UCYUCY

Fortiori Law JournalFortiori Law Journal

Dalam prinsip-prinsip pokok yang dijadikan dasar peletakan hukum, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendasarkan konsep pemikiran pada hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas tanah merupakan proses bergantinya pemegang hak tanah dari yang lama ke yang baru, yang terdiri dari dua ragam, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih terjadi tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti warisan, sedangkan dialihkan terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya jual beli. Pengertian jual beli tanah dalam hukum nasional mengacu pada hukum adat, mengingat UUPA berlandaskan hukum adat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang membuat alat bukti perbuatan hukum terkait hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran. Dalam pelaksanaan kewenangan PPAT terkait akta jual beli, terdapat ketentuan perpajakan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kewajiban pembayaran BPHTB sebagai syarat penandatanganan akta jual beli. Penelitian ini mengkaji apakah ketentuan dalam Undang-undang BPHTB, khususnya Pasal 24, telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk dalam transaksi jual beli.Menurut Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB, utang pajak timbul sejak akta jual beli ditandatangani di hadapan PPAT, yang sesuai dengan asas tunai, riil, dan terang dalam hukum adat.Namun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utang pajak muncul, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian normatif dan ketidakadilan menurut Teori Keadilan Hans Kelsen karena aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan memaksa pihak untuk membayar sebelum hak perolehan terjadi.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 9 dan Pasal 24 UU BPHTB di berbagai daerah di Indonesia untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kedua ketentuan tersebut dalam praktik notariat dan dampaknya terhadap kepastian hukum transaksi jual beli tanah. Kedua, perlu dikaji secara mendalam apakah kewajiban pembayaran BPHTB sebelum penandatanganan akta jual beli justru menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan tanah, serta bagaimana mekanisme alternatif dapat dirancang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi efektivitas sanksi administratif terhadap PPAT dalam mendorong kepatuhan terhadap Pasal 24, serta dampaknya terhadap independensi PPAT dan kewenangannya dalam proses jual beli tanah, termasuk apakah sanksi tersebut justru menciptakan ketidakseimbangan antara fungsi fiskal dan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Read online
File size225.37 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Upaya Teungku Dayah Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur an Santri Baru Dayah Ihdal Ulum Al Aziziyah 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Pembelajaran Al-Qur`an menjadi pembelajaran pokok bahkan guru yang ada di dayah tersebut juga mengajarkan bacaan Al-Qur`an kepada santri secara khusus.Pembelajaran Al-Qur`an menjadi pembelajaran pokok bahkan guru yang ada di dayah tersebut juga mengajarkan bacaan Al-Qur`an kepada santri secara khusus.

JURIS Implementation of the Law on the Validity of Electronic Cetificates as Ownership of Land Rights in Indonesia 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronikPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik

JURIS Kekuatan Hukum Akta Kuasa Substitusi Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli 2025More at 2025

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pada perjanjian jual beli antara Munir Datuk Rajo Intan sebagai penjual dan Cuaca Usmanto sebagai pembeli, terdapat transaksi jual beli tanah dengan SertipikatPada perjanjian jual beli antara Munir Datuk Rajo Intan sebagai penjual dan Cuaca Usmanto sebagai pembeli, terdapat transaksi jual beli tanah dengan Sertipikat

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Terhadap perubahan tanda tangan yang dipungkiri dalam suatu perjanjian, maka telah melanggar syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkanTerhadap perubahan tanda tangan yang dipungkiri dalam suatu perjanjian, maka telah melanggar syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian berdasarkan

JURIS Jual Beli Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Islam 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Namun apabila jual beli tersebut bukan karena terpaksa melainkan karena terpaksa menjual dengan harga murah dalam keadaan darurat tidak apa-apa, namunNamun apabila jual beli tersebut bukan karena terpaksa melainkan karena terpaksa menjual dengan harga murah dalam keadaan darurat tidak apa-apa, namun

JURIS Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat 2024More at 2024

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasiKontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasi

JURIS Fungsi Tanah Dalam Hubungan Sosial Dan Permohonan Tanah Serta Prosesnya 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (LembaranPasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran

JURIS Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Temuan penelitian yaitu: 1) pada proses pemanfaatan dana penguatan permodalan masih terdapat koperasi peminjam yang tidak memanfaatkan pinjamannya sesuaiTemuan penelitian yaitu: 1) pada proses pemanfaatan dana penguatan permodalan masih terdapat koperasi peminjam yang tidak memanfaatkan pinjamannya sesuai

Useful /

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agarNilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-UndangPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang

JURIS Prinsip Presumption of Liability Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, studi ini diharapkan juga memberikan platform bagi studi lebih mendalam tentang kompensasi kecelakaan di sektor penerbangan sipil. PerusahaanSelain itu, studi ini diharapkan juga memberikan platform bagi studi lebih mendalam tentang kompensasi kecelakaan di sektor penerbangan sipil. Perusahaan

JURIS Identifying the Entrepreneurship Characteristics of the Oil Palm Community Plantation Farmers in the Riau Area 2017More at 2017

UGMUGM Kegiatan perkebunan kelapa sawit membawa dampak ekonomi kepada masyarakat, baik bagi orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan perkebunan maupunKegiatan perkebunan kelapa sawit membawa dampak ekonomi kepada masyarakat, baik bagi orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan perkebunan maupun

ads-block-test