MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum dalihan natolu sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat yang menerapkan nilai hukum dalihan natolu sebagai hukum yang hidup (living law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.
Perlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo.Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budaya hak masyarakat tradisional yang dihormati sebagai hak asasi manusia sepanjang masih eksis.Eksistensi nilai-nilai dalam prinsip dalihan natolu, yaitu pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu adat yang merupakan satuan kekerabatan yang terkandung dalam prinsip dalihan natolu sebagai dasar normatif dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula-hula.Kedua, nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Batak Toba.Ketiga, realitas berlakunya prinsip dalihan natolu sebagai sistem hukum, prinsip dalihan natolu mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip dalihan natolu didukung dengan adanya pengakuan negara secara konstitusional dan dikuatkan lagi dengan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi.Selain itu, diimplementasikan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang penerapan prinsip dalihan natolu dalam penyelesaian konflik di masyarakat adat Batak Toba dengan sistem hukum adat di masyarakat adat lainnya di Indonesia. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang peran lembaga adat dalam melindungi dan menerapkan prinsip dalihan natolu sebagai sistem nilai dalam masyarakat adat Batak Toba. Terakhir, penelitian tentang dampak penerapan prinsip dalihan natolu terhadap kesejahteraan dan ketertiban masyarakat adat Batak Toba dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.
| File size | 464.72 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasanPerlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapan model serentak baru ini memiliki implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, terutama KepalaNamun, penerapan model serentak baru ini memiliki implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, terutama Kepala
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Faktor budaya hukum dalam hal adanya budaya berpikir dalam masyarakat yang beranggapan bahwa setiap perkara pidana harus diproses sesuai dengan hukum acaraFaktor budaya hukum dalam hal adanya budaya berpikir dalam masyarakat yang beranggapan bahwa setiap perkara pidana harus diproses sesuai dengan hukum acara
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Studi ini mengkaji kompatibilitas konstitusional dari peraturan perundang-undangan yang berbasis agama di Indonesia, khususnya peraturan yang dipengaruhiStudi ini mengkaji kompatibilitas konstitusional dari peraturan perundang-undangan yang berbasis agama di Indonesia, khususnya peraturan yang dipengaruhi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalamPenelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA Studi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan edukasi hukum bagi masyarakat. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah denganStudi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan edukasi hukum bagi masyarakat. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah dengan
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Temuan ini memberikan wawasan praktis bagi organisasi profesional dalam merancang sistem manajemen adaptif untuk mendukung pengembangan SDM berkelanjutan.Temuan ini memberikan wawasan praktis bagi organisasi profesional dalam merancang sistem manajemen adaptif untuk mendukung pengembangan SDM berkelanjutan.
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiriPenelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiri
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER The results indicate that workplace spirituality, personality, and organizational commitment each have a positive and significant effect on employee mentalThe results indicate that workplace spirituality, personality, and organizational commitment each have a positive and significant effect on employee mental
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Penilaian kualitas dilakukan dengan JBI checklist. Hasil menunjukkan ACT efektif meningkatkan kesiapan keluarga melalui penerimaan kondisi pasien, penguranganPenilaian kualitas dilakukan dengan JBI checklist. Hasil menunjukkan ACT efektif meningkatkan kesiapan keluarga melalui penerimaan kondisi pasien, pengurangan