DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun, dalam proses kepailitan, pekerja freelance menghadapi keterbatasan hak sebagai kreditor konkuren. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance memiliki posisi yang lemah sebagai kreditor konkuren dan perlu perlindungan hukum yang lebih baik untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance sebagai kreditor konkuren memiliki keterbatasan hak dalam proses kepailitan, seperti prioritas pembayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan kreditor separatis dan preferen. Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerja freelance perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi dalam proses kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja freelance.

Penelitian menunjukkan bahwa pekerja freelance tidak diakui sebagai pekerja atau buruh dalam undang‑undang ketenagakerjaan, sehingga mereka diklasifikasikan sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan.Sebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihan individual menjadi hak kolektif yang lemah.Meskipun ada hak partisipasi formal bagi kreditor konkuren dalam proses PKPU, perlindungan tersebut masih bersifat formalistik dan tidak menjamin keadilan substantif bagi pekerja freelance.

Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif mengenai regulasi perlindungan kreditor konkuren bagi pekerja freelance di berbagai negara dengan sistem kepailitan yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi mekanisme paling efektif dan adaptif untuk meningkatkan posisi mereka dalam proses pailit; studi ini akan membandingkan kerangka hukum, prosedur PKPU, dan hasil pemulihan piutang secara lintas yurisdiksi. Kedua, dilakukan studi empiris yang mengukur dampak penerapan hak preferensi khusus bagi pekerja freelance terhadap tingkat pemulihan piutang serta kelangsungan usaha debitor, dengan mengumpulkan dan menganalisis data kasus kepailitan di Indonesia selama lima tahun terakhir serta membandingkannya dengan kasus tanpa hak preferensi, untuk menilai apakah kebijakan tersebut meningkatkan keadilan substantif tanpa menimbulkan beban berlebih bagi kreditor lain. Ketiga, diperlukan penelitian kualitatif yang mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pihak‑pihak terkait—pekerja freelance, kreditor separatis, kurator, dan hakim niaga—terhadap keadilan prosedural dan substantif dalam proses PKPU, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan hukum sehingga dapat mendukung reformasi legislasi yang memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja freelance dalam konteks kepailitan.

  1. PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG... doi.org/10.55809/tora.v10i1.317PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG doi 10 55809 tora v10i1 317
Read online
File size262.66 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Rasio Legis Pengaturan Pekerja Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkanDengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan

JURIS Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat sangat diperlukan agar KIP-K Aspirasi dapat dilaksanakanOleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat sangat diperlukan agar KIP-K Aspirasi dapat dilaksanakan

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modernBerdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modern

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menekankan bahwasanya penahanan ijazah tidak hanya merugikan pekerja dalam aspek material dan non-material, tetapi juga berdampak burukPenelitian ini menekankan bahwasanya penahanan ijazah tidak hanya merugikan pekerja dalam aspek material dan non-material, tetapi juga berdampak buruk

JURIS Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam sistem kepegawaianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam sistem kepegawaian

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,

JURIS Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik Studi Putusan dan Analisis Yuridis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Perkembangan era digital turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses persidangan, khususnya terkait penggunaan alat bukti elektronik. Namun,Perkembangan era digital turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses persidangan, khususnya terkait penggunaan alat bukti elektronik. Namun,

JURIS Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi.

Useful /

JURIS The Tappers Tenacity Labour Market Dynamics and Work Culture Among Siwalan Farmers in Rural Indonesia 2026More at 2026

ONERESEARCHONERESEARCH Pendapatan moneter bersifat modest, namun petani memperoleh keuntungan non‑moneter penting, seperti dukungan sosial dan kredit tradisional. Bukti adanyaPendapatan moneter bersifat modest, namun petani memperoleh keuntungan non‑moneter penting, seperti dukungan sosial dan kredit tradisional. Bukti adanya

JURIS Model Pembelajaran Problem Based Learning PBL sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Sejarah Peminatan 2026More at 2026

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Nilai tertinggi naik dari 75 menjadi 95, nilai terendah naik dari 45 menjadi 65 dan ketuntasan belajar meningkat dari 31,25% menjadi 90,63%. PenelitianNilai tertinggi naik dari 75 menjadi 95, nilai terendah naik dari 45 menjadi 65 dan ketuntasan belajar meningkat dari 31,25% menjadi 90,63%. Penelitian

JURIS The Objectives of Law from a Juridical Normative Perspective and Their Implications in the Contemporary Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuaiSebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuai

JURIS Generation Z Disinformation and Critical Digital Literacy Strengthening National Identity in the Social Media Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Eksplorasi pengetahuan Generasi Z, interpretasi kebangsaan, dan eksistensi mereka sebagai warga negara semua dipengaruhi oleh media sosial, yang telahEksplorasi pengetahuan Generasi Z, interpretasi kebangsaan, dan eksistensi mereka sebagai warga negara semua dipengaruhi oleh media sosial, yang telah

ads-block-test