UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini menggunakan metode kalimat normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen perkara laboratorium. Kasus yang dianalisis berfokus pada perselisihan hak karyawan PT. Kartika Mitra Sejahtera yang terjadi akibat ketidaktertibatnya kesepakatan kerja waktu tertentu, kekurangan pembayaran upah, serta pengabaian hak cuti tahunan. Melalui telaah dokumen, penelitian menilai apakah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat memperkuat ketentuan hukum mengenai ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran upah, dan hak cuti. Hasilnya menunjukkan bahwa PHI berupaya menegakkan prinsip keadilan subjektif dan menjabarkan definisi hak karyawan yang belum terpenuhi. Temuan ini menekankan pentingnya peraturan dan mekanisme penyelesaian sengketa kerja yang lebih efektif dalam lingkungan industri Indonesia.
PHI menegaskan hak karyawan atas upah minimal dan cuti tahunan yang seharusnya dibayar secara penuh.Penafsiran perjanjian kerja waktu tertentu berlanjut ke hubungan kerja permanen memerlukan bukti bukti bukti kuat.Keputusan tersebut menegaskan perlunya pemantauan ketat atas pelaksanaan hak karyawan di sektor outsourcing.
Penelitian baru dapat meneliti efektivitas mediasi di PHI dalam mempercepat penyelesaian sengketa, mengevaluasi dampak penetapan PKWT terhadap hak karyawan jangka panjang, serta menilai implementasi standar upah minimum di perusahaan outsourcing, sehingga dapat menegaskan kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi pekerja di Indonesia.
| File size | 272.47 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yang
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapiAnak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah Pengaturan hukum yang mengatur tentang TPPU, sebagaimanaBerdasarkan hasil pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah Pengaturan hukum yang mengatur tentang TPPU, sebagaimana
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliranMetode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliran
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untukOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
Useful /
UEUUEU Terdapat persesuaian alat buktinya berupa keterangan saksi atau persesuaian alat bukti surat yang berupa Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisTerdapat persesuaian alat buktinya berupa keterangan saksi atau persesuaian alat bukti surat yang berupa Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
UEUUEU Berdasarkan penelitian, sebagian besar lansia di wilayah Kelurahan Grogol, Jakarta Barat mempunyai kualitas hidup yang kurang baik (63,3%) dan mendapatkanBerdasarkan penelitian, sebagian besar lansia di wilayah Kelurahan Grogol, Jakarta Barat mempunyai kualitas hidup yang kurang baik (63,3%) dan mendapatkan
UEUUEU Jenis waste yang teridentifikasi meliputi waiting (17%) sebagai penyumbang utama, disusul transportasi, inventori, overprocess, motion, overproduction,Jenis waste yang teridentifikasi meliputi waiting (17%) sebagai penyumbang utama, disusul transportasi, inventori, overprocess, motion, overproduction,
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya