MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPerubahan UUD NRI 1945 mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan penjamin hak konstitusional warga negara Indonesia. Putusannya bersifat final dan mengikat, namun terdapat problematika berkaitan dengan kekuatan mengikat, makna filosofis dan akibat hukum implementasi Putusan Nomor 128/PUU-XII/2015 perihal pengujian atas Pasal 33 ayat (1) huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait syarat bagi calon kepala desa atau perangkat desa. Tulisan ini menggunakan metode penelitian dan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial, merevitalisasi hak pilih warga negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepala desa atau perangkat desa, dan warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasinya.
128/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan pemohon untuk pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No.6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya sesuai dengan substansi Putusan.128/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat mengandung makna untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No.6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.Selain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No.6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial yang mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa.Demikian pula dengan penolakan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial bahwa warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan perangkat desa.
Untuk memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasinya. Penelitian ini dapat berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana putusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi putusan, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dengan baik.
| File size | 519.75 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Penyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluranPenyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluran
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
RCRSRCRS Dalam perspektif Mazmur, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum agraria, melainkan penolakan teologis terhadap kedaulatan Allah atas tanah. DenganDalam perspektif Mazmur, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum agraria, melainkan penolakan teologis terhadap kedaulatan Allah atas tanah. Dengan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian berjudul Peran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Waropen bertujuan untuk menentukanPenelitian berjudul Peran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Waropen bertujuan untuk menentukan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Finally, in terms of protecting wealth (ḥifẓ al-māl), GAMAK helps break the cycle of poverty caused by underage marriage by promoting economic independenceFinally, in terms of protecting wealth (ḥifẓ al-māl), GAMAK helps break the cycle of poverty caused by underage marriage by promoting economic independence
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sumber hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkanSumber hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan penelitian menunjukkan
UMPRUMPR Analisis data dalam penelitian terlepas dari kritik-kritik, yang jelas, dalam berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan system kedaulatanAnalisis data dalam penelitian terlepas dari kritik-kritik, yang jelas, dalam berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan system kedaulatan
Useful /
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Employing a qualitative methodology based on the analysis of 80 online documents (reports, articles, policy papers, and websites), the research examinesEmploying a qualitative methodology based on the analysis of 80 online documents (reports, articles, policy papers, and websites), the research examines
LLILLI Kurikulum ini dirancang sebagai solusi atas sistem pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang fleksibel, dengan memberi kebebasan lebih kepada siswa untukKurikulum ini dirancang sebagai solusi atas sistem pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang fleksibel, dengan memberi kebebasan lebih kepada siswa untuk
LLILLI Perkawinan adalah suatu ikatan yang di bangun oleh kedua insan laki laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan dari kedua insan tersebut. Dampak dariPerkawinan adalah suatu ikatan yang di bangun oleh kedua insan laki laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan dari kedua insan tersebut. Dampak dari
LLILLI Guru profesional adalah mereka yang terus merefleksikan peran dan dampak ajarannya terhadap siswa. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme guru harusGuru profesional adalah mereka yang terus merefleksikan peran dan dampak ajarannya terhadap siswa. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme guru harus