DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenetapan status Orang Asli Papua (OAP) dalam skema Otonomi Khusus Papua menimbulkan permasalahan legitimasi institusional antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mendefinisikan OAP sebagai individu keturunan Melanesia dan/atau diakui oleh masyarakat adat Papua. Formulasi ini menciptakan kerangka legitimasi ganda, yaitu legitimasi normatif-hukum dan legitimasi adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum kewenangan dalam penetapan status OAP dan hubungan institusional antara MRP dan DAP dari perspektif hukum konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, didukung oleh teori doktrinal tentang legitimasi dan kewenangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Temuan menunjukkan bahwa MRP memiliki legitimasi legal-rasional yang berasal dari atribusi statuta, sedangkan DAP memiliki legitimasi tradisional yang berakar pada pengakuan konstitusional terhadap komunitas hukum adat. Legitimasi ganda ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan model regulasi integratif melalui Peraturan Daerah Khusus, dengan menempatkan DAP sebagai verifikator budaya dan MRP sebagai otoritas administratif formal dalam penetapan status OAP.
Pertama, konstruksi normatif Orang Asli Papua (OAP) dalam Pasal 1, poin 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mewadahi legitimasi ganda, yaitu legitimasi genealogis dan pengakuan adat.Formulasi ini menunjukkan bahwa penetapan OAP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi budaya dan sosiologis.Namun, undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mekanisme teknis penetapan OAP, sehingga membuka ruang interpretasi yang potensial mengarah pada dualisme kewenangan.Kedua, dari perspektif teori kewenangan dan legitimasi, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki legitimasi legal-rasional karena memperoleh kewenangannya secara atribusi dari undang-undang.Sebaliknya, Dewan Adat Papua (DAP) memperoleh legitimasi tradisional dari pengakuan sosial dan konstitusional terhadap komunitas adat.Perbedaan sumber legitimasi ini menempatkan MRP sebagai pemegang kewenangan administratif formal, sedangkan DAP berfungsi sebagai otoritas budaya dengan legitimasi sosial.Jika DAP menetapkan OAP dengan implikasi administratif tanpa dasar atribusi normatif yang jelas, hal ini dapat menimbulkan masalah ultra vires dari perspektif legalitas.Ketiga, dualisme legitimasi antara hukum negara dan hukum adat dalam penetapan OAP harus dipahami sebagai konsekuensi dari desain desentralisasi asimetris Otonomi Khusus Papua.Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghilangkan satu legitimasi, tetapi membangun model integratif yang mengharmonisasikan legitimasi adat dan formal.Tanpa harmonisasi, potensi konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum akan terus berulang dalam implementasi Otonomi Khusus.
Untuk menghindari konflik kewenangan, diperlukan model harmonisasi yang mengintegrasikan legitimasi legal-rasional dan legitimasi tradisional. Model ini dapat dikembangkan melalui mekanisme koordinatif, di mana pengakuan adat oleh Dewan Adat Papua (DAP) berfungsi sebagai dasar verifikasi sosiologis, yang mencerminkan penerimaan dan praktik komunitas adat. Dalam konteks ini, DAP mempertahankan perannya sebagai institusi budaya yang memberikan legitimasi sosial terhadap status Orang Asli Papua (OAP), tanpa melanggar kewenangan administratif formal. Sementara itu, keputusan administratif dengan kekuatan hukum formal berada di tangan institusi dengan atribusi statuta, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) atau institusi lain yang ditunjuk secara turunan melalui peraturan turunan. Dengan mekanisme ini, MRP berfungsi sebagai otoritas administratif akhir, memastikan kepastian hukum dan implementasi konsisten hak-hak OAP, sambil menghormati pengakuan adat yang diberikan oleh DAP. Pendekatan koordinatif ini memungkinkan integrasi norma-norma negara dan adat, sehingga dualisme legitimasi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau potensi konflik hukum. Harmonisasi ini juga menciptakan sinergi antara legalitas formal dan penerimaan sosial, yang merupakan kunci keberhasilan implementasi Otonomi Khusus di Papua. Model integratif ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan hukum dan legitimasi budaya dalam menjamin hak-hak kolektif masyarakat Papua.
| File size | 314.4 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES General elections, especially in the case of closed legislative elections, are a balanced representation system in which voters can only vote for politicalGeneral elections, especially in the case of closed legislative elections, are a balanced representation system in which voters can only vote for political
DINASTIRESDINASTIRES Spn, Decision No. 405/Pdt. G/2024/PA. Spn, and Decision No. 408/Pdt. Spn. The primary objective of this research is to assess the effectiveness of theSpn, Decision No. 405/Pdt. G/2024/PA. Spn, and Decision No. 408/Pdt. Spn. The primary objective of this research is to assess the effectiveness of the
DINASTIRESDINASTIRES Hak cipta merupakan instrumen penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra, dan ilmuHak cipta merupakan instrumen penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra, dan ilmu
IAINSORONGIAINSORONG Partisipan penelitian meliputi masyarakat dari Klalin 1 dan Maibo, Aimas, Provinsi Papua Barat. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik moderasiPartisipan penelitian meliputi masyarakat dari Klalin 1 dan Maibo, Aimas, Provinsi Papua Barat. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik moderasi
DINASTIRESDINASTIRES 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan
STFTKIJNESTFTKIJNE Gereja Kristen Injili di Tanah Papua memiliki mandat kenabian untuk tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga agen praksis yang berpihak kepadaGereja Kristen Injili di Tanah Papua memiliki mandat kenabian untuk tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga agen praksis yang berpihak kepada
JOURNALMPCIJOURNALMPCI Berbagai faktor seperti etnis, kondisi lingkungan, usia, budaya, paritas, nilai gizi, dan status sosioekonomi dapat memengaruhi kejadian anemia selamaBerbagai faktor seperti etnis, kondisi lingkungan, usia, budaya, paritas, nilai gizi, dan status sosioekonomi dapat memengaruhi kejadian anemia selama
UNMUSUNMUS Implementasi pendekatan keadilan restoratif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknyaImplementasi pendekatan keadilan restoratif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES 2) Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kepemilikan tanah pertanian absentee di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan2) Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kepemilikan tanah pertanian absentee di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen dan literaturPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen dan literatur
AISKA UNIVERSITYAISKA UNIVERSITY Kegiatan edukasi memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkaya pengalaman mahasiswa duta dalam menggunakan media komunikasi,Kegiatan edukasi memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkaya pengalaman mahasiswa duta dalam menggunakan media komunikasi,
STIKESALMAARIFSTIKESALMAARIF Penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi Upright position dan SIM Position efektif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upright position lebih efektifPenelitian ini mengungkapkan bahwa posisi Upright position dan SIM Position efektif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upright position lebih efektif