DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum desentralisasi asimetris dengan upaya pengendalian konflik terutama pada konflik vertikal yang berisiko membahayakan keutuhan NKRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum tertentu. Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami makna desentralisasi asimetris, dengan pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder melalui informasi terkait peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan analisis kualitatif untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai, diakhiri dengan kesimpulan induktif. Teknik dokumentasi juga diterapkan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, serta dokumen arsip lainnya, baik dari penelitian terdahulu maupun data yang telah diperbarui.
Keutuhan NKRI terus terancam oleh potensi disintegrasi yang dipicu oleh keberagaman daerah serta sistem pemerintahan berjenjang, sehingga diperlukan penataan hubungan pusat‑daerah yang menyeimbangkan pembangunan dan kesejahteraan.Kerangka hukum yang ada memberikan landasan bagi penerapan desentralisasi asimetris sebagai strategi harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, terbukti efektif dalam meredam konflik vertikal di Aceh dan Papua.Oleh karena itu, desain penerapan desentralisasi asimetris harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing‑masing daerah agar dapat mengurangi disparitas, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah munculnya konflik vertikal.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif terhadap efektivitas desentralisasi asimetris di wilayah lain yang memiliki potensi konflik vertikal, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor keberhasilan atau kegagalan di luar Aceh dan Papua. Selain itu, diperlukan analisis kuantitatif mengenai dampak tingkat otonomi fiskal yang diberikan dalam kerangka desentralisasi asimetris terhadap pengurangan disparitas antardaerah, dengan menguji hubungan antara alokasi anggaran, pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat konflik. Selanjutnya, penelitian berbasis aksi partisipatif dapat mengeksplorasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam perancangan kebijakan desentralisasi asimetris, guna meningkatkan legitimasi, penerimaan, dan efektivitas kebijakan dalam meredam konflik vertikal, sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi di tingkat lokal.
| File size | 341.73 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU 31 Tahun 2022, namun regulasi tersebut perlu terus diperbaharui seiring perkembangan teknologi. Keberhasilan E‑Government selanjutnya bergantung pada31 Tahun 2022, namun regulasi tersebut perlu terus diperbaharui seiring perkembangan teknologi. Keberhasilan E‑Government selanjutnya bergantung pada
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang,Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang,
PENACCELERATIONPENACCELERATION Kemudian Muamalah menurut istilah syara adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan komunikatif antar manusia dalam kehidupan seharihari. Berdasarkan pengertianKemudian Muamalah menurut istilah syara adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan komunikatif antar manusia dalam kehidupan seharihari. Berdasarkan pengertian
PENACCELERATIONPENACCELERATION Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam aspek efisiensi dan manajemen risiko, ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, sedangkanMeskipun keduanya memiliki kesamaan dalam aspek efisiensi dan manajemen risiko, ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, sedangkan
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, kesesuaian bantuan dengan potensi mustahik, serta adanya pendampinganNamun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, kesesuaian bantuan dengan potensi mustahik, serta adanya pendampingan
IAIPD NGANJUKIAIPD NGANJUK Ia juga menekankan bahwa sistem pemerintahan haruslah teodemokrasi, dipimpin oleh Muslim yang saleh, serta menjamin perlindungan dan kebebasan beragamaIa juga menekankan bahwa sistem pemerintahan haruslah teodemokrasi, dipimpin oleh Muslim yang saleh, serta menjamin perlindungan dan kebebasan beragama
UINSIUINSI Penelitian ini menunjukkan peran penting modernisasi dan digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat dan waqf di Indonesia.Penelitian ini menunjukkan peran penting modernisasi dan digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat dan waqf di Indonesia.
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Meskipun peluang yang ditawarkan oleh big data semakin banyak, manajemen big data berbeda dan lebih sulit dibandingkan manajemen data tradisional. SelainMeskipun peluang yang ditawarkan oleh big data semakin banyak, manajemen big data berbeda dan lebih sulit dibandingkan manajemen data tradisional. Selain
Useful /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang bersifat deskriptif. Kondisi sanitasi dilakukan dengan secara pengamatan dan keberadaan CandidaPenelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang bersifat deskriptif. Kondisi sanitasi dilakukan dengan secara pengamatan dan keberadaan Candida
ARIPAFIARIPAFI Penguatan moderasi beragama pada umat gereja di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mencerminkan langkah penting dalam membangunPenguatan moderasi beragama pada umat gereja di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mencerminkan langkah penting dalam membangun
STKIP JBSTKIP JB Dengan perkembangan suatu daerah yang semakin pesat tidak diikuti dengan pertambahan lapangan kerja yang memadai, menjadikan masyarakat yang tidak mendapatkanDengan perkembangan suatu daerah yang semakin pesat tidak diikuti dengan pertambahan lapangan kerja yang memadai, menjadikan masyarakat yang tidak mendapatkan
STKIP JBSTKIP JB Salah satu produk yang dijalankan adalah pembiayaan KPR Syariah ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran DPS dalam implementasi produk KPR Syariah iBSalah satu produk yang dijalankan adalah pembiayaan KPR Syariah ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran DPS dalam implementasi produk KPR Syariah iB