UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalDalam prinsip-prinsip pokok yang dijadikan dasar peletakan hukum, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendasarkan konsep pemikiran pada hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas tanah merupakan proses bergantinya pemegang hak tanah dari yang lama ke yang baru, yang terdiri dari dua ragam, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih terjadi tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti warisan, sedangkan dialihkan terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya jual beli. Pengertian jual beli tanah dalam hukum nasional mengacu pada hukum adat, mengingat UUPA berlandaskan hukum adat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang membuat alat bukti perbuatan hukum terkait hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran. Dalam pelaksanaan kewenangan PPAT terkait akta jual beli, terdapat ketentuan perpajakan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kewajiban pembayaran BPHTB sebagai syarat penandatanganan akta jual beli. Penelitian ini mengkaji apakah ketentuan dalam Undang-undang BPHTB, khususnya Pasal 24, telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan.
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk dalam transaksi jual beli.Menurut Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB, utang pajak timbul sejak akta jual beli ditandatangani di hadapan PPAT, yang sesuai dengan asas tunai, riil, dan terang dalam hukum adat.Namun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utang pajak muncul, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian normatif dan ketidakadilan menurut Teori Keadilan Hans Kelsen karena aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan memaksa pihak untuk membayar sebelum hak perolehan terjadi.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 9 dan Pasal 24 UU BPHTB di berbagai daerah di Indonesia untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kedua ketentuan tersebut dalam praktik notariat dan dampaknya terhadap kepastian hukum transaksi jual beli tanah. Kedua, perlu dikaji secara mendalam apakah kewajiban pembayaran BPHTB sebelum penandatanganan akta jual beli justru menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan tanah, serta bagaimana mekanisme alternatif dapat dirancang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi efektivitas sanksi administratif terhadap PPAT dalam mendorong kepatuhan terhadap Pasal 24, serta dampaknya terhadap independensi PPAT dan kewenangannya dalam proses jual beli tanah, termasuk apakah sanksi tersebut justru menciptakan ketidakseimbangan antara fungsi fiskal dan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.
| File size | 225.37 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Namun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasusNamun dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli sebagaimana kasus
DINASTIRESDINASTIRES Interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasiInteraksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasi
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepastian hukum positif dan penghormatanOleh sebab itu, penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tinggi memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepastian hukum positif dan penghormatan
UNTAGUNTAG Notaris dan PPAT yang terlibat juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena bersekongkol dalam pemalsuan dokumen. SecaraNotaris dan PPAT yang terlibat juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena bersekongkol dalam pemalsuan dokumen. Secara
UNTAGUNTAG Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PenelitianAnak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Terhadap perubahan tanda tangan yang dipungkiri dalam suatu perjanjian, maka telah melanggar syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkanTerhadap perubahan tanda tangan yang dipungkiri dalam suatu perjanjian, maka telah melanggar syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkan
UYPUYP Aligned with these findings, six alternative strategies were formulated through SWOT analysis. optimizing superior products, strengthening digital promotion,Aligned with these findings, six alternative strategies were formulated through SWOT analysis. optimizing superior products, strengthening digital promotion,
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah di Jakarta Barat. Berdasarkan analisis terhadapPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah di Jakarta Barat. Berdasarkan analisis terhadap
Useful /
UNUJAUNUJA Disiplin kelas dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru Madrasah Tsanawiyah, dengan disiplin kelas memiliki kontribusi terbesar.Disiplin kelas dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru Madrasah Tsanawiyah, dengan disiplin kelas memiliki kontribusi terbesar.
PUBMEDIAPUBMEDIA Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. APIP, sebagaiMelalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. APIP, sebagai
PUBMEDIAPUBMEDIA Penyidik harus memiliki bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP) yang menunjukkan kerugian nyata sebelum menentukan tersangka. Studi menyimpulkanPenyidik harus memiliki bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP) yang menunjukkan kerugian nyata sebelum menentukan tersangka. Studi menyimpulkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuanPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan