DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penelitian ini berjudul . Objek penelitian ini adalah online single submission berdasarkan akta pendirian badan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menggali apakah notaris berkewajiban untuk membantu klien diluar dari peran notaris sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan tipe penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil penelitian ditemui bahwa kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online single submission sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional online single submission, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha. Notaris dapat memainkan peran penting dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk mengurus proses tersebut secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Notaris tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional OSS, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha.Meskipun begitu, kewenangan notaris dalam mengisi data izin usaha terintegrasi secara elektronik dapat diberikan melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha.Notaris dapat memainkan peran penting dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk mengurus proses tersebut secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: . 1. Menganalisis lebih lanjut peran notaris dalam proses pendaftaran badan usaha secara online, termasuk dalam hal penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dan pemberian penyuluhan hukum kepada pelaku usaha.. 2. Meneliti bagaimana notaris dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam proses pengurusan izin usaha, terutama dalam konteks sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik.. 3. Mengkaji dampak penerapan OSS terhadap praktik notaris, termasuk bagaimana notaris dapat menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peran mereka dalam mendukung proses perizinan usaha yang semakin terdigitalisasi.

  1. Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
  2. Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris | Al Qodiri : Jurnal... ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5220Analisa Hukum Klausul Eksonerasi Pembebasan Tanggung Jawab dalam Akta Notaris Al Qodiri Jurnal ejournal kopertais4 tapalkuda index php qodiri article view 5220
  3. Vol 5 No 2 (2020) | Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan. vol acta comitas jurnal kenotariatan skip... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/issue/view/3604Vol 5 No 2 2020 Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan vol acta comitas jurnal kenotariatan skip ojs unud ac index php ActaComitas issue view 3604
  4. PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION... ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2132PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION ejournal ust ac index php FIAT article view 2132
Read online
File size179.67 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan 2026More at 2026

JURNALKUJURNALKU Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam hal pelaksanaanKepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam hal pelaksanaan

JURIS Kedudukan Hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan ini memicu perubahan Kelembagaan Penyuluhan di daerah. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,Permasalahan ini memicu perubahan Kelembagaan Penyuluhan di daerah. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

JURIS Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan danMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan dan

JURIS Perubahan UUD NRI 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstisusi 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Rumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melalui judicial interpretation oleh Mahkamah Konstitusi. BagaimanaRumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melalui judicial interpretation oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana

JURIS Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain klausul jangka waktu yang secara tegas menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, dapat dibuat klausul lain untuk memberikan PerlindunganSelain klausul jangka waktu yang secara tegas menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, dapat dibuat klausul lain untuk memberikan Perlindungan

JURIS Investor State Dispute Settlement ISDS dalam Kegiatan Investasi Asing 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Meskipun bertujuan untuk melindungi investor dari tindakan diskriminatif dan ekspropriasi, ISDS menghadapi kritik terkait ketidakseimbangan kekuasaan antaraMeskipun bertujuan untuk melindungi investor dari tindakan diskriminatif dan ekspropriasi, ISDS menghadapi kritik terkait ketidakseimbangan kekuasaan antara

JURIS Reformasi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Urusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasiUrusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasi

JURIS Perancangan Sistem Aplikasi Sistem Stock Opname Bahan Baku Pembuatan Daging Burger Menggunakan Metode Min Max Stock 2024More at 2024

SEMINAR IDSEMINAR ID Usaha Dagang adalah salah satu usaha dagang yang bergerak dalam bidang pembuatan daging burger mulai dari daging burger ayam maupun daging burger sapi.Usaha Dagang adalah salah satu usaha dagang yang bergerak dalam bidang pembuatan daging burger mulai dari daging burger ayam maupun daging burger sapi.

Useful /

JURIS Analisis Efektivitas Kewajiban Peningkatan Ilmu Pengetahuan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Studi pada Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Ut 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV I, efektivitas pelaksanaan seminar/upgrading, dan kendala yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatifI, efektivitas pelaksanaan seminar/upgrading, dan kendala yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif

JURIS Tanggung Jawab Hukum Dokter Orthopedi dalam Tindakan Operasi Pembedahan Minimal Invasive pada Pasien BPJS Kesehatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kendala sistemik dalam JKN berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan gugatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihanKendala sistemik dalam JKN berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan gugatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan

JURIS Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Perorangan dan Peran dari Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian PT Perorangan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atas legalitas dokumen dan identitas pendiri sekaligus menelaahTujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atas legalitas dokumen dan identitas pendiri sekaligus menelaah

JURIS Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011 2020 2022More at 2022

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Alat analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan Stata 16. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidakAlat analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan Stata 16. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

ads-block-test