DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan dalam konteks hubungan industrial. Tindakan penahanan ijazah kian umum terjadi dalam proses perekrutan maupun pelaksanaan hubungan kerja, meskipun tidak didukung oleh regulasi hukum yang tegas. UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan, dan menurunkan posisi tawar pekerja dalam konteks industri. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menyelidiki ketentuan UU Ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan, prinsip-prinsip perlindungan pekerja, dan teori hubungan industrial untuk menilai legalitas serta konsekuensi dari penahanan ijazah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi, dan perlindungan dokumen pribadi pekerja. Jalur perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, atau pidana, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menekankan bahwasanya penahanan ijazah tidak hanya merugikan pekerja dalam aspek material dan non-material, tetapi juga berdampak buruk pada keharmonisan dalam hubungan industrial. Maka dari itu, sangatlah penting guna menegakkan hukum secara konsisten dan mengembangkan regulasi yang lebih jelas guna mencegah praktik penahanan ijazah dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yang mensyaratkan penyerahan atau menahan ijazah pekerja, sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan koersif dan ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja.Secara represif, pekerja memiliki berbagai mekanisme untuk memperjuangkan haknya, mulai dari penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, hingga gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta upaya hukum lainnya seperti gugatan perdata atas kerugian, pelaporan maladministrasi ke Ombudsman, dan pelaporan pidana apabila penahanan ijazah memenuhi unsur penggelapan, pemerasan, atau perampasan hak.Seluruh bentuk perlindungan ini Berdasarkan norma hak asasi manusia dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), yang menegaskan bahwasanya negara wajib melindungi hak warga negara untuk memiliki pekerjaan, merasa aman, memiliki dokumen pribadi, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Menganalisis dampak psikologis dan sosial dari penahanan ijazah terhadap pekerja, serta bagaimana hal ini mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. . . 2. Meneliti praktik penahanan ijazah di berbagai sektor industri dan perusahaan, untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik ini. . . 3. Mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, termasuk mediasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial, dalam menangani kasus-kasus penahanan ijazah dan memastikan perlindungan hak pekerja. . . Dengan melakukan penelitian-penelitian ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan implikasi dari praktik penahanan ijazah, serta mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini dalam hubungan industrial.
- Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan | Indonesian Journal of Law and Justice.... doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2628Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan Indonesian Journal of Law and Justice doi 10 47134 ijlj v1i4 2628
- Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Keadilan (Studi pada Disnakertrans Jawa... jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2024Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Keadilan Studi pada Disnakertrans Jawa jurnalfsh uinsa ac index php maliyah article view 2024
| File size | 281.3 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 26/2007 merupakan landasan prosedural yang mengatur pemanfaatan ruang, tetapi belum sepenuhnyaHasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 26/2007 merupakan landasan prosedural yang mengatur pemanfaatan ruang, tetapi belum sepenuhnya
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukum
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya peredaran Set Top Box (STB) ilegal di Indonesia merupakan masalah hukum yang bersifat multidimensi. PersoalanPenelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya peredaran Set Top Box (STB) ilegal di Indonesia merupakan masalah hukum yang bersifat multidimensi. Persoalan
DAARULHUDADAARULHUDA Desain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan denganDesain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan dengan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secaraHambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice dan hambatan ditemukanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice dan hambatan ditemukan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip CotumersTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. KasusICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kasus
UMMUMM Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansiKegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi
UMMUMM Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaanIntegrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas