MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiSistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis.
Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil.Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Dengan demikian, sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.Sebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP.Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegas berbagai definisi seperti definisi kata saksi, segera, setelah mulai diperiksa pengadilan, bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan.Selain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusan PK yang dibatasi satu kali, dan adanya upaya hukum untuk putusan bebas.Perubahan-perubahan yang ada dalam hukum acara pidana ini harus diketahui penegak hukum, tidak hanya amar putusannya, namun juga pertimbangannya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hal penerapan hukum pidana formil. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada studi kasus-kasus konkret yang menunjukkan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya penegakan hukum pidana formil di Indonesia, termasuk dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum.
| File size | 439.48 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak denganPenelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Harmonisasi yang ditimbulkan antara hukum perdata adat dengan hukum positif Indonesia yakni ada beberapa yang berbeda mulai dari asas, aliran hingga normaHarmonisasi yang ditimbulkan antara hukum perdata adat dengan hukum positif Indonesia yakni ada beberapa yang berbeda mulai dari asas, aliran hingga norma
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Pengelolaan sampah mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sampah dihasilkan hingga akhirnya dibuang ke lokasi pembuangan akhir. UpayaPengelolaan sampah mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sampah dihasilkan hingga akhirnya dibuang ke lokasi pembuangan akhir. Upaya
NEWINERANEWINERA Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kebijakan publik berdasarkan tradisi lokal yang diimplementasikan melalui Paruman di Desa AdatStudi ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kebijakan publik berdasarkan tradisi lokal yang diimplementasikan melalui Paruman di Desa Adat
NEWINERANEWINERA Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research identifies three main functions of Wurumana:Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research identifies three main functions of Wurumana:
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Di Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitianDi Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitian
UNIPASUNIPAS Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli warisHarmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan melalui pendekatan integratif dan restoratif, seperti pengalihan tanggung jawab kepada ahli waris
Useful /
YASIN ALSYSYASIN ALSYS The principle of accuracy is meant for journalists to be morally conscious of what they disseminate to the public in the discharge of their professionalThe principle of accuracy is meant for journalists to be morally conscious of what they disseminate to the public in the discharge of their professional
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Sampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan), yang disurvei menggunakan kuesioner terstruktur. Tingkat stres diukur denganSampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan), yang disurvei menggunakan kuesioner terstruktur. Tingkat stres diukur dengan
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum dalihan natolu sebagai bagian dariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum dalihan natolu sebagai bagian dari
MKRIMKRI 128/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat mengandung makna untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan bahwa Pasal 33 huruf128/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat mengandung makna untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan bahwa Pasal 33 huruf