Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Konsep hukum sebagai kontrol sosial merujuk pada peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sehingga terwujud ketertiban yang diimplementasikan sebagian besar melalui aturan hukum tertulis. Salah satu contoh upaya kontrol sosial melalui hukum dapat ditelaah pada kendala pemberlakuan larangan impor pakaian bekas (ballpress). Meskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong oleh faktor ekonomi dan preferensi konsumen terhadap tren berbusana dengan harga terjangkau. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan sosiolegal untuk menjelaskan kesenjangan antara idealitas hukum (sollen) dan realitas sosial (sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak efektif dan pengaruh sosial ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya beli, menghambat efektivitas implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kerangka hukum yang mampu berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan larangan impor pakaian bekas belum efektif menjadi mekanisme kontrol sosial masyarakat di Kota Tanjung Balai.Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial masyarakat, seperti budaya thrifting dan kebutuhan akan pakaian terjangkau, serta kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas.Ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dan realitas sosial juga melemahkan legitimasi norma hukum dan menimbulkan potensi krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari larangan impor pakaian bekas terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pedagang dan konsumen pakaian bekas, untuk memahami secara komprehensif konsekuensi dari kebijakan tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas strategi penegakan hukum alternatif, seperti peningkatan pengawasan di perbatasan, pemberantasan jaringan penyelundupan, dan pemberian sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelanggaran, serta evaluasi terhadap efektivitas strategi tersebut. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan model kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, perlindungan industri tekstil dalam negeri, dan aspek lingkungan, misalnya melalui pengembangan industri daur ulang pakaian bekas atau pemberian bantuan modal dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di sektor tekstil.

References

1. Using rational choice theory to understand corruption in Indonesia | Integritas: Jurnal Antikorupsi.... doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949Using rational choice theory to understand corruption in Indonesia Integritas Jurnal Antikorupsi doi 10 32697 integritas v9i2 949
2. Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
3. Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman | Peradaban Journal of Law and... jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/83Legal System in the Perspectives of H L A Hart and Lawrence M Friedman Peradaban Journal of Law and jurnal peradabanpublishing index php PJLS article view 83
4. Factors Affecting the Consumer’s Decision on Purchasing Power | Journal of Economics... ojs.amhinternational.com/index.php/jebs/article/view/229Factors Affecting the ConsumeryCEs Decision on Purchasing Power Journal of Economics ojs amhinternational index php jebs article view 229
5. Reorientation of Indonesian Criminal Policy Based on the Economic Analysis Of Law Approach | Lesmana... doi.org/10.30596/dll.v7i2.10727Reorientation of Indonesian Criminal Policy Based on the Economic Analysis Of Law Approach Lesmana doi 10 30596 dll v7i2 10727

Metadata

File size	385.24 KB
Pages	13
DMCA	Report