UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerubahan presiden dan kabinet pemerintah menyebabkan munculnya banyak undang‑undang serta peraturan yang sering tumpang tindih, sehingga menimbulkan konflik kebijakan antar kementerian. Penelitian ini mengkaji apakah Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor pertanahan Indonesia, khususnya dalam memperbaiki koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN dengan lembaga terkait serta mengurangi konflik lahan seperti perkebunan dan hutan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan, dan berpotensi meningkatkan iklim investasi nasional.
Koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks.Reformasi regulasi sektor pertanahan melalui Omnibus Law dapat menyatukan peraturan sektoral, mengurangi tumpang tindih, dan memperbaiki iklim investasi.Oleh karena itu, penerapan Omnibus Law menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan masalah regulasi tanah di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas penerapan Omnibus Law dalam menyelaraskan regulasi pertanahan setelah diimplementasikan, dengan mengukur perubahan jumlah konflik lahan dan kepastian hukum yang dirasakan pemangku kepentingan; selanjutnya, studi komparatif dapat menilai dampak pembentukan mekanisme koordinasi antar‑ministerial yang terintegrasi terhadap percepatan penyelesaian sengketa lahan, khususnya pada kasus perkebunan dan hutan negara; terakhir, penelitian mendalam mengenai pengakuan hak atas tanah adat dalam kerangka Omnibus Law sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat adat serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
| File size | 776.46 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUBLITARUNUBLITAR The findings indicate that the successful implementation of the program largely depends on the professional competence and leadership capacity of teachersThe findings indicate that the successful implementation of the program largely depends on the professional competence and leadership capacity of teachers
IMWIIMWI Data yang digunakan adalah data sekunder periode 1994-2024 yang diperoleh dari World Bank. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model dinamis AutoregressiveData yang digunakan adalah data sekunder periode 1994-2024 yang diperoleh dari World Bank. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model dinamis Autoregressive
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH BUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). PermasalahannyaBUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). Permasalahannya
UMMUUMMU Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empirisMetode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris
MKRIMKRI Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. PragmatismeFenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme
MKRIMKRI Kompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial PilpresKompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial Pilpres
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum seringkali diselesaikan melalui jalur informal seperti musyawarah kekeluargaan atau sanksiHasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum seringkali diselesaikan melalui jalur informal seperti musyawarah kekeluargaan atau sanksi
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM The main challenges to implementation include limited infrastructure (45%), minimal teacher training (30%), and conventional learning culture (25%). TheThe main challenges to implementation include limited infrastructure (45%), minimal teacher training (30%), and conventional learning culture (25%). The
Useful /
IMWIIMWI Kondisi psikologis ini, pada gilirannya, mendorong pembelian impulsif, yang menyebabkan pembelian spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Dengan menerapkanKondisi psikologis ini, pada gilirannya, mendorong pembelian impulsif, yang menyebabkan pembelian spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Dengan menerapkan
IMWIIMWI Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan teoritis dan metodologis yang masih belum teratasi, khususnya dalam konteks negara-negara berkembangKedua, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan teoritis dan metodologis yang masih belum teratasi, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang
MKRIMKRI Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalamMelalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalam
UMPALOPOUMPALOPO Jenis penelitian studi retrospektif dengan pendekatan case control study. Sampel penelitian adalah ibu yang melahirkan bayi dengan asfiksia dan ibu yangJenis penelitian studi retrospektif dengan pendekatan case control study. Sampel penelitian adalah ibu yang melahirkan bayi dengan asfiksia dan ibu yang