DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif kedudukan hukum barang bukti yang diperoleh dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dengan dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur oleh penyidik. Isu utama adalah dilema antara penegakan due process of law (proses hukum yang adil) dan pencarian kebenaran materiil, yang mencerminkan doktrin The Fruit of the Poisonous Tree. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Sumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip keberterimaan mutlak (rule of admissibility), di mana pelanggaran kode etik penyidik umumnya ditangani melalui mekanisme disiplin internal, tanpa secara otomatis membatalkan keabsahan alat bukti. Alat bukti tetap sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 184 KUHAP. Namun, terdapat indikasi bahwa hakim mulai mempertimbangkan pelanggaran etika serius yang melanggar hak asasi manusia untuk menolak keberterimaan bukti, sebagai langkah menjaga integritas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi yang tegas mengatur batas toleransi pelanggaran kode etik terhadap keabsahan alat bukti, guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.
Penelitian ini mengungkap bahwa kedudukan barang bukti yang diperoleh melalui penyidikan yang melanggar kode etik menjadi isu penting di persimpangan penegakan hukum efektif dan prinsip due process of law.Meskipun pelanggaran kode etik tidak otomatis membatalkan keabsahan bukti, yurisprudensi terbaru menunjukkan hakim semakin menilai legalitas dan integritas proses perolehan, terutama bila hak fundamental tersangka terancam.Pembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selaras dengan doktrin exclusionary rule.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara empiris bagaimana hakim di pengadilan Indonesia menerapkan prinsip exclusionary rule ketika barang bukti diperoleh melalui pelanggaran kode etik penyidik, dengan menganalisis putusan‑putusan terkini dan faktor‑faktor penentu keputusan mereka. Selain itu, studi komparatif dapat membandingkan regulasi dan praktik admissibilitas bukti yang melibatkan pelanggaran etika di Indonesia dengan negara‑negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, guna mengidentifikasi alternatif kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme disiplin internal bagi penyidik dibandingkan dengan konsekuensi hukum berupa pembatalan keabsahan bukti, melalui survei terhadap aparat penegak hukum dan analisis kasus. Penelitian ketiga dapat menguji dampak harmonisasi regulasi antara KUHAP baru dan peraturan khusus KPK terhadap kepastian hukum, dengan menilai perubahan tingkat keberhasilan penuntutan korupsi setelah implementasi regulasi tersebut. Keempat, kajian dapat mengembangkan model penilaian risiko etika dalam proses penyidikan, yang membantu lembaga pengawas dalam memprediksi potensi pelanggaran dan mengurangi dampak negatif terhadap bukti. Kelima, analisis dapat meneliti peran teknologi digital, seperti sistem manajemen bukti elektronik, dalam meminimalkan pelanggaran prosedural dan etika selama penyidikan. Akhirnya, penelitian dapat menguji apakah pelatihan etika secara berkala bagi penyidik meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan menurunkan tingkat penolakan bukti di pengadilan.
| File size | 304.87 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acaraNamun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acara
DAARULHUDADAARULHUDA Solusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruangSolusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruang
DAARULHUDADAARULHUDA Pelaku usaha secara sadar memperdagangkan perangkat tanpa sertifikasi dan menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui media digital. Kondisi ini menimbulkanPelaku usaha secara sadar memperdagangkan perangkat tanpa sertifikasi dan menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilanHasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan humanis. Namun, dalam keadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian pembatasan yang dilakukan negara tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality yang menjadi standar pembatasan hak menurutDengan demikian pembatasan yang dilakukan negara tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality yang menjadi standar pembatasan hak menurut
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan kelembagaan juga sudah diatur pada undang-undang mulai dari penguatan kelembangaan lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional untukPenguatan kelembagaan juga sudah diatur pada undang-undang mulai dari penguatan kelembangaan lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional untuk
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, tidak semua alat bukti elektronik dapat diterima oleh hakim, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 488/Pid. B/2024/PN Sda. Penolakan tersebutNamun, tidak semua alat bukti elektronik dapat diterima oleh hakim, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 488/Pid. B/2024/PN Sda. Penolakan tersebut
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkanDengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kelemahan kelembagaan yang menanganiNamun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kelemahan kelembagaan yang menangani
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandaiHasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi terjadi pada unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta konsekuensi pemidanaan, yang ditandai
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kondisi perempuan di sektor informal, perbedaan antara kerangka hukum dan pelaksanaannya, serta hambatanDalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kondisi perempuan di sektor informal, perbedaan antara kerangka hukum dan pelaksanaannya, serta hambatan
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun sulit untuk mencapai keadilan yang sempurna dalam aspek emosional, Islam menekankan perlunya bersikap adil dalam hal-hal yang dapat diatur secaraMeskipun sulit untuk mencapai keadilan yang sempurna dalam aspek emosional, Islam menekankan perlunya bersikap adil dalam hal-hal yang dapat diatur secara