UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerubahan presiden dan kabinet pemerintah menyebabkan munculnya banyak undang‑undang serta peraturan yang sering tumpang tindih, sehingga menimbulkan konflik kebijakan antar kementerian. Penelitian ini mengkaji apakah Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor pertanahan Indonesia, khususnya dalam memperbaiki koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN dengan lembaga terkait serta mengurangi konflik lahan seperti perkebunan dan hutan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan, dan berpotensi meningkatkan iklim investasi nasional.
Koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks.Reformasi regulasi sektor pertanahan melalui Omnibus Law dapat menyatukan peraturan sektoral, mengurangi tumpang tindih, dan memperbaiki iklim investasi.Oleh karena itu, penerapan Omnibus Law menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan masalah regulasi tanah di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas penerapan Omnibus Law dalam menyelaraskan regulasi pertanahan setelah diimplementasikan, dengan mengukur perubahan jumlah konflik lahan dan kepastian hukum yang dirasakan pemangku kepentingan; selanjutnya, studi komparatif dapat menilai dampak pembentukan mekanisme koordinasi antar‑ministerial yang terintegrasi terhadap percepatan penyelesaian sengketa lahan, khususnya pada kasus perkebunan dan hutan negara; terakhir, penelitian mendalam mengenai pengakuan hak atas tanah adat dalam kerangka Omnibus Law sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat adat serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
| File size | 776.46 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hukum perdata adat merupakan kumpulan norma yang bermuara dari adat yang hidup di dalam kehidupan masyarakat khususnya pada keperdataan. Adapun bagian-bagianHukum perdata adat merupakan kumpulan norma yang bermuara dari adat yang hidup di dalam kehidupan masyarakat khususnya pada keperdataan. Adapun bagian-bagian
UNIPASUNIPAS Sedangkan implikasi positifnya adalah desa adat dapat melaksanakan adatnya dengan lebih mudah sesuai dengan hak asasinya. Penyaluran formalin dari rumahSedangkan implikasi positifnya adalah desa adat dapat melaksanakan adatnya dengan lebih mudah sesuai dengan hak asasinya. Penyaluran formalin dari rumah
RCRSRCRS Dengan membaca Mazmur 19 dan 132, praktik mafia tanah dapat dipahami bukan hanya sebagai kejahatan sosial, tetapi juga sebagai tindakan anti-liturgis.menolakDengan membaca Mazmur 19 dan 132, praktik mafia tanah dapat dipahami bukan hanya sebagai kejahatan sosial, tetapi juga sebagai tindakan anti-liturgis.menolak
STPMATARAMSTPMATARAM Dampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar objek wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnyaDampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar objek wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hal ini akan memungkinkan masyarakat adat setempat untuk mencari bantuan Kepala Kampung sebagai pemimpin dan pihak netral dalam menyelesaikan sengketa.Hal ini akan memungkinkan masyarakat adat setempat untuk mencari bantuan Kepala Kampung sebagai pemimpin dan pihak netral dalam menyelesaikan sengketa.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang seimbang untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna memastikanPenelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang seimbang untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna memastikan
UNIPASUNIPAS Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli warisHarmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli waris
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, dengan menganalisisMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, dengan menganalisis
ALMEERAEDUCATIONALMEERAEDUCATION Siswa dengan kesiapan belajar sedang mampu memenuhi tiga indikator pemecahan masalah.merancang solusi, menerapkan rencana, dan meninjau ulang. Namun, pemahamanSiswa dengan kesiapan belajar sedang mampu memenuhi tiga indikator pemecahan masalah.merancang solusi, menerapkan rencana, dan meninjau ulang. Namun, pemahaman
ARIMBIARIMBI Teknik pengumpulan data memanfaatkan data primer melalui kuesioner serta data sekunder berupa dokumen pendukung dari perusahaan. Metode pemilihan sampelTeknik pengumpulan data memanfaatkan data primer melalui kuesioner serta data sekunder berupa dokumen pendukung dari perusahaan. Metode pemilihan sampel
UNISSULAUNISSULA Penerapan hukum omnibus juga bukan hal baru, di Amerika Serikat, yang bercirikan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum omnibus sering digunakan sebagai hukumPenerapan hukum omnibus juga bukan hal baru, di Amerika Serikat, yang bercirikan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum omnibus sering digunakan sebagai hukum