UNRUNR

Jurnal YustitiaJurnal Yustitia

Perkembangan algoritma Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru pada perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya seni lukisan yang memiliki karakteristik dan gaya khas penciptanya. Kemampuan AI dalam menghasilkan karya visual melalui proses pelatihan data (data scraping) yang bersumber dari karya-karya di internet berpotensi menimbulkan tindakan plagiarisme, baik terhadap ekspresi visual maupun gaya artistik tertentu. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan hak cipta tentang ciptaan seni lukisan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas tindakan plagiarisme yang menggunakan AI. Kajian ini menerapkan metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer juga sekunder. Temuan kajian menerangkan bahwasanya perlindungan hak cipta pada karya seni lukisan telah dijelaskan dalam Hak Moral serta Hak Ekonomi yang muncul secara otomatis selaras prinsip deklaratif. Namun demikian, belum terdapat pengaturan khusus mengenai plagiarisme berbasis AI sehingga menimbulkan kerugian bagi seniman. Oleh karena itu diperlukan pembaruan aturan agar dapat menyesuaikan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pencipta pada zaman digitalisasi.

Perlindungan hak cipta karya seni lukisan diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menjamin hak eksklusif pencipta melalui hak moral dan ekonomi.Meski UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum, regulasi ini belum mengatur secara spesifik tindakan plagiarisme berbasis AI, yang menyebabkan kerugian bagi seniman.Diperlukan pembaruan hukum untuk menangani tantangan teknologi AI dan memastikan perlindungan hak cipta yang optimal di era digital.

Pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi hak cipta saat ini dalam melindungi karya seni lukisan dari tindakan plagiarisme berbasis AI, serta mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki. Kedua, penelitian tentang pengembangan teknologi deteksi plagiarisme berbasis AI dapat dikembangkan untuk membedakan antara inspirasi kreatif dan tindakan plagiarisme, dengan mempertimbangkan aspek etika dan keaslian karya. Ketiga, studi tentang dampak budaya dan sosial dari plagiarisme AI terhadap seniman Indonesia perlu dilakukan, termasuk bagaimana regulasi dapat memperkuat identitas seni lokal dan melindungi tradisi kreatif dalam konteks globalisasi digital.

  1. DOI Name 10.20885 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc islamic university... doi.org/10.20885DOI Name 10 20885 Values name values index type timestamp data serv crossref desc islamic university doi 10 20885
  2. Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap... ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/860Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap ojs rewangrencang index php JHLG article view 860
  3. DOI Name 10.55903 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 46z crossref email support... doi.org/10.55903DOI Name 10 55903 Values doi name values index type timestamp data hs serv 46z crossref email support doi 10 55903
  4. DOI Name 10.33752 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 33z crossref email support... doi.org/10.33752DOI Name 10 33752 Values doi name values index type timestamp data hs serv 33z crossref email support doi 10 33752
  5. Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia | IBLAM LAW REVIEW.... doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia IBLAM LAW REVIEW doi 10 52249 ilr v5i2 606
Read online
File size498.03 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,

JURIS Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia Perspektif Kepastian dan Keadilan 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Penyelesaian sengketa properti cenderung lebih efektif apabila mengombinasikan jalur litigasi dan non-litigasi, khususnya melalui mediasi yang mempertimbangkanPenyelesaian sengketa properti cenderung lebih efektif apabila mengombinasikan jalur litigasi dan non-litigasi, khususnya melalui mediasi yang mempertimbangkan

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yangPenelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang

JURIS Kekuatan Hukum Akta Kuasa Substitusi Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli 2025More at 2025

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa jual bersubstitusi untuk menghindari pajak adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan prinsip konsensusHasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa jual bersubstitusi untuk menghindari pajak adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan prinsip konsensus

JURIS Franchise Agreement And Islamic Franchise Concept 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Setiap perjanjian waralaba memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, setiap pasal dalam perjanjian harus adil, dan isi perjanjian dapat ditegakkanSetiap perjanjian waralaba memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, setiap pasal dalam perjanjian harus adil, dan isi perjanjian dapat ditegakkan

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Penelitian ini bertujuan mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang berhubungan dengan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan UUPenelitian ini bertujuan mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang berhubungan dengan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan UU

JURIS Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentukHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentuk

JURIS Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Diperlukan pembentukan badan baru untuk menanggulangi aksi pembajakan, dengan fokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyuluhan kepada publik. KonsepDiperlukan pembentukan badan baru untuk menanggulangi aksi pembajakan, dengan fokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyuluhan kepada publik. Konsep

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E Commerce Perspektif Konstitusionalisme Digital 2026More at 2026

UNRUNR 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya.

JURIS Integrasi Nilai Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan KUHP Nasional 2026More at 2026

UNRUNR Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum terkait integrasi nilai restorative justice berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional.Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum terkait integrasi nilai restorative justice berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional.

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,

JURIS Peran Hukum Internasional dalam Menyikapi Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan yang meliputi evaluasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum untuk menghasilkan argumen hukum yang logisAnalisis data dilakukan secara kualitatif dengan yang meliputi evaluasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum untuk menghasilkan argumen hukum yang logis

ads-block-test