MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) hadir sebagai upaya untuk merespons tantangan yang terus berkembang dalam ruang demokrasi Indonesia. Mekanisme konvensional yang selama ini menopang pemilu seringkali menimbulkan beban teknis dan risiko yang mempengaruhi ketepatan, transparansi, serta keselamatan para penyelenggara pemilu di lapangan. Penelitian ini menelaah urgensi digitalisasi di setiap tahapan pemilu dengan melihatnya sebagai jalan menuju penyelenggaraan yang lebih akuntabel, terbuka, dan mampu merangkul perkembangan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan aturan yang holistik mengenai penggunaan teknologi dalam sistem pemilu menciptakan ruang ketidakpastian, baik bagi perlindungan data pemilih maupun bagi jaminan keabsahan proses pemilu secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan perlunya sebuah kerangka hukum yang dapat menjadi penuntun dalam membangun ekosistem pemilu digital yang aman dan dapat dipercaya. Untuk itu, Election Legal Tech Framework (ELTF) diusulkan sebagai fondasi yang memayungi keamanan sistem, integritas data, akuntabilitas penyelenggara, serta mekanisme audit digital yang menyeluruh, sehingga digitalisasi dapat tumbuh sebagai penopang legitimasi demokrasi dan melindungi proses pemilu dari berbagai kerentanan baru.

Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pemilu di Indonesia sangat diperlukan guna memperkuat integritas, akurasi, dan akuntabilitas proses pemilihan.Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif mengakibatkan ketidakpastian terhadap proteksi data pemilih dan validitas penyelenggaraan.Dengan membangun Election Legal Tech Framework, sistem digital dapat diatur secara terintegrasi, aman, dan transparan, sehingga meminimalkan risiko pengelolaan data dan pengawasan konvensional yang tidak memadai.Oleh karena itu, pembangunan regulasi khusus yang mencakup keamanan siber, integrasi data lintas lembaga, serta mekanisme audit teknologi menjadi prioritas bagi keberhasilan demokrasi digital di Indonesia.

Saran pertama adalah memperkuat regulasi integrasi data pemilih dengan menstandarisasi protokol sinkronisasi antara SIDALIH dan Dukcapil, sehingga data kependudukan dapat diperbarui secara real‑time dan meminimalkan NIK ganda serta data kosong. Saran kedua menuntut pengembangan sistem audit digital mandiri yang dapat diakses publik, meliputi log transaksi, verifikasi ciphertext, serta mekanisme forensik, sehingga proses penyelesaian sengketa hasil pemilu dapat didukung bukti elektronik yang sah dan dapat diakui di pengadilan. Saran ketiga mengajak pihak berwenang untuk membangun platform partisipasi publik berbasis web yang transparan untuk memantau kampanye, distribusi logistik, dan pengunduhan data rekapitulasi, sehingga pemilih dapat melakukan pengawasan secara real‑time dan meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga saran tersebut saling melengkapi dalam rangka menyusun kerangka hukum dan teknis yang komprehensif: integrasi data, audit digital, dan partisipasi publik, sehingga implementasi transformasi digital pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara terstandarisasi, berkelanjutan, dan akuntabel.

  1. Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System:... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2580Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2580
  2. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera... doi.org/10.31078/jk1711Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera doi 10 31078 jk1711
  3. DOI Name 10.30589 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 47z crossref email support... doi.org/10.30589DOI Name 10 30589 Values doi name values index type timestamp data hs serv 47z crossref email support doi 10 30589
  4. DOI Name 10.31078 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.31078DOI Name 10 31078 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 31078
Read online
File size1.37 MB
Pages36
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atasTujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitiandengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta di tempat yang aman, dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, notaris memilikiHasil penelitian menunjukkan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta di tempat yang aman, dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, notaris memiliki

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata apiKeamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Faktor yang mempengaruhi terjadinya pungli di Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah. faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman,Faktor yang mempengaruhi terjadinya pungli di Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah. faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman,

Useful /

JURIS Gagasan Pengujian Formil Undang Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi Menguji Objektivitas Parlemen The Idea of Formal Review by the Constitutional Court of Laws Enacting Government Regulat 2026More at 2026

MKRIMKRI Usaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujianUsaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujian

JURIS Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System Perdebatan Kelsen versus Schmitt mengenai Penjaga Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem 2026More at 2026

MKRIMKRI Hüter der Verfassung (the guardians of the Constitution) emerged from scholarly discussions during the Weimar Republic era in Germany. The most prominentHüter der Verfassung (the guardians of the Constitution) emerged from scholarly discussions during the Weimar Republic era in Germany. The most prominent

JURIS Ambivalence in the Application of the Purcell Principle in the Constitutional Review of Electoral Regulations at the Constitutional Court Ambivalensi Penerapan Purcell Principle dalam Pengujian Konst 2026More at 2026

MKRIMKRI Penelitian menyarankan institusionalisasi batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil lewat thresholdPenelitian menyarankan institusionalisasi batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil lewat threshold

JURIS Effect of Macro Variables on Rupiah Exchange Rate 2022More at 2022

UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pengaruh adanya fluktuasi pertukaran nilai rupiah dengan dollar adalah terjadinya depresiasi atau apresiasi yang akan mempengaruhi kegiatan perekonomianPengaruh adanya fluktuasi pertukaran nilai rupiah dengan dollar adalah terjadinya depresiasi atau apresiasi yang akan mempengaruhi kegiatan perekonomian

ads-block-test