asumsi klasik selesai dilakukan, pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah analisis regresi berganda, pengujian statistik F (ANOVA),
ITSKHATULISTIWAITSKHATULISTIWA Penambahan sumberdaya manusia baik secara kualitastif maupun kuantitatif.mengusahakan komonikasi yang lancar dari pihak kabupaten dengan Kenagarian. TersedianyaPenambahan sumberdaya manusia baik secara kualitastif maupun kuantitatif.mengusahakan komonikasi yang lancar dari pihak kabupaten dengan Kenagarian. Tersedianya
Useful /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Jasa Raharja, Cabang Sulawesi Selatan, (7) Pengembangan karir melalui komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawanJasa Raharja, Cabang Sulawesi Selatan, (7) Pengembangan karir melalui komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penelitian ini menganalisis pengaruh simultan dan parsial dari volatilitas harga emas global, kebijakan moneter Indonesia (BI-Rate), dan inflasi terhadapPenelitian ini menganalisis pengaruh simultan dan parsial dari volatilitas harga emas global, kebijakan moneter Indonesia (BI-Rate), dan inflasi terhadap
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Reksadana pendapatan tetap memiliki kinerja paling stabil dengan risiko terendah. Berdasarkan Indeks Sharpe, produk Reksadana pendapatan tetap umumnyaReksadana pendapatan tetap memiliki kinerja paling stabil dengan risiko terendah. Berdasarkan Indeks Sharpe, produk Reksadana pendapatan tetap umumnya
UNHASUNHAS Implementasi arbitrasi dalam penyelesaian sengketa medis memerlukan regulasi teknis yang jelas dan kerangka kelembagaan, seperti pembentukan LMA-MKI, untukImplementasi arbitrasi dalam penyelesaian sengketa medis memerlukan regulasi teknis yang jelas dan kerangka kelembagaan, seperti pembentukan LMA-MKI, untuk