DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Perkembangan era digital turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses persidangan, khususnya terkait penggunaan alat bukti elektronik. Namun, tidak semua alat bukti elektronik dapat diterima oleh hakim, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Sda. Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial dan fundamental mengingat peran alat bukti dalam persidangan sangat menentukan terangnya pembuktian suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme digital forensik untuk memverifikasi alat bukti elektronik agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong evolusi penting dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, di mana bukti elektronik kini diakui secara eksplisit sebagai alat bukti yang sah dalam UU ITE maupun KUHAP terbaru yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, namun penerimaannya tidak bersifat otomatis karena harus memenuhi standar autentifikasi dan integritas melalui mekanisme digital forensik.Digital forensik berperan krusial dalam memastikan bahwa bukti elektronik benar-benar asli dan tidak mengalami manipulasi di tengah mudahnya rekayasa data pada era digital.Penolakan alat bukti elektronik bukan hanya persoalan administratif, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fakta hukum serta mencegah penggunaan bukti yang tidak valid dalam proses peradilan.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang pengembangan standar operasional prosedur (SOP) digital forensik yang konsisten di seluruh lembaga peradilan Indonesia, agar penolakan bukti elektronik tidak disebabkan oleh perbedaan interpretasi prosedur. Kedua, penelitian lanjutan bisa fokus pada pelatihan khusus bagi hakim dan penyidik mengenai teknik verifikasi digital forensik, sehingga mereka mampu memahami dan menilai bukti elektronik secara lebih akurat. Ketiga, perlu diteliti potensi pembentukan database nasional untuk menyimpan dan mengelola bukti elektronik yang sudah diverifikasi secara forensik, sebagai referensi resmi dalam proses peradilan. Ketiga saran ini bertujuan untuk memperkuat integritas sistem hukum digital di Indonesia.

Read online
File size247.64 KB
Pages4
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa bukti elektronik seperti pesan instan, email, dan dokumen digital telah memperolehMenggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa bukti elektronik seperti pesan instan, email, dan dokumen digital telah memperoleh

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Produksi Distribusi dan Penjualan Set Top Box Ilegal yang menimbulkan Kerugian Konsumen di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Praktik tersebut berdampak pada kerugian konsumen, berpotensi mengganggu kualitas layanan siaran digital, serta menciptakan kompetisi usaha yang tidakPraktik tersebut berdampak pada kerugian konsumen, berpotensi mengganggu kualitas layanan siaran digital, serta menciptakan kompetisi usaha yang tidak

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Alat bukti tetap sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaranAlat bukti tetap sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaran

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang TindakKedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yangPemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada perusahaan yang

JURIS Rechtvinding Dalam Sengketa Perdata Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K Pdt 2006 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis bentuk dan metode penemuan hukum (rechtvinding) yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/K/Pdt/2006,Penelitian ini menganalisis bentuk dan metode penemuan hukum (rechtvinding) yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/K/Pdt/2006,

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkanKerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan

JURIS Rasio Legis Pengaturan Pekerja Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,

Useful /

JURIS Teori dan Penemuan Hukum Rechtsvinding oleh Hakim Pada Tingkat Kasasi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796 Pid B 2022 Pn Jkt Sel Vonis Mati yang Diubah Menjadi Penjara Seumur Hidup dalam Put 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilanHasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilan

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usahaPasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihanSebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihan

JURIS Menguji Batas Keadilan Analisis Poligami dalam Perspektif Q S An Nisa Ayat 3 Dan 129 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA An-Nisā ayat 3, dengan perhatian khusus pada aspek hukum serta hak-hak kemanusiaan terkait implementasinya. Poligami, yang berarti pernikahan seorangAn-Nisā ayat 3, dengan perhatian khusus pada aspek hukum serta hak-hak kemanusiaan terkait implementasinya. Poligami, yang berarti pernikahan seorang

ads-block-test