UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaMelihat dari berbagai berita dan beberapa media kita dapat mengetahui bahwa kasus bullying masih marak terjadi terutama di lingkungan sekolah dan kebanyakan korban adalah anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis kebijakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan kasus Bullying. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Namun, hingga saat ini bullying masih di anggap suatu hal yang sepele, padahal perlu perhatian khusus dari pihak yang terkait bahwa bullying adalah bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dianggap remeh. Hak asasi manusia sendiri bermacam-macam diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Agar hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dari situlah muncul suatu perlindungan hak asasi manusia khususnya dibidang pendidikan. Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia dibidang pendidikan ini supaya tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dibidang pendidikan, seperti munculnya peristiwa bullying yang ada di sekolah, dimana peristiwa bullying tersebut membawa dampak yang sangat negatif. Diantara dampak negatif dari adanya peristiwa bullying tersebut yaitu dapat menimbulkan adanya kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik.
Tindakan bullying sendiri dapat melanggar hak-hak dasar warga negara dan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan setiap warga negara wajib dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman di Negara Indonesia tanpa terkecuali, nah dengan adanya perilaku menyimpang berupa perundungan yang disertai dengan kekerasan fisik, hal ini tentunya melanggar HAM.Maka dengan adanya masalah-masalah tersebut Negara wajib untuk aktif terjun membatasi setiap faktor dan kegiatan yang dapat menimbulkan perundungan demi memberikan hak dasar untuk para warganya, karena Pemerintah wajib untuk menjaga hak-hak tersebut.
Untuk mengatasi masalah bullying, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pertama, perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan efektif dalam menangani kasus bullying, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Kedua, pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia dan dampak negatif bullying harus diberikan sejak dini kepada anak-anak dan remaja. Ketiga, sekolah harus memiliki sistem pengawasan dan perlindungan yang kuat untuk mencegah dan menangani kasus bullying, serta memberikan dukungan psikologis bagi korban. Dengan kombinasi kebijakan, pendidikan, dan dukungan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari bullying.
| File size | 184.58 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Ambang batas ini harus diatur sesuai dengan masalah kualitas data bank untuk meminimalkan identifikasi salah atau penghilangan catatan duplikat. SelainAmbang batas ini harus diatur sesuai dengan masalah kualitas data bank untuk meminimalkan identifikasi salah atau penghilangan catatan duplikat. Selain
UEUUEU Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang InformasiMetode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu sengketa pertanahan yang dianalisis oleh Pengadilan Tinggi adalah Putusan Nomor 04/Pdt. G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakanSalah satu sengketa pertanahan yang dianalisis oleh Pengadilan Tinggi adalah Putusan Nomor 04/Pdt. G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan
UEUUEU Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan denganDalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
LPPMDIANHUSADALPPMDIANHUSADA Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan bertujuan menyediakan perlindungan jaminan sosial kesehatan merata bagi seluruh wargaProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan bertujuan menyediakan perlindungan jaminan sosial kesehatan merata bagi seluruh warga
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Temuan di lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai model bisnis yang sesuai dengan kondisi bisnis. Banyak pelaku usaha yang bergabung pada kelompokTemuan di lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai model bisnis yang sesuai dengan kondisi bisnis. Banyak pelaku usaha yang bergabung pada kelompok
UMPRUMPR Komunitas IWAYO berperan penting dalam advokasi hak-hak transpuan melalui fungsi komunikasi, jejaring, pemberdayaan, dan sosial. Kerja kolektif denganKomunitas IWAYO berperan penting dalam advokasi hak-hak transpuan melalui fungsi komunikasi, jejaring, pemberdayaan, dan sosial. Kerja kolektif dengan
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan akibat hukum jika negara tidakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan akibat hukum jika negara tidak
Useful /
UMPPUMPP Pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai target tahunan. Upaya peningkatan pendapatan dari retribusi parkir perlu memperhatikanPelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai target tahunan. Upaya peningkatan pendapatan dari retribusi parkir perlu memperhatikan
UMPPUMPP Kemitraan usaha ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka dengan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkanKemitraan usaha ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka dengan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
UMPPUMPP Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang semakin serius, khususnya di daerah pedesaan yang umumnya masih memiliki keterbatasan dalam fasilitasSampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang semakin serius, khususnya di daerah pedesaan yang umumnya masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas
UNIRAYAUNIRAYA Sebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginanSebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginan