UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini memfokuskan analisis hukum terhadap sistem kunjungan di lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada narapidana. Dalam kerangka hukum, ditemukan bahwa hak hak kunjungan, pengawasan, serta prosedur operasional diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun praktik lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan, termasuk adanya dugaan pungutan liar dan birokrasi berbelit. Studi ini mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner dan data kualitatif lewat wawancara mendalam dengan petugas dan pengunjung, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata proses kunjungan, titik-titik kelemahan, serta potensi perbaikan sistem yang lebih adil, transparan, dan responsif. Hasilnya menunjukkan perlunya penyatuan prosedur, pelatihan petugas, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan yang terintegrasi untuk memastikan hak narapidana terpenuhi sekaligus mengurangi praktik korupsi dalam sistem kunjungan.
Sistem kunjungan di lembaga pemasyarakatan masih mengalami ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, terutama terkait birokrasi dan dugaan pungutan liar yang berdampak pada kepuasan pengunjung.Penerapan prosedur standar, pelatihan petugas, dan mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk memastikan prosedur yang adil, transparan, dan konsisten di semua lapas.Penambahan fasilitas, seperti ruang tunggu yang nyaman, sistem antrian digital, serta pengaduan online, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir praktik tidak etis.
Bagaimana kebijakan yang dapat menstandarisasi waktu dan prosedur kunjungan secara nasional sehingga meminimalisir perbedaan regional; bagaimana mekanisme pelatihan terpadu bagi petugas di lapas dapat meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan kasus pungutan liar; bagaimana sistem pelaporan online dapat memfasilitasi pengaduan pengunjung secara real-time sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
| File size | 145.83 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEREACHIDEREACH Reformasi birokrasi di Tangerang Selatan telah menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel melalui langkah konkret seperti RoadReformasi birokrasi di Tangerang Selatan telah menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel melalui langkah konkret seperti Road
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
JURNALKUJURNALKU Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumenMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Masyarakat cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, akibat realitas politisi yang seringkali bertindak tidak sesuai dengan tujuan negaraMasyarakat cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, akibat realitas politisi yang seringkali bertindak tidak sesuai dengan tujuan negara
JURNALKUJURNALKU Berdasarkan temuan ini, negara-negara ASEAN perlu merancang kebijakan yang strategis untuk menarik investasi asing, mengelola dampak urbanisasi, dan terutamaBerdasarkan temuan ini, negara-negara ASEAN perlu merancang kebijakan yang strategis untuk menarik investasi asing, mengelola dampak urbanisasi, dan terutama
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, denganPenelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan
UJBUJB Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif.Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif.
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya. kondisiPertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya. kondisi
Useful /
UEUUEU PHI menegaskan hak karyawan atas upah minimal dan cuti tahunan yang seharusnya dibayar secara penuh. Penafsiran perjanjian kerja waktu tertentu berlanjutPHI menegaskan hak karyawan atas upah minimal dan cuti tahunan yang seharusnya dibayar secara penuh. Penafsiran perjanjian kerja waktu tertentu berlanjut
UEUUEU Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisis UUHC sebagai hukum positif dalam memberikan perlindungan hak cipta bagi penciptaPenelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisis UUHC sebagai hukum positif dalam memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta
DINASTIREVDINASTIREV Tulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturanTulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan
UGMUGM Abstrak: Lingkungan fisik telah diterima secara luas sebagai variabel yang memiliki dampak pada kepuasan, khususnya di perusahaan penerbangan. Namun, penelitianAbstrak: Lingkungan fisik telah diterima secara luas sebagai variabel yang memiliki dampak pada kepuasan, khususnya di perusahaan penerbangan. Namun, penelitian