DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif yang menganalisis eksistensi masyarakat adat, eksistensi hak ulayat, serta peran pemerintah daerah dalam perlindungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin raja huta, begitu pula dengan hak ulayat mereka yang memenuhi kriteria Permen ATR/BPN No. 18/2019, serta telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi untuk optimalisasi perlindungan hak ulayat tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis karena memenuhi kriteria identifikasi sesuai Permendagri No.52/2014, dengan adanya sejarah leluhur Ompu Raja Tinaruan Sitompul dan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin raja huta.Hak Ulayat atas tanah mereka juga masih eksis berdasarkan Permen ATR/BPN No.18/2019, dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis, kelembagaan yang dipimpin raja huta, dan wilayah hatopan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan perannya melalui Perda No.457/2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Simardangiang.
Penelitian selanjutnya dapat menguji sejauh mana program pelatihan dan pendampingan kelembagaan meningkatkan kemampuan Raja Huta dalam mengawasi dan melindungi hak ulayat, dengan menggunakan pendekatan survei dan wawancara mendalam kepada pemimpin adat serta anggota masyarakat. Selanjutnya, studi dapat mengembangkan dan menguji sistem pemetaan partisipatif berbasis GIS yang melibatkan masyarakat Simardangiang untuk mendokumentasikan batas‑batas tanah ulayat secara akurat, serta menilai kontribusi teknologi tersebut terhadap kejelasan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, penelitian dapat meneliti dampak perlindungan hak ulayat yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, menggunakan metodologi kuantitatif yang membandingkan indikator pendapatan, pendidikan, dan kesehatan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Penelitian-penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang dapat memperkuat kebijakan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat adat, dan memastikan keberlanjutan hak ulayat di masa depan. Kajian longitudinal terhadap perubahan pola penggunaan lahan setelah pengakuan formal hak ulayat dapat mengidentifikasi potensi konflik atau sinergi antara kegiatan pertanian tradisional dan proyek pembangunan, sehingga memberikan rekomendasi mitigasi yang tepat. Pendekatan komparatif dengan komunitas adat lain di Sumatera Utara yang telah mengalami proses legalisasi hak ulayat dapat mengungkap faktor‑faktor kunci keberhasilan atau kegagalan, memperluas wawasan kebijakan nasional.
| File size | 328.27 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STT TAWANGMANGUSTT TAWANGMANGU Artikel ini menelusuri ritus adat manuan raja ni duhutduhut dari tradisi kematian saur matua Batak Toba sebagai bentuk liturgi ekologis yang menyatukanArtikel ini menelusuri ritus adat manuan raja ni duhutduhut dari tradisi kematian saur matua Batak Toba sebagai bentuk liturgi ekologis yang menyatukan
DINASTIREVDINASTIREV Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasanPemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasan
DINASTIREVDINASTIREV Reformasi dalam mekanisme ISDS sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, termasuk pengembangan mekanisme penyelesaianReformasi dalam mekanisme ISDS sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian
DINASTIREVDINASTIREV Bentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yangBentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang
DINASTIREVDINASTIREV Merek merupakan barang bergerang yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya perdagangan dalam sebuah perusahaan.Merek merupakan barang bergerang yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya perdagangan dalam sebuah perusahaan.
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat. Namun,Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika regulasi ini mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat. Namun,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang poligami masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam, Untuk mengatahuiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang poligami masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam, Untuk mengatahui
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis peranan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam menangani praktik politik uang selama Pilkada 2024, dengan fokus pada efektivitasPenelitian ini menganalisis peranan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung dalam menangani praktik politik uang selama Pilkada 2024, dengan fokus pada efektivitas
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis. Tanggung jawabOleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis. Tanggung jawab
DINASTIREVDINASTIREV Pengenaan beban cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang menjurus kepadaPengenaan beban cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang menjurus kepada
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peranturan perundang-undanganMetode penelitian pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peranturan perundang-undangan
DINASTIREVDINASTIREV Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganFenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan