DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), termasuk skema KIP-K Aspirasi yang disalurkan melalui jalur rekomendasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun secara normatif KIP-K Aspirasi bertujuan memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, implementasinya di berbagai perguruan tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penyaluran Beasiswa KIP-K Aspirasi di Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya perbaikan kebijakan dalam perspektif hukum kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik dan indikator efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas KIP-K Aspirasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek transparansi, ketepatan sasaran, dan kelancaran pencairan dana. Selain itu, belum adanya pengaturan hukum yang spesifik mengenai mekanisme KIP-K Aspirasi menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensi politisasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan KIP-K Aspirasi dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan sebagai instrumen pemenuhan hak atas pendidikan tinggi.
Kebijakan Beasiswa KIP-K Aspirasi, meskipun sejalan dengan amanat konstitusi, belum sepenuhnya efektif karena masalah transparansi, ketepatan sasaran, dan kelancaran pencairan dana di lapangan.Ketiadaan regulasi hukum spesifik untuk KIP-K Aspirasi menjadi penghambat utama akuntabilitas dan kepastian hukum, bahkan berpotensi politisasi, melemahkan prinsip keadilan dan transparansi.Oleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat sangat diperlukan agar KIP-K Aspirasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan dalam memenuhi hak pendidikan tinggi.
Melihat tantangan yang dihadapi dalam efektivitas kebijakan penyaluran Beasiswa KIP-K Aspirasi, penelitian lanjutan dapat berfokus pada beberapa aspek krusial untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan berbasis bukti. Pertama, perlu adanya studi komparatif untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan regulasi hukum yang lebih spesifik dan komprehensif, misalnya melalui pembentukan peraturan pemerintah atau menteri yang mengatur secara detail mekanisme KIP-K Aspirasi, dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas, transparansi, serta mengurangi praktik politisasi yang seringkali muncul dalam proses rekomendasi. Pertanyaan penelitian bisa diajukan, Sejauh mana kerangka hukum yang diperbarui mampu menjamin kepastian dan keadilan distributif bagi calon penerima beasiswa? Studi ini bisa membandingkan daerah yang menerapkan pedoman ketat dengan yang masih longgar. Kedua, untuk mengatasi masalah ketepatan sasaran dan birokrasi pencairan, penelitian bisa mengeksplorasi potensi dan efektivitas implementasi sistem verifikasi data terintegrasi secara nasional yang melibatkan teknologi digital canggih, seperti kecerdasan buatan atau big data analytics, untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berhak. Penelitian dapat menanyakan, Apakah penggunaan teknologi dapat meminimalkan bias dan mempercepat proses seleksi serta pencairan dana secara signifikan? Ketiga, mengingat pentingnya pengawasan, studi berikutnya dapat menganalisis model pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan mahasiswa, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, dalam memonitor seluruh tahapan penyaluran KIP-K Aspirasi. Hal ini bertujuan untuk mencari model pengawasan yang tidak hanya efektif dalam mencegah penyimpangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas program.
| File size | 349.35 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hakPenguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi. Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatanNamun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi. Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji praktik poligami dari sudut pandang Q. S. An-Nisā ayat 3, dengan perhatian khusus pada aspek hukum serta hak-hak kemanusiaan terkaitPenelitian ini mengkaji praktik poligami dari sudut pandang Q. S. An-Nisā ayat 3, dengan perhatian khusus pada aspek hukum serta hak-hak kemanusiaan terkait
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun ada berbagai regulasi seperti UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagaiMeskipun ada berbagai regulasi seperti UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakanEfisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan
WALIDEMINSTITUTEWALIDEMINSTITUTE Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana epistemologi dipandang dalam konteks pemikiran Barat dan Islam, serta mengeksplorasi kemungkinanTujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana epistemologi dipandang dalam konteks pemikiran Barat dan Islam, serta mengeksplorasi kemungkinan
KALBISKALBIS Hasil menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan, minimnya kegiatan ekstrakurikuler, kualitas layanan, dan kurikulum yang kurang responsif menjadi tantanganHasil menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan, minimnya kegiatan ekstrakurikuler, kualitas layanan, dan kurikulum yang kurang responsif menjadi tantangan
STT ABDIELSTT ABDIEL Penulis menunjukkan bagaimana kapitalisme modern, sebagai manifestasi kekuasaan yang menindas, dapat dipahami melalui konsep “powers dalam PerjanjianPenulis menunjukkan bagaimana kapitalisme modern, sebagai manifestasi kekuasaan yang menindas, dapat dipahami melalui konsep “powers dalam Perjanjian
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus kajian meliputi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru, pelaksanaan pengembangan profesi berkelanjutan, ketersediaan sumber daya manusia yangFokus kajian meliputi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru, pelaksanaan pengembangan profesi berkelanjutan, ketersediaan sumber daya manusia yang
DAARULHUDADAARULHUDA Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial danPenolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang krusial dan
WALIDEMINSTITUTEWALIDEMINSTITUTE Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, serta studi dokumentasi terkait kurikulum danPengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan guru dan kepala sekolah, serta studi dokumentasi terkait kurikulum dan
WALIDEMINSTITUTEWALIDEMINSTITUTE Studi ini mengeksplorasi pengaruh keandalan dan kemudahan penggunaan terhadap intensi pembelian ulang online di kalangan staf Universitas Maiduguri, Nigeria.Studi ini mengeksplorasi pengaruh keandalan dan kemudahan penggunaan terhadap intensi pembelian ulang online di kalangan staf Universitas Maiduguri, Nigeria.