UNISANUNISAN
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHANPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi kendala berupa proses administrasi yang lambat, keterbatasan akses, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pelayanan publik berbasis QRIS dalam pembayaran PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan prinsip New Public Management (efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan responsivitas). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan pegawai Badan Pendapatan Daerah serta masyarakat wajib pajak, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat transaksi, serta memperluas akses pembayaran. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui jejak digital, sementara profesionalisme meningkat lewat pelatihan SDM. Namun demikian, efektivitas masih terbatas akibat rendahnya literasi digital dan infrastruktur, serta responsivitas terhadap keluhan pengguna perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, QRIS berkontribusi positif terhadap inovasi pelayanan publik, meski masih membutuhkan penguatan dalam aspek literasi dan dukungan teknologi.
Penerapan QRIS meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, profesionalisme, dan responsivitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo.Namun, adopsi masih terbatas karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur.Oleh karena itu, perlu penguatan literasi, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur teknologi.
Berbagai saran penelitian lanjutan dapat dipertimbangkan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi QRIS di bidang perpajakan. Pertama, lakukan studi lintas daerah dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menerima gambaran proporsi adopsi QRIS di berbagai konteks administratif, sehingga dapat membandingkan tingkat penerimaan dan hambatan yang lebih representatif. Kedua, kembangkan penelitian longitudinal yang memantau perubahan tingkat literasi digital wajib pajak serta efektivitas pembayaran sebelum dan sesudah pelaksanaan program QRIS, sehingga dapat menilai dampak jangka panjang dan menilai kebijakan intervensi yang diperlukan. Ketiga, lakukan evaluasi terhadap bentuk pelatihan dan dukungan teknis bagi pegawai Bapenda dan wajib pajak, termasuk metodologi pelatihan berbasis komunitas atau pelatihan interaktif daring, untuk mengukur kualitas transfer pengetahuan dan kepuasan peserta; hasilnya bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang program pelatihan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan nyata. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, perluasan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui QRIS dapat lebih terarah serta mampu menghasilkan data yang kuat untuk pembentukan kebijakan berbasis bukti.
| File size | 471.9 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan, serta menjadi masukanTemuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan, serta menjadi masukan
UMJAMBIUMJAMBI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan sektor pertanian, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan sektor pertanian, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin.
UMJAMBIUMJAMBI Hal ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi berkelanjutan sebagaiHal ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi berkelanjutan sebagai
UMJAMBIUMJAMBI Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah perlu mengintegrasikan peningkatan UMP dengan reformasi ketenagakerjaan, program pelatihanOleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah perlu mengintegrasikan peningkatan UMP dengan reformasi ketenagakerjaan, program pelatihan
UMJAMBIUMJAMBI Ketiga, PT Batanghari Tembesi menggunakan strategi multi-channel untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan menggunakan lebih dari satu jalur distribusi.Ketiga, PT Batanghari Tembesi menggunakan strategi multi-channel untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan menggunakan lebih dari satu jalur distribusi.
AREAIAREAI Sektor unggulan di kabupaten Bojonegoro ini memiliki banyak dampak untuk daerahnya mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) dan juga komponen pendapatanSektor unggulan di kabupaten Bojonegoro ini memiliki banyak dampak untuk daerahnya mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) dan juga komponen pendapatan
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Kegiatan pengambilan video yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap wawancara dan analisis masalah, take video dan promosi. Setelah kegiatan tersebutKegiatan pengambilan video yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap wawancara dan analisis masalah, take video dan promosi. Setelah kegiatan tersebut
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Pengeluaran pemerintah juga belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukanPengeluaran pemerintah juga belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan
Useful /
HABIHABI tinggi), sedangkan merancang/mengevaluasi penyelidikan ilmiah merupakan area terlemah (2,7.memperbanyak kegiatan inkuiri dan proyek sains berbasis kontekstinggi), sedangkan merancang/mengevaluasi penyelidikan ilmiah merupakan area terlemah (2,7.memperbanyak kegiatan inkuiri dan proyek sains berbasis konteks
UMJAMBIUMJAMBI Transformasi digital di sektor pendidikan tinggi mendorong perlunya sistem manajemen yang terintegrasi guna mendukung peningkatan mutu layanan. PenelitianTransformasi digital di sektor pendidikan tinggi mendorong perlunya sistem manajemen yang terintegrasi guna mendukung peningkatan mutu layanan. Penelitian
UMJAMBIUMJAMBI Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial pimpinan melalui pelatihan menjadi prasyarat penting untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yangOleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial pimpinan melalui pelatihan menjadi prasyarat penting untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang
UNMUNM This study employs the ADDIE development model by Lee & Owens (2004), which consists of five stages: (1) Analysis (Need Assessment & Front-End Analysis),This study employs the ADDIE development model by Lee & Owens (2004), which consists of five stages: (1) Analysis (Need Assessment & Front-End Analysis),