UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPernikahan beda agama merupakan isu yang masih menjadi polemik di Indonesia. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perdebatan tentang pelaksanaannya masih terus berlangsung. Salah satu prinsip penting dalam pernikahan adalah asas konsensus atau kerelaan dari kedua mempelai. Abstrak ini mengkaji bagaimana asas konsensus diterapkan dalam pernikahan beda agama dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Pembahasan mencakup analisis terhadap ketentuan hukum positif Indonesia terkait pernikahan beda agama, serta perspektif dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, abstrak ini juga mengkaji praktik pelaksanaan pernikahan beda agama di lapangan dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam proses tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan , serta mengidentifikasi potensi solusi dan rekomendasi untuk menjembatani perbedaan pandangan dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul.
Di Indonesia, pernikahan beda agama diperbolehkan secara hukum jika kedua mempelai memberikan persetujuan atau konsensus untuk menikah di Kantor Catatan Sipil.Namun, pernikahan beda agama ini tidak diakui oleh agama-agama resmi di Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.Masing-masing agama memiliki aturan tersendiri dalam menyikapi pernikahan beda agama.Misalnya dalam Islam, pernikahan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim pada umumnya tidak diperbolehkan.Sementara di agama lain, pernikahan beda agama bisa diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.Karena tidak diakui secara agama, pasangan yang menikah beda agama hanya memiliki status perkawinan secara administratif/sipil dan tidak bisa melangsungkan pernikahan dalam lembaga keagamaan.Hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra di masyarakat terkait pernikahan beda agama.
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: Pertama, melakukan studi komparatif tentang praktik pernikahan beda agama di berbagai negara, terutama negara-negara dengan keragaman agama yang tinggi, untuk memahami bagaimana negara-negara tersebut menangani isu ini dan bagaimana mereka menjembatani perbedaan pandangan. Kedua, melakukan penelitian kualitatif mendalam tentang pengalaman pasangan yang telah menikah beda agama, untuk memahami tantangan dan solusi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menganalisis lebih lanjut tentang peran fatwa MUI dalam pernikahan beda agama dan bagaimana fatwa tersebut dapat diselaraskan dengan asas konsensus dan kebebasan perdata dalam konteks pernikahan.
| File size | 500.46 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Walaupun terdapat keluhan bukan menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan layanan mobil siaga desa tersebut tetap terus berjalan. Inovasi layanan mobilWalaupun terdapat keluhan bukan menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan layanan mobil siaga desa tersebut tetap terus berjalan. Inovasi layanan mobil
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
DINASTIREVDINASTIREV Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasiUntuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SKSelanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK
Useful /
Yogya UMBYogya UMB Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat pelontar bola sepak yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan penjaga gawang dalam cabang olahragaTujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat pelontar bola sepak yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan penjaga gawang dalam cabang olahraga
Yogya UMBYogya UMB Desain yang digunakan adalah kuasi-eksperimen pretest–posttest dengan treatment 12 sesi latihan beban mencakup squat, sumo squad, leg extention, danDesain yang digunakan adalah kuasi-eksperimen pretest–posttest dengan treatment 12 sesi latihan beban mencakup squat, sumo squad, leg extention, dan
UNUSIAUNUSIA 973 kasus sengketa tanah menurut Kementerian ATR/BPN, 108 konflik di wilayah perkebunan pada 2021, serta 40 kasus yang melibatkan masyarakat hukum adat.973 kasus sengketa tanah menurut Kementerian ATR/BPN, 108 konflik di wilayah perkebunan pada 2021, serta 40 kasus yang melibatkan masyarakat hukum adat.
UNIPASBYUNIPASBY Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 6 informan melalui teknik purposiveMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 6 informan melalui teknik purposive