MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiSistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis.
Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil.Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Dengan demikian, sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.Sebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP.Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegas berbagai definisi seperti definisi kata saksi, segera, setelah mulai diperiksa pengadilan, bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan.Selain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusan PK yang dibatasi satu kali, dan adanya upaya hukum untuk putusan bebas.Perubahan-perubahan yang ada dalam hukum acara pidana ini harus diketahui penegak hukum, tidak hanya amar putusannya, namun juga pertimbangannya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hal penerapan hukum pidana formil. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada studi kasus-kasus konkret yang menunjukkan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya penegakan hukum pidana formil di Indonesia, termasuk dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum.
| File size | 439.48 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penemuan hukum (rechtvinding) dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, serta mengidentifikasiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penemuan hukum (rechtvinding) dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, serta mengidentifikasi
MKRIMKRI 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan
MKRIMKRI Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budayaPasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budaya
MKRIMKRI Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mataDibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata
MKRIMKRI Tindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukanTindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukan
MKRIMKRI Hal ini sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan diHal ini sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di
MKRIMKRI Pancasila sebagai jargon politik belum pernah disebutkan dalam kerangka formal sebagai dasar negara. Upaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945Pancasila sebagai jargon politik belum pernah disebutkan dalam kerangka formal sebagai dasar negara. Upaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum TeukuHasil penelitian berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum Teuku
Useful /
STIEGANESHASTIEGANESHA Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT.
STEKOMSTEKOM Penelitian ini menggunakan metode FP-Growth untuk mengidentifikasi lokasi buku di perpustakaan Universitas Prima Indonesia dengan langkah-langkah: melakukanPenelitian ini menggunakan metode FP-Growth untuk mengidentifikasi lokasi buku di perpustakaan Universitas Prima Indonesia dengan langkah-langkah: melakukan
STEKOMSTEKOM Dampak positif meliputi perkembangan kreativitas, pemahaman budaya, dan peningkatan keterampilan sosial, sementara dampak negatif dapat berupa peningkatanDampak positif meliputi perkembangan kreativitas, pemahaman budaya, dan peningkatan keterampilan sosial, sementara dampak negatif dapat berupa peningkatan
STEKOMSTEKOM Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan aset, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan.Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan aset, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan.