DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan dalam konteks hubungan industrial. Tindakan penahanan ijazah kian umum terjadi dalam proses perekrutan maupun pelaksanaan hubungan kerja, meskipun tidak didukung oleh regulasi hukum yang tegas. UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan, dan menurunkan posisi tawar pekerja dalam konteks industri. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menyelidiki ketentuan UU Ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan, prinsip-prinsip perlindungan pekerja, dan teori hubungan industrial untuk menilai legalitas serta konsekuensi dari penahanan ijazah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi, dan perlindungan dokumen pribadi pekerja. Jalur perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, atau pidana, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menekankan bahwasanya penahanan ijazah tidak hanya merugikan pekerja dalam aspek material dan non-material, tetapi juga berdampak buruk pada keharmonisan dalam hubungan industrial. Maka dari itu, sangatlah penting guna menegakkan hukum secara konsisten dan mengembangkan regulasi yang lebih jelas guna mencegah praktik penahanan ijazah dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yang mensyaratkan penyerahan atau menahan ijazah pekerja, sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan koersif dan ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja.Secara represif, pekerja memiliki berbagai mekanisme untuk memperjuangkan haknya, mulai dari penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, hingga gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta upaya hukum lainnya seperti gugatan perdata atas kerugian, pelaporan maladministrasi ke Ombudsman, dan pelaporan pidana apabila penahanan ijazah memenuhi unsur penggelapan, pemerasan, atau perampasan hak.Seluruh bentuk perlindungan ini Berdasarkan norma hak asasi manusia dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), yang menegaskan bahwasanya negara wajib melindungi hak warga negara untuk memiliki pekerjaan, merasa aman, memiliki dokumen pribadi, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Menganalisis dampak psikologis dan sosial dari penahanan ijazah terhadap pekerja, serta bagaimana hal ini mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. . . 2. Meneliti praktik penahanan ijazah di berbagai sektor industri dan perusahaan, untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik ini. . . 3. Mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, termasuk mediasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial, dalam menangani kasus-kasus penahanan ijazah dan memastikan perlindungan hak pekerja. . . Dengan melakukan penelitian-penelitian ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan implikasi dari praktik penahanan ijazah, serta mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini dalam hubungan industrial.
- Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan | Indonesian Journal of Law and Justice.... doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan Indonesian Journal of Law and Justice doi 10 47134 ijlj v1i4 2628
- Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Keadilan (Studi pada Disnakertrans Jawa... jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2024Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Keadilan Studi pada Disnakertrans Jawa jurnalfsh uinsa ac index php maliyah article view 2024
| File size | 281.3 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaanHasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan
DAARULHUDADAARULHUDA Peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihanPeraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Ketentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudianKetentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudian
DAARULHUDADAARULHUDA Kelemahan krusial kedua terletak pada mekanisme eksekusi, di mana Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan mandiri dan harus bergantungKelemahan krusial kedua terletak pada mekanisme eksekusi, di mana Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan mandiri dan harus bergantung
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Akibat hukum peralihan hak atas tanah dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang dinyatakan pailit ditinjau dari asas itikad baik dalam kasus ini yaituAkibat hukum peralihan hak atas tanah dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang dinyatakan pailit ditinjau dari asas itikad baik dalam kasus ini yaitu
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi
UMMUMM Penelitian ini mengangkat paradoks hubungan ketenagakerjaan dalam industri rokok tradisional Kudus, sebuah kota kretek yang mewarisi tradisi kerja berdasarkanPenelitian ini mengangkat paradoks hubungan ketenagakerjaan dalam industri rokok tradisional Kudus, sebuah kota kretek yang mewarisi tradisi kerja berdasarkan
Useful /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nyai Ageng Serang merupakan sosok pejuang perempuan yang dididik dalam lingkungan keluarga anti‑kolonial, sehinggaHasil penelitian menunjukkan bahwa Nyai Ageng Serang merupakan sosok pejuang perempuan yang dididik dalam lingkungan keluarga anti‑kolonial, sehingga
UMMUMM Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
UNIDAUNIDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berbeda nyata (P0,05). Hasil kelangsungan hidup (SR) dengan nilai sebesar 100%. Kisaran kualitas air selamaHasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berbeda nyata (P0,05). Hasil kelangsungan hidup (SR) dengan nilai sebesar 100%. Kisaran kualitas air selama