UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaMelihat dari berbagai berita dan beberapa media kita dapat mengetahui bahwa kasus bullying masih marak terjadi terutama di lingkungan sekolah dan kebanyakan korban adalah anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis kebijakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan kasus Bullying. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Namun, hingga saat ini bullying masih di anggap suatu hal yang sepele, padahal perlu perhatian khusus dari pihak yang terkait bahwa bullying adalah bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dianggap remeh. Hak asasi manusia sendiri bermacam-macam diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Agar hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dari situlah muncul suatu perlindungan hak asasi manusia khususnya dibidang pendidikan. Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia dibidang pendidikan ini supaya tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dibidang pendidikan, seperti munculnya peristiwa bullying yang ada di sekolah, dimana peristiwa bullying tersebut membawa dampak yang sangat negatif. Diantara dampak negatif dari adanya peristiwa bullying tersebut yaitu dapat menimbulkan adanya kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik.
Tindakan bullying sendiri dapat melanggar hak-hak dasar warga negara dan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan setiap warga negara wajib dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman di Negara Indonesia tanpa terkecuali, nah dengan adanya perilaku menyimpang berupa perundungan yang disertai dengan kekerasan fisik, hal ini tentunya melanggar HAM.Maka dengan adanya masalah-masalah tersebut Negara wajib untuk aktif terjun membatasi setiap faktor dan kegiatan yang dapat menimbulkan perundungan demi memberikan hak dasar untuk para warganya, karena Pemerintah wajib untuk menjaga hak-hak tersebut.
Untuk mengatasi masalah bullying, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pertama, perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan efektif dalam menangani kasus bullying, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Kedua, pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia dan dampak negatif bullying harus diberikan sejak dini kepada anak-anak dan remaja. Ketiga, sekolah harus memiliki sistem pengawasan dan perlindungan yang kuat untuk mencegah dan menangani kasus bullying, serta memberikan dukungan psikologis bagi korban. Dengan kombinasi kebijakan, pendidikan, dan dukungan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari bullying.
| File size | 184.58 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian denganPendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dengan
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UEUUEU Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, danStudi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnyaPerlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnya
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,
UEUUEU Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerjaMelihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja
UEUUEU Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yangMunculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang
Useful /
UnbrahUnbrah Efikasi diri akademik, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi tantangan akademik, telah secara konsisten dikaitkanEfikasi diri akademik, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi tantangan akademik, telah secara konsisten dikaitkan
UnbrahUnbrah Terapi yang paling sering diresepkan meliputi antijamur topikal (87,4%). Terapi adjuvan diberikan pada 83,8% pasien. Antijamur sistemik diberikan padaTerapi yang paling sering diresepkan meliputi antijamur topikal (87,4%). Terapi adjuvan diberikan pada 83,8% pasien. Antijamur sistemik diberikan pada
UEUUEU Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya HakPertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya Hak
UEUUEU Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hakMetode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hak