DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Konstitusi memegang peranan fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan suatu negara sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjadi landasan supremasi hukum yang memastikan keadilan dan nondiskriminasi. Namun, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Reformasi, yang meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, korupsi, dan intervensi politik dalam lembaga penegak hukum. Meskipun terdapat kemajuan dalam instrumen hukum pro-HAM dan peran aktif masyarakat sipil, hambatan regulasi dan dinamika politik kontemporer masih menghalangi perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Studi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik, sehingga hak asasi manusia dan keadilan sosial dapat terealisasi secara nyata di Indonesia.
Reformasi konstitusi di Indonesia telah memperkuat jaminan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dengan dimasukkannya pengaturan HAM secara eksplisit dalam Bab XA.Konstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip supremasi hukum dan negara hukum demokratis.Meskipun demikian, efektivitas perlindungan HAM dan keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, dan ketimpangan sosial-ekonomi.Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari negara, penegak hukum, dan masyarakat sipil agar prinsip- prinsip konstitusional dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara.
Berdasarkan analisis terhadap tantangan implementasi konstitusi dan perlindungan HAM di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap model pengawasan konstitusional di negara-negara dengan sistem demokrasi yang lebih mapan, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan publik terkait HAM, dengan tujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam memperkuat peran masyarakat sipil sebagai mitra pemerintah. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap efektivitas lembaga penegak HAM, termasuk Mahkamah Konstitusi, dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut. Dengan menggabungkan temuan dari penelitian-penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan HAM dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, serta mendorong terciptanya sistem ketatanegaraan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
| File size | 267.85 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana kekerasan berat yangPerlindungan terhadap saksi dan korban merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan tindak pidana kekerasan berat yang
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma baru pertanggungjawaban pidana advokat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KitabPenelitian ini bertujuan menganalisis paradigma baru pertanggungjawaban pidana advokat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan tersebut tidak hanya menjamin keselamatan fisik dan psikologis, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Saksi dan korbanPerlindungan tersebut tidak hanya menjamin keselamatan fisik dan psikologis, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Saksi dan korban
DAARULHUDADAARULHUDA G/2025/PN Bks mengungkapkan adanya hambatan administratif dalam proses pengalihan nama sertifikat tanah, meskipun transaksi jual beli telah sah secaraG/2025/PN Bks mengungkapkan adanya hambatan administratif dalam proses pengalihan nama sertifikat tanah, meskipun transaksi jual beli telah sah secara
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menegaskan bahwa muṭlaq merupakan lafaz tanpa pembatasan, sedangkan muqayyad terikat pada sifat, keadaan, atau syarat tertentu, sehinggaPenelitian ini menegaskan bahwa muṭlaq merupakan lafaz tanpa pembatasan, sedangkan muqayyad terikat pada sifat, keadaan, atau syarat tertentu, sehingga
STAIDHISTAIDHI Permasalahan ini memerlukan pendekatan sederhana namun berdampak nyata, salah satunya melalui penerapan teknologi lubang resapan biopori yang terbuktiPermasalahan ini memerlukan pendekatan sederhana namun berdampak nyata, salah satunya melalui penerapan teknologi lubang resapan biopori yang terbukti
LEMHANNASLEMHANNAS Partisipasi aktif masyarakat sipil, otonomi masyarakat politik, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga politik sangat penting untuk membangun kepercayaanPartisipasi aktif masyarakat sipil, otonomi masyarakat politik, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga politik sangat penting untuk membangun kepercayaan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilarang baik secara hukum maupun secara etika akibat kurangnya kesadaran hukum, dan bertentangan dengan hak wargaPungutan liar merupakan perbuatan yang dilarang baik secara hukum maupun secara etika akibat kurangnya kesadaran hukum, dan bertentangan dengan hak warga
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, faktor ekonomi, budayaKekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, faktor ekonomi, budaya
DAARULHUDADAARULHUDA Integrasi antara pendidikan warga negara, penyebaran nilai-nilai Pancasila, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter menjadi dasar penting dalam pendidikanIntegrasi antara pendidikan warga negara, penyebaran nilai-nilai Pancasila, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter menjadi dasar penting dalam pendidikan
PENACCELERATIONPENACCELERATION Tantangan untuk melestarikan budaya kita sendiri kini sudah menjadi sangat berat, karena derasnya ideologi dari luar yang masuk ke negara khususnya diTantangan untuk melestarikan budaya kita sendiri kini sudah menjadi sangat berat, karena derasnya ideologi dari luar yang masuk ke negara khususnya di
PENACCELERATIONPENACCELERATION Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar Proyek Hambalang dapat menjadi contoh yang lebih baik dalam penerapan nilai-nilaiPenelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar Proyek Hambalang dapat menjadi contoh yang lebih baik dalam penerapan nilai-nilai