MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiBerdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum presiden terbagi ke dalam dua kategori, yaitu permohonan kuantitatif yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara dan permohonan kualitatif yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedural atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi lebih sering memutus perkara berdasarkan aspek kuantitatif, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalil-dalil kualitatif yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang dapat merusak legitimasi proses pemilu. Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantangan yang dihadapinya dalam menegakkan prinsip keadilan pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang tidak tegas, seperti dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, dapat melemahkan persepsi masyarakat terhadap legitimasi pemilu dan semakin menghambat terwujudnya keadilan pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat prosedur hukum yang jelas dan mencerminkan keadilan pemilu, sekaligus menjaga legitimasi demokrasi Indonesia.
Dinamisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilpres 2024 menunjukkan bahwa konstitusi tetap mendesain MK untuk menangani sengketa kuantitatif, namun praktiknya membuka ruang penilaian terhadap aspek kualitatif yang berkaitan dengan legitimasi proses pemilu.mayoritas hakim membatasi ruang MK agar tidak menjadi forum untuk semua persoalan pemilu, sementara tiga hakim mengusulkan perluasan pemeriksaan pelanggaran kualitatif.Kondisi ini menempatkan MK pada tarik-menarik antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan pemilu substantif, sehingga diperlukan penegasan hukum acara PHPU Pilpres agar MK dapat menjalankan fungsi secara lebih tegas, konsisten, dan tetap menjaga legitimasi demokrasi.
Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana mekanisme perundingan antara pihak pemohon dan Mahkamah Konstitusi dapat mempercepat penyelesaian sengketa kualitatif, melihat apakah model mediasi atau arbitrase dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan MK; menilai dampak penundaan penyelesaian sengketa Pilpres oleh lembaga lain sebelum MK, khususnya terkait kepercayaan publik dan partisipasi pemilih, serta mencarikan indikator yang dapat memprediksi kecepatan dan keadilan putusan MK; serta mengkaji efektivitas pelatihan dan pembekalan hakim MK dalam bidang hak asasi manusia dan prosedur pemilu, guna meningkatkan konsistensi dan ketentuan prosedural pada putusan PHPU sehingga lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.
| File size | 743.35 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penelitian ini menelaah urgensi digitalisasi di setiap tahapan pemilu dengan melihatnya sebagai jalan menuju penyelenggaraan yang lebih akuntabel, terbuka,Penelitian ini menelaah urgensi digitalisasi di setiap tahapan pemilu dengan melihatnya sebagai jalan menuju penyelenggaraan yang lebih akuntabel, terbuka,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatanPemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatan
DINASTIREVDINASTIREV Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.
UIN SGDUIN SGD The Constitutional Court, as an independent institution, has been the cornerstone of ensuring justice and transparency in the electoral process. Its independenceThe Constitutional Court, as an independent institution, has been the cornerstone of ensuring justice and transparency in the electoral process. Its independence
AMSIRAMSIR Using normative juridical methods and an examination of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirmsUsing normative juridical methods and an examination of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and related jurisprudence, this study confirms
UntikaUntika Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuanStudi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan
UntikaUntika Inovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi deteksi dini konflik juga menjadi hal penting yang perlu didorong. Dengan demikian, ForkopimcamInovasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi deteksi dini konflik juga menjadi hal penting yang perlu didorong. Dengan demikian, Forkopimcam
UntikaUntika Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaanKelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan
Useful /
MKRIMKRI Usaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujianUsaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujian
UKRIDAUKRIDA Meningkatnya penelitian terhadap sel punca dalam beberapa dekade terakhir disebabkan oleh potensi sel punca yang sangat menjanjikan. Sel punca mempunyaiMeningkatnya penelitian terhadap sel punca dalam beberapa dekade terakhir disebabkan oleh potensi sel punca yang sangat menjanjikan. Sel punca mempunyai
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagaiPeraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63 karyawan. Data diuji menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasiPos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63 karyawan. Data diuji menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi