UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalDalam prinsip-prinsip pokok yang dijadikan dasar peletakan hukum, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendasarkan konsep pemikiran pada hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas tanah merupakan proses bergantinya pemegang hak tanah dari yang lama ke yang baru, yang terdiri dari dua ragam, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih terjadi tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti warisan, sedangkan dialihkan terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya jual beli. Pengertian jual beli tanah dalam hukum nasional mengacu pada hukum adat, mengingat UUPA berlandaskan hukum adat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang membuat alat bukti perbuatan hukum terkait hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran. Dalam pelaksanaan kewenangan PPAT terkait akta jual beli, terdapat ketentuan perpajakan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kewajiban pembayaran BPHTB sebagai syarat penandatanganan akta jual beli. Penelitian ini mengkaji apakah ketentuan dalam Undang-undang BPHTB, khususnya Pasal 24, telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan.
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk dalam transaksi jual beli.Menurut Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB, utang pajak timbul sejak akta jual beli ditandatangani di hadapan PPAT, yang sesuai dengan asas tunai, riil, dan terang dalam hukum adat.Namun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utang pajak muncul, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian normatif dan ketidakadilan menurut Teori Keadilan Hans Kelsen karena aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan memaksa pihak untuk membayar sebelum hak perolehan terjadi.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 9 dan Pasal 24 UU BPHTB di berbagai daerah di Indonesia untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kedua ketentuan tersebut dalam praktik notariat dan dampaknya terhadap kepastian hukum transaksi jual beli tanah. Kedua, perlu dikaji secara mendalam apakah kewajiban pembayaran BPHTB sebelum penandatanganan akta jual beli justru menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan tanah, serta bagaimana mekanisme alternatif dapat dirancang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi efektivitas sanksi administratif terhadap PPAT dalam mendorong kepatuhan terhadap Pasal 24, serta dampaknya terhadap independensi PPAT dan kewenangannya dalam proses jual beli tanah, termasuk apakah sanksi tersebut justru menciptakan ketidakseimbangan antara fungsi fiskal dan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.
| File size | 225.37 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Kedua lembaga memiliki persamaan dalam prinsip pengelolaan zakat, namun berbeda dalam program penyaluran, di mana Baitul Mal Aceh mengikuti perintah Al-Quran,Kedua lembaga memiliki persamaan dalam prinsip pengelolaan zakat, namun berbeda dalam program penyaluran, di mana Baitul Mal Aceh mengikuti perintah Al-Quran,
UNTAGUNTAG Lembaga praperadilan berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan tersangka dan penghentian penyidikan.Lembaga praperadilan berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan tersangka dan penghentian penyidikan.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjianPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis praktik peradilan di SumateraPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis praktik peradilan di Sumatera
UNTAGUNTAG Notaris dan PPAT yang terlibat juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena bersekongkol dalam pemalsuan dokumen. SecaraNotaris dan PPAT yang terlibat juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena bersekongkol dalam pemalsuan dokumen. Secara
UNTAGUNTAG Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat,Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat,
UNIBAUNIBA Hal tersebut terbukti dari peningkatan skor pada pemahaman teori (17%), keterampilan praktikal (22%), dan rasa percaya diri dokter muda (28%) dibandingkanHal tersebut terbukti dari peningkatan skor pada pemahaman teori (17%), keterampilan praktikal (22%), dan rasa percaya diri dokter muda (28%) dibandingkan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mencari literatur yang membahas masalah tersebut termasuk kitab fiqh muamalah. Dalam penelusuranDalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mencari literatur yang membahas masalah tersebut termasuk kitab fiqh muamalah. Dalam penelusuran
Useful /
STISASABANGSTISASABANG Penelitian ini mengkaji tentang dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir dalam Pandangan Hukum Islam. Seorang suami memiliki kewajiban memberiPenelitian ini mengkaji tentang dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir dalam Pandangan Hukum Islam. Seorang suami memiliki kewajiban memberi
STISASABANGSTISASABANG Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.
STISASABANGSTISASABANG Upaya yang dilakukan orang tua tunggal dalam lain pendekatan, memasukkan anak ke pesantren, menerapkan tata tertib rumah, hukuman dan ganjaran. Pola komunikasiUpaya yang dilakukan orang tua tunggal dalam lain pendekatan, memasukkan anak ke pesantren, menerapkan tata tertib rumah, hukuman dan ganjaran. Pola komunikasi
UIGMUIGM Studi ini berkontribusi pada pemahaman keanekaragaman ikan air tawar di Pulau Simeulue, Aceh, Indonesia, dengan mendokumentasikan lima spesies ikan tambahanStudi ini berkontribusi pada pemahaman keanekaragaman ikan air tawar di Pulau Simeulue, Aceh, Indonesia, dengan mendokumentasikan lima spesies ikan tambahan