UNUSIAUNUSIA

AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa PP dan peraturan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang membuat hukum jelas dan dapat dilaksanakan. Belum berlakunya peraturan pelaksana tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan PP, namun bisa saja mempengaruhi efektivitas kerja suatu PP. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi dokumenter menyimpulkan bahwa PP yang peraturan pelaksanaannya belum diberlakukan, tidak menghalangi keberlakuan PP tersebut, namun bisa saja mempengaruhi teknis kinerja PP tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah tetap berlaku meskipun peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan.Keberadaan peraturan pelaksanaan penting untuk memastikan efektivitas dan kejelasan implementasi PP.Ketiadaan peraturan pelaksanaan tidak serta merta membatalkan keberlakuan PP, namun dapat mempengaruhi kinerja teknisnya.Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksanaan yang tepat waktu dan komprehensif sangat krusial untuk mencapai tujuan dari peraturan pemerintah.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai dampak konkret keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan terhadap efektivitas implementasi PP di berbagai sektor pemerintahan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan efektivitas PP yang memiliki peraturan pelaksanaan dengan PP yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kompleksitas materi muatan dan urgensi implementasi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan, termasuk identifikasi hambatan-hambatan yang sering muncul dan rekomendasi solusi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Read online
File size350.2 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Legitimacy of Determination of Indigenous Papuan People Between The Papuan People s Assembly and The Papua Customary Council 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Jika DAP menetapkan OAP dengan implikasi administratif tanpa dasar atribusi normatif yang jelas, hal ini dapat menimbulkan masalah ultra vires dari perspektifJika DAP menetapkan OAP dengan implikasi administratif tanpa dasar atribusi normatif yang jelas, hal ini dapat menimbulkan masalah ultra vires dari perspektif

JURIS Efforts to Resolve Agricultural Land Ownership in Absentee Cases in Blitar Regency 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Kondisi ini telah menyebabkan penegakan larangan kepemilikan absentee yang tidak lengkap dan tidak efektif. Solusi potensial meliputi penguatan sistemKondisi ini telah menyebabkan penegakan larangan kepemilikan absentee yang tidak lengkap dan tidak efektif. Solusi potensial meliputi penguatan sistem

JURIS Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV BPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehinggaBPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga

JURIS Point of Intersection In The Application of The Provision of A Buyer In Good Faith Towards Minangkabau Traditional High Heritage Land 2025More at 2025

UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Temuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. SebagianTemuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. Sebagian

JURIS Peran Pemerintah dan Korporasi dalam Pengelolaan Sampah Plastik dan Dampak Pencemaran Mikroplastik 2025More at 2025

UMTSUMTS Berdasarkan beberapa permasalahan pengolahan sampah dan dampaknya bagi ekosistem di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa telah berlangsung state-corporateBerdasarkan beberapa permasalahan pengolahan sampah dan dampaknya bagi ekosistem di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa telah berlangsung state-corporate

JURIS Blue Economy Challenge The Threatening Impact of Indonesia s Sea Sand Export Policy 2025More at 2025

UNTAGUNTAG Kemudian hal terpenting adalah memastikan aktivitas penambangan ini sesuai dengan konsep Blue Economy, berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem laut.melihatKemudian hal terpenting adalah memastikan aktivitas penambangan ini sesuai dengan konsep Blue Economy, berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem laut.melihat

JURIS Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dilakukan agar satuan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi dan disposisi yang melahirkan kebijakan-kebijakanNamun adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dilakukan agar satuan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi dan disposisi yang melahirkan kebijakan-kebijakan

JURIS Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Pupuk Kompos Bokashi Dan Pupuk Organik Cair Poc Di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 2023More at 2023

UNRAMUNRAM Desa Sengkol merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, letak Desa SengkolDesa Sengkol merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, letak Desa Sengkol

Useful /

JURIS Korelasi Glukosa Darah Kreatinin dan Asam Urat dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi 2026More at 2026

UNTADUNTAD Data diambil dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kunjungan dan dianalisis secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60%Data diambil dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kunjungan dan dianalisis secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60%

JURIS Analisis Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Tinder 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, Tinder harus memfasilitasi hak subjek data, seperti akses, perbaikan, penghapusan, dan penarikan persetujuan data oleh pengguna, serta menerapkanSelain itu, Tinder harus memfasilitasi hak subjek data, seperti akses, perbaikan, penghapusan, dan penarikan persetujuan data oleh pengguna, serta menerapkan

JURIS In Vitro Evaluation of Sunscreen Activity of Extract and Fraction of Kedabu Fruit Sonneratia ovata Backer 2025More at 2025

UNTADUNTAD Absorbansinya kemudian diukur pada rentang panjang gelombang UV A (320-375 nm) dan UV B (290-320 nm). Fraksi n-butanol, pada konsentrasi 1000 μg/mL, tampaknyaAbsorbansinya kemudian diukur pada rentang panjang gelombang UV A (320-375 nm) dan UV B (290-320 nm). Fraksi n-butanol, pada konsentrasi 1000 μg/mL, tampaknya

JURIS The Effect of Different Soxhlet Extraction Solvents Towards AntiPropionibacterium acnes Activity of Balik Angin Leaves Alphitonia incana Roxb Teijsm Binn ex Kurz 2025More at 2025

UNTADUNTAD 61±0. 35 mm compared to the methanol extract of 9. 20±0. 22 mm. Nonetheless, there was no significant difference (p>0. 05) between both concentrations,61±0. 35 mm compared to the methanol extract of 9. 20±0. 22 mm. Nonetheless, there was no significant difference (p>0. 05) between both concentrations,

ads-block-test