UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPerubahan presiden dan kabinet pemerintah menyebabkan munculnya banyak undang‑undang serta peraturan yang sering tumpang tindih, sehingga menimbulkan konflik kebijakan antar kementerian. Penelitian ini mengkaji apakah Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor pertanahan Indonesia, khususnya dalam memperbaiki koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN dengan lembaga terkait serta mengurangi konflik lahan seperti perkebunan dan hutan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan, dan berpotensi meningkatkan iklim investasi nasional.
Koordinasi antara Kementerian Agraria dan BPN serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang kompleks.Reformasi regulasi sektor pertanahan melalui Omnibus Law dapat menyatukan peraturan sektoral, mengurangi tumpang tindih, dan memperbaiki iklim investasi.Oleh karena itu, penerapan Omnibus Law menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan masalah regulasi tanah di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas penerapan Omnibus Law dalam menyelaraskan regulasi pertanahan setelah diimplementasikan, dengan mengukur perubahan jumlah konflik lahan dan kepastian hukum yang dirasakan pemangku kepentingan; selanjutnya, studi komparatif dapat menilai dampak pembentukan mekanisme koordinasi antar‑ministerial yang terintegrasi terhadap percepatan penyelesaian sengketa lahan, khususnya pada kasus perkebunan dan hutan negara; terakhir, penelitian mendalam mengenai pengakuan hak atas tanah adat dalam kerangka Omnibus Law sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat adat serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
| File size | 776.46 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Studi ini menemukan bahwa tanah dalam Mazmur dipahami bukan sebagai komoditas, melainkan anugerah Allah yang harus dikelola adil, diwariskan kepada kaumStudi ini menemukan bahwa tanah dalam Mazmur dipahami bukan sebagai komoditas, melainkan anugerah Allah yang harus dikelola adil, diwariskan kepada kaum
STPMATARAMSTPMATARAM Selain itu, berimbas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang dulunya ada budaya (sor alap) kini sudah berkurang karena tumbuhnya rasa matrealistikSelain itu, berimbas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang dulunya ada budaya (sor alap) kini sudah berkurang karena tumbuhnya rasa matrealistik
STIBASTIBA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
STIBASTIBA Anak perempuan dalam tidak mendapatkan hak ahli waris masyarakat adat Pepadun Lampung sebagaimana definisi warisan pada adat Pepadun Lampung, tetapi mendapatkanAnak perempuan dalam tidak mendapatkan hak ahli waris masyarakat adat Pepadun Lampung sebagaimana definisi warisan pada adat Pepadun Lampung, tetapi mendapatkan
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Selain itu juga terimplementasinya target sasaran dari Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria yang meliputi: (a) mengurangi ketimpanganSelain itu juga terimplementasinya target sasaran dari Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria yang meliputi: (a) mengurangi ketimpangan
UMPRUMPR Kekuasaan pada hakikatnya berasal dari rakyat, Dayak sendiri karena merupakan awal bersatunya suku Dayak. (2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentinganKekuasaan pada hakikatnya berasal dari rakyat, Dayak sendiri karena merupakan awal bersatunya suku Dayak. (2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan
MKRIMKRI Ketiga, realitas berlakunya prinsip dalihan natolu sebagai sistem hukum, prinsip dalihan natolu mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antaraKetiga, realitas berlakunya prinsip dalihan natolu sebagai sistem hukum, prinsip dalihan natolu mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara
Useful /
IAI ALMUSLIMACEHIAI ALMUSLIMACEH Perencanaan strategis serta kolaborasi lintas sektor yang baik diperlukan dalam mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan dasar untuk implementasi yang efektifPerencanaan strategis serta kolaborasi lintas sektor yang baik diperlukan dalam mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan dasar untuk implementasi yang efektif
IAI ALMUSLIMACEHIAI ALMUSLIMACEH Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan dasar bagi tata perekonomian bagi kaum muslim. Dalam pandanga sardar parameter sains islam terpacu kepadaPrinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan dasar bagi tata perekonomian bagi kaum muslim. Dalam pandanga sardar parameter sains islam terpacu kepada
HABIHABI Instrumen yang digunakan adalah Life Satisfaction Scale, PANAS, dan Flourishing Scale. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan uji normalitas dan pairedInstrumen yang digunakan adalah Life Satisfaction Scale, PANAS, dan Flourishing Scale. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan uji normalitas dan paired
MKRIMKRI Sebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP. Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegasSebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP. Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegas