DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesGeneral elections, especially in the case of closed legislative elections, are a balanced representation system in which voters can only vote for political parties as a whole and cannot elect candidates (legislative candidates) who have been prepared directly by political parties, so voters cannot vote directly for the candidates. By law, voters can only vote for political parties participating in elections. The closed electoral system was used to implement elections in Indonesia, beginning with the New Order Election in 1955 and continuing until the 1999 Election. In the upcoming 2029 election year, it will likely use a closed proportional system by adjusting the provisions stipulated in Law Number 7 of 2017. The determination of regions elections is part of the annex in the Election Law, so this becomes significant because the electoral district is regulated as a mandate in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which requires guarantees of legal certainty regarding matters regulated by law because of the role of the KPU, legislative candidates, political parties, and society. Implementing elections with a closed proportional system aims to prevent the occurrence of money politics because voters only need to choose the image of a political party on the election paper, and it will have a direct impact on each electoral district.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pemilihan umum yang berlangsung sebagai bentuk penentuan calon legislatif yang akan dipilih melalui dua sistem, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka.Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga sama dengan perwujudan dasar demokrasi dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Namun, perbandingan tersebut memiliki jawaban untuk meminimalkan cacat dari kedua sistem tersebut.Sistem proporsional tertutup dianggap mampu menutupi praktik politik uang yang menjadi pangkal kegagalan dalam menemukan pemimpin yang berkualitas, karena pada dasarnya sistem proporsional tertutup pemilih hanya dapat memilih partai politik yang mengusung calon yang sudah dikader.Hal ini meminimalkan terjadinya politik uang karena calon tidak turun langsung dan mendekati objek target kampanye.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas sistem proporsional tertutup dalam mengurangi praktik politik uang di Indonesia, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi sistem tersebut. Selain itu, perlu diteliti bagaimana sistem ini memengaruhi representasi kelompok marginal dan keberagaman dalam parlemen, serta apakah sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap pemilih. Penelitian lain dapat fokus pada mekanisme rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik dalam sistem proporsional tertutup, untuk memastikan bahwa partai politik dapat menghasilkan calon-calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Terakhir, studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah menerapkan sistem proporsional tertutup dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam implementasinya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks nasional.
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
- The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of... doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of doi 10 18196 jgpp v10i1 15576
| File size | 281.67 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Implementasi Little Bandung di Petaling Jaya menunjukkan bahwa diplomasi paralel beroperasi sebagai instrumen fungsional yang menghubungkan kepentinganImplementasi Little Bandung di Petaling Jaya menunjukkan bahwa diplomasi paralel beroperasi sebagai instrumen fungsional yang menghubungkan kepentingan
DINASTIRESDINASTIRES Nunukan Religious Court judges demonstrate a progressive approach by interpreting syiqaq to address new social pathologies, while the current mediationNunukan Religious Court judges demonstrate a progressive approach by interpreting syiqaq to address new social pathologies, while the current mediation
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran mediasi dalam mengurangi akumulasi kasus dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Selain itu,Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran mediasi dalam mengurangi akumulasi kasus dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Selain itu,
UMMUMM Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturanOleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya kemudian dilanjutkan pada tahun 1971,197, 1982, 1987, 1992,1997 (pada masa Orde Baru), dan pada pemilihan umumPenyelenggaraan pemilihan umum berikutnya kemudian dilanjutkan pada tahun 1971,197, 1982, 1987, 1992,1997 (pada masa Orde Baru), dan pada pemilihan umum
FHUKIFHUKI PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadiPT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan nama, dan pada tahun 2020 secara resmi menjadi
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa. Hakekat penyederhanaan surat suara pemilu yakni dalam upaya mempermuda bagi pemilih untukBerdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa. Hakekat penyederhanaan surat suara pemilu yakni dalam upaya mempermuda bagi pemilih untuk
BAWASLUBAWASLU Penelitian menunjukkan bahwa hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Indonesia diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003 yang kemudian diubahPenelitian menunjukkan bahwa hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Indonesia diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003 yang kemudian diubah
Useful /
UMMUMM Terutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitationTerutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitation
UKIUKI Dengan demikian, konten tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memperkuat hubungan saling menghormati antara pembuat konten dan penonton. PenelitianDengan demikian, konten tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memperkuat hubungan saling menghormati antara pembuat konten dan penonton. Penelitian
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT 4 Tahun 2013 yang mengatur larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon; b) Menyelidiki upaya pemerintah Kota Cirebon dalam menangani4 Tahun 2013 yang mengatur larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon; b) Menyelidiki upaya pemerintah Kota Cirebon dalam menangani
UAJMUAJM Hasil uji hipotesis (t-test) memperlihatkan bahwa pertumbuhan minimarket memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlangsungan toko retailer.Hasil uji hipotesis (t-test) memperlihatkan bahwa pertumbuhan minimarket memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlangsungan toko retailer.