DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikMahkamah Konstitusi lahir dari reformasi yang berfungsi sebagai the guardian of the constitution, putusan-putusan MK menjadi keputusan tertinggi dalam memaknai bunyi dari konstitusi. Konstitusi dapat berubah melalui ketentuan formal maupun informal, perubahan konstitusi secara informal itu salah satunya dilakukan melalui judicial interpretation. Mahkamah Konstitusi Indonesia kerap melakukan kewenangan ini. Rumusan masalah yang diajukan ialah Bagaimana praktek perubahan nonformal konstitusi melalui judicial interpretation oleh Mahkamah Konstitusi? Bagaimana urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses perubahan formal Undang-Undang Dasar? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian yang ditemukan ialah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan nonformal konstitusi, dan tidak ada urgensinya pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal konstitusi.
Mahkamah Konstitusi kerap melakukan perubahan UUD NRI 1945 melalui judicial interpretation, bukan dengan mengubah bunyi teks, melainkan memberi makna pada teks tersebut.Putusan-putusan yang menunjukkan hal ini termasuk Putusan No.Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan formal UUD tidak relevan karena MK sudah memiliki kewenangan perubahan non-formal, penilaian draft perubahan dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan UUD lebih penting.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat diajukan. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai dampak judicial interpretation terhadap kepastian hukum dan potensi terjadinya inkonsistensi norma. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan judicial review di Indonesia dengan negara lain, khususnya dalam konteks perubahan konstitusi non-formal. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perubahan UUD, termasuk bagaimana memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara representatif. Penelitian-penelitian ini dapat dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan empiris, melibatkan studi kasus putusan-putusan MK, analisis perbandingan hukum, serta survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman mengenai dinamika perubahan konstitusi di Indonesia dapat semakin komprehensif dan berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan proses amandemen konstitusi di masa depan, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang independen dan profesional.
| File size | 343.43 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasiPenelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi
UntikaUntika Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnyaOptimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masih terdapat berbagai problematika yang disebabkan lahirnya
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Notaris dapat memainkan peran penting dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepadaNotaris dapat memainkan peran penting dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepada
DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama dalam penerapan MIS di sistem JKN oleh BPJS Kesehatan termasuk keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, serta kebutuhanTantangan utama dalam penerapan MIS di sistem JKN oleh BPJS Kesehatan termasuk keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, serta kebutuhan
DINASTIREVDINASTIREV Pertanggungjawaban pemilik BO tidak diatur dalam Perpres No. Tetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawabanPertanggungjawaban pemilik BO tidak diatur dalam Perpres No. Tetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawaban
DINASTIREVDINASTIREV yang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelumyang berbunyi “bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum
DINASTIREVDINASTIREV Praktik politik uang (money politics) merupakan tantangan signifikan terhadap integritas demokrasi, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024Praktik politik uang (money politics) merupakan tantangan signifikan terhadap integritas demokrasi, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024
Useful /
UntikaUntika Kompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yangKompromi umur didasari oleh kepentingan kekuatan politik yang dimanifestasikan melalui praktik demokratis (pemilu) untuk tujuan kontrak kekuasaan yang
UntikaUntika Penelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usiaPenelitian menemukan bahwa keadaan meringankan dalam putusan hakim Indonesia masih ditentukan secara variatif dan irasional, seperti sikap sopan dan usia
DINASTIREVDINASTIREV Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasanMasih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan
DINASTIREVDINASTIREV 18 Tahun 2021 adalah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan selain syarat syarat lain yang diatur dalam ayat (1) pasal tersebut. Biasanya di18 Tahun 2021 adalah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan selain syarat syarat lain yang diatur dalam ayat (1) pasal tersebut. Biasanya di