DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Notaris memegang peranan yang cukup sentral sebagai pejabat umum dalam hukum di Indonesia. Penelitian jurnal ilmiah ini mengkaji mengenai implementasi hukum akan akta autentik yang dibuat oleh Notaris pada jabatannya. Adanya peraturan notaris ini merupakan suatu konsekuensi logis dan juga sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pekerjaannya. Notaris juga seharusnya menjadi pejabat umum yang tidak hanya sekedar berpegang pada aturan hukum yang ada serta yang berlaku. Apabila ternyata pada praktiknya seorang Notaris yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat pula dituntut atas tindak pidananya tersebut. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, Notaris mempunyai Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membuat akta berupa akta Notaris atas pernyataan palsu. Bentuk penelitian jurnal ini berbentuk hukum yuridis normatif menggunakan bahan-bahan pustaka yaitu data yang tergolong data sekunder yang metode pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan. Sertifikat merupakan konsep kewenangan dan perlindungan hukum. Tergantung pada ruang lingkup tugas dan peranan Notaris.

Berdasarkan pemaparan di atas, tanggungjawab seorang notaris dalam hal pelanggaran etika jabatannya yakni ketika dalam praktiknya notaris melaksanakan pelanggaran kode etik profesi Notaris yang merupakan panduan yang berdasarkan organisasi profesi bagi para Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI).Notaris yang dianggap tidak mematuhi kode etik, kepatuhan, ataupun norma kesusilaan akan ditangani tidak hanya berdasarkan kode etik sendiri, tetapi juga berdasarkan peraturan hukum yang mengatur tindakannya.Terhadap dokumen yang memiliki cacat hukum dapat terkena hukuman atau sanski sesuai dengan Pasal 264 KUHP jika Notaris tersebut terbukti secara sah telah membuat akta yang cacat hukum.Dalam hal menyatakan tentang adanya perbuatan notaris yang melanggar kode etik jabatannya, harus dilakukan terlebih dahulu sistem pembuktian melalui pencarian kebenaran materiil dan penuntutan administratif dalam UUJN melalui upaya perlindungan hukum preventif (pengawasan) dan upaya represif (penuntutan saksi).

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris di Indonesia dengan negara lain, seperti Singapura atau Malaysia, yang memiliki sistem hukum dan profesi notaris yang serupa. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis dampak pelanggaran kode etik notaris terhadap kepercayaan publik dan bagaimana upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme notaris di Indonesia. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab notaris dalam era digitalisasi, termasuk tantangan dan peluang yang timbul dari penggunaan teknologi dalam praktik notaris.

Read online
File size358.1 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test