DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikMahkamah Konstitusi lahir dari reformasi yang berfungsi sebagai the guardian of the constitution, putusan-putusan MK menjadi keputusan tertinggi dalam memaknai bunyi dari konstitusi. Konstitusi dapat berubah melalui ketentuan formal maupun informal, perubahan konstitusi secara informal itu salah satunya dilakukan melalui judicial interpretation. Mahkamah Konstitusi Indonesia kerap melakukan kewenangan ini. Rumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melalui judicial interpretation oleh Mahkamah Konstitusi? Bagaimana urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses perubahan formal Undang-Undang Dasar? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian yang ditemukan ialah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan nonformal konstitusi, dan tidak ada urgensinya pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal konstitusi.
Mahkamah Konstitusi kerap melakukan perubahan UUD NRI 1945 melalui judicial interpretation, bukan dengan mengubah bunyi teks, melainkan memberi makna pada teks tersebut.Putusan-putusan yang menunjukkan hal ini termasuk Putusan No.Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal UUD tidak relevan karena MK sudah memiliki kewenangan perubahan non-formal, penilaian draft perubahan dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan UUD lebih penting.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat diajukan. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai dampak judicial interpretation terhadap kepastian hukum dan potensi terjadinya inkonsistensi norma. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan judicial review di Indonesia dengan negara lain, khususnya dalam konteks perubahan konstitusi non-formal. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perubahan UUD, termasuk bagaimana memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara representatif. Penelitian-penelitian ini dapat dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan empiris, melibatkan studi kasus putusan-putusan MK, analisis perbandingan hukum, serta survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman mengenai dinamika perubahan konstitusi di Indonesia dapat semakin komprehensif dan berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan proses amandemen konstitusi di masa depan, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang independen dan profesional.
| File size | 343.43 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa PilkadaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasanPerlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan
AKRABJUARAAKRABJUARA Tulisan ini bertujuan mengkaji prinsip perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan fokus pada problem status anak, pemahaman jimak yang etis,Tulisan ini bertujuan mengkaji prinsip perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan fokus pada problem status anak, pemahaman jimak yang etis,
UMPRUMPR Disarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan SuaraDisarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan Suara
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutanSebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan larangan impor pakaian bekas belum efektif menjadi mekanisme kontrol sosial masyarakat di Kota Tanjung Balai.Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan larangan impor pakaian bekas belum efektif menjadi mekanisme kontrol sosial masyarakat di Kota Tanjung Balai.
UMCUMC Di tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangun dan memperkuat hubungan antara individu, keluarga dan komunitas secara keseluruhan. PernikahanDi tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangun dan memperkuat hubungan antara individu, keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Pernikahan
UM SURABAYAUM SURABAYA 93/PUU-X/2012 pada 2013 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Meski kewenangan Pengadilan Agama telah mencakup93/PUU-X/2012 pada 2013 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Meski kewenangan Pengadilan Agama telah mencakup
Useful /
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Pengabdian kepada masyarakat di Kelompok Tani Harapan di Jorong Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, berhasil meningkatkan pemahaman anggota mengenaiPengabdian kepada masyarakat di Kelompok Tani Harapan di Jorong Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, berhasil meningkatkan pemahaman anggota mengenai
STIKBARSTIKBAR Data meteorologi untuk tahun 2023 diperkirakan menggunakan data historis dari tahun 2019 hingga 2023 untuk mendukung proses pemodelan. Hasil: Hasil pemantauanData meteorologi untuk tahun 2023 diperkirakan menggunakan data historis dari tahun 2019 hingga 2023 untuk mendukung proses pemodelan. Hasil: Hasil pemantauan
STIKBARSTIKBAR Zona hambatan terhadap SA masing‑masing sebesar 10,2 mm (5 %), 11,2 mm (10 %), dan 11,1 mm (15 %). Sedangkan terhadap PA zona hambatan sebesarZona hambatan terhadap SA masing‑masing sebesar 10,2 mm (5 %), 11,2 mm (10 %), dan 11,1 mm (15 %). Sedangkan terhadap PA zona hambatan sebesar
ALFARABIALFARABI Adapun tujuan evaluasi pendidik ataupun pengelola pengajaran mengadakan evaluasi atau penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang di lakukan melaluiAdapun tujuan evaluasi pendidik ataupun pengelola pengajaran mengadakan evaluasi atau penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang di lakukan melalui