MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiBerdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum presiden terbagi ke dalam dua kategori, yaitu permohonan kuantitatif yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara dan permohonan kualitatif yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedural atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi lebih sering memutus perkara berdasarkan aspek kuantitatif, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalil-dalil kualitatif yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang dapat merusak legitimasi proses pemilu. Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantangan yang dihadapinya dalam menegakkan prinsip keadilan pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang tidak tegas, seperti dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, dapat melemahkan persepsi masyarakat terhadap legitimasi pemilu dan semakin menghambat terwujudnya keadilan pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat prosedur hukum yang jelas dan mencerminkan keadilan pemilu, sekaligus menjaga legitimasi demokrasi Indonesia.
Dinamisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilpres 2024 menunjukkan bahwa konstitusi tetap mendesain MK untuk menangani sengketa kuantitatif, namun praktiknya membuka ruang penilaian terhadap aspek kualitatif yang berkaitan dengan legitimasi proses pemilu.mayoritas hakim membatasi ruang MK agar tidak menjadi forum untuk semua persoalan pemilu, sementara tiga hakim mengusulkan perluasan pemeriksaan pelanggaran kualitatif.Kondisi ini menempatkan MK pada tarik-menarik antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan pemilu substantif, sehingga diperlukan penegasan hukum acara PHPU Pilpres agar MK dapat menjalankan fungsi secara lebih tegas, konsisten, dan tetap menjaga legitimasi demokrasi.
Penelitian lanjutan dapat meneliti bagaimana mekanisme perundingan antara pihak pemohon dan Mahkamah Konstitusi dapat mempercepat penyelesaian sengketa kualitatif, melihat apakah model mediasi atau arbitrase dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan MK; menilai dampak penundaan penyelesaian sengketa Pilpres oleh lembaga lain sebelum MK, khususnya terkait kepercayaan publik dan partisipasi pemilih, serta mencarikan indikator yang dapat memprediksi kecepatan dan keadilan putusan MK; serta mengkaji efektivitas pelatihan dan pembekalan hakim MK dalam bidang hak asasi manusia dan prosedur pemilu, guna meningkatkan konsistensi dan ketentuan prosedural pada putusan PHPU sehingga lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.
| File size | 743.35 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakanPersetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakan
MKRIMKRI Oleh karena itu, pembangunan regulasi khusus yang mencakup keamanan siber, integrasi data lintas lembaga, serta mekanisme audit teknologi menjadi prioritasOleh karena itu, pembangunan regulasi khusus yang mencakup keamanan siber, integrasi data lintas lembaga, serta mekanisme audit teknologi menjadi prioritas
MKRIMKRI Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi hukum pengampuan orang dewasa mengingat potensinya dalam mencederai hak‑hak keperdataan pada struktur sosialPenelitian ini menganalisis urgensi reformasi hukum pengampuan orang dewasa mengingat potensinya dalam mencederai hak‑hak keperdataan pada struktur sosial
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamaPasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
UNARSUNARS Namun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaNamun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
UNARSUNARS Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian.Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian.
UNARSUNARS Amandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRIAmandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Useful /
MKRIMKRI Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Undang‑Undang Pemilu harus direvisi untuk secara eksplisit mengadopsi Purcell Principle dan memfasilitasiOleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Undang‑Undang Pemilu harus direvisi untuk secara eksplisit mengadopsi Purcell Principle dan memfasilitasi
UntikaUntika Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat membedakan isu Hak Cipta denganTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat membedakan isu Hak Cipta dengan
STTII AMBONSTTII AMBON Melalui penelitian ini penulis menemukan bahwa raja Darius Darius adalah pemimpin yang menerapkan sifat-sifat ilahi dari Allah, utamanya kesetiaan padaMelalui penelitian ini penulis menemukan bahwa raja Darius Darius adalah pemimpin yang menerapkan sifat-sifat ilahi dari Allah, utamanya kesetiaan pada
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Variabel kemampuan teknis dan kemampuan perilaku secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Rumah Sakit LavaletteVariabel kemampuan teknis dan kemampuan perilaku secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Lavalette