UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumBuku : A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (2004) karya Mitchel de S.-O.-lE. Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis, dan European Court of Justice (ECJ). Lasser mengeksplorasi bagaimana masing-masing sistem membentuk, menyembunyikan, atau mengekspresikan proses internal deliberasi hakim, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada legitimasi institusi peradilan di mata publik. Melalui pendekatan naratif dan analisis diskursif, Lasser menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya merupakan mekanisme pengambilan keputusan hakim, tetapi juga strategi institusional untuk mengelola kekuasaan, otoritas, dan transparansi. Buku ini membuka ruang refleksi baru tentang hubungan antara bentuk deliberasi, budaya hukum, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam konteks demokrasi modern dan integrasi supranasional. Review ini mengulas gagasan utama Lasser, membandingkan praktik deliberatif di ketiga yurisdiksi serta menyoroti implikasinya bagi wacana reformasi dan legitimasi peradilan kontemporer.
Salah satu kekuatan utama buku ini adalah keberaniannya untuk menantang asumsi universal tentang transparansi dalam peradilan.Lasser menunjukkan bahwa transparansi bukanlah nilai netral yang selalu memperkuat legitimasi.Dalam beberapa konteks, seperti sistem peradilan Perancis, kerahasiaan deliberasi justru membantu mempertahankan wibawa pengadilan dan menghindari politisasi putusan.Ia mengajukan pertanyaan yang provokatif namun mendalam.apakah terlalu banyak transparansi bisa merusak kepercayaan publik karena memperlihatkan konflik dan ketidaksepakatan antar hakim.Dengan kata lain, Lasser tidak sekadar membandingkan praktik pengambilan putusan hakim, tetapi mengajak pembaca mengevaluasi kembali nilai-nilai dasar dalam sistem peradilan.
Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai praktik deliberasi di berbagai sistem hukum, penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana teknologi digital, seperti sistem pemungutan suara elektronik dan platform diskusi online, dapat memengaruhi proses deliberasi yudisial dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial, seperti tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan norma-norma komunikasi, memengaruhi preferensi masyarakat terhadap tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan peradilan. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki bagaimana praktik deliberasi yudisial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dapat berkontribusi pada peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di era digital.
| File size | 1.48 MB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Sistem kolektif diterapkan pada jenis harta tertentu seperti tanah dan rumah yang diwariskan secara bersama, sedangkan sistem individual diterapkan padaSistem kolektif diterapkan pada jenis harta tertentu seperti tanah dan rumah yang diwariskan secara bersama, sedangkan sistem individual diterapkan pada
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Sebagai contoh sektor bisnis pariwisata yang kini omsetnya menurun drastis karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dirumah saja dan tidak bepergianSebagai contoh sektor bisnis pariwisata yang kini omsetnya menurun drastis karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dirumah saja dan tidak bepergian
UNSAUNSA Artikel ini merekomendasikan pendekatan penanganan yang gender responsive dan trauma informed, sinkronisasi pedoman teknis antarlembaga, serta penguatanArtikel ini merekomendasikan pendekatan penanganan yang gender responsive dan trauma informed, sinkronisasi pedoman teknis antarlembaga, serta penguatan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Ketentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudianKetentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudian
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan adaptif dan inklusif, mulai dari reformasi regulasi tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial yangUntuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan adaptif dan inklusif, mulai dari reformasi regulasi tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial yang
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaranPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaran
UNARSUNARS Temuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsiTemuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsi
Useful /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Modal intelektual sering tidak dicatat secara langsung pada neraca, meskipun informasinya digunakan untuk menciptakan nilai, keunggulan kompetitif, danModal intelektual sering tidak dicatat secara langsung pada neraca, meskipun informasinya digunakan untuk menciptakan nilai, keunggulan kompetitif, dan
STIP FARMINGSTIP FARMING Pemberian pupuk organik kotoran kambing berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan dan hasil pada multicropping tomat, sedangkan pada timun, perlakuanPemberian pupuk organik kotoran kambing berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan dan hasil pada multicropping tomat, sedangkan pada timun, perlakuan
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketaPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketa
AMSIRAMSIR Sektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antarSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar