DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang berperan penting dalam mengatur, memfasilitasi, serta menyelesaikan sengketa perdagangan antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam kerangka WTO. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta ketentuan hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO memiliki dua peran utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu peran legislatif melalui pengaturan berbagai perjanjian perdagangan internasional dan peran ajudikasi melalui forum konsultasi, panel, badan banding, hingga implementasi keputusan. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dilaksanakan melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, pengesahan laporan panel, proses banding, serta implementasi putusan oleh negara anggota. Dengan adanya mekanisme ini, WTO mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim perdagangan global yang tertib, transparan, serta berkeadilan.
WTO memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan global dan menyelesaikan sengketa antarnegara.Organisasi ini menjalankan fungsi legislatif melalui perjanjian perdagangan internasional dan fungsi ajudikasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur.Mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang meliputi konsultasi, pembentukan panel, pengesahan laporan, banding, dan implementasi, dirancang untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan dapat diprediksi, sehingga menjaga stabilitas dan ketertiban hubungan perdagangan internasional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pemanfaatannya. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak perubahan iklim global terhadap regulasi perdagangan internasional di bawah WTO, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa terkait isu lingkungan. Ketiga, penting untuk mengkaji peran WTO dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan perdagangan elektronik lintas batas, termasuk implikasinya terhadap perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan persaingan usaha. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan perdagangan internasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan global.
| File size | 291.27 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya peredaran Set Top Box (STB) ilegal di Indonesia merupakan masalah hukum yang bersifat multidimensi. PersoalanPenelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya peredaran Set Top Box (STB) ilegal di Indonesia merupakan masalah hukum yang bersifat multidimensi. Persoalan
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modernBerdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modern
DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai respons, penulis mengusulkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem penyelesaian sengketa digitalSebagai respons, penulis mengusulkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem penyelesaian sengketa digital
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun e-commerce lintas negara memberikan kemudahan akses bagi konsumen Indonesia, perkembangan tersebut juga meningkatkanPenelitian ini menunjukkan bahwa meskipun e-commerce lintas negara memberikan kemudahan akses bagi konsumen Indonesia, perkembangan tersebut juga meningkatkan
DAARULHUDADAARULHUDA Penegakan hukum terhadap pencemaran oil spill di Bintan masih minim, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan dan koordinasi antar lembaga untuk menanganiPenegakan hukum terhadap pencemaran oil spill di Bintan masih minim, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan dan koordinasi antar lembaga untuk menangani
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis legalitas pembatasan impor produk pangan yang didasarkan pada alasan kesehatan publik dalam kerangka hukum World Trade OrganizationPenelitian ini menganalisis legalitas pembatasan impor produk pangan yang didasarkan pada alasan kesehatan publik dalam kerangka hukum World Trade Organization
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kondisi perempuan di sektor informal, perbedaan antara kerangka hukum dan pelaksanaannya, serta hambatanDalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kondisi perempuan di sektor informal, perbedaan antara kerangka hukum dan pelaksanaannya, serta hambatan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini mempunyai sifat mengikat layaknya undang-undang apabila ia memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, juga dikaitkan dengan asas pactaHal ini mempunyai sifat mengikat layaknya undang-undang apabila ia memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, juga dikaitkan dengan asas pacta
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Tantangan penerapan kebijakan SPTK bersifat multidimensional, mencakup aspek sistem, program, dan kompetensi. Keterbatasan pendanaan, manajemen berbasisTantangan penerapan kebijakan SPTK bersifat multidimensional, mencakup aspek sistem, program, dan kompetensi. Keterbatasan pendanaan, manajemen berbasis
DAARULHUDADAARULHUDA Kecuali untuk anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan juga untuk hamba sahaya, jika mampu untuk menikahi wanita merdeka. DalamKecuali untuk anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan juga untuk hamba sahaya, jika mampu untuk menikahi wanita merdeka. Dalam
DINASTIREVDINASTIREV Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untukAplikasi ini berhasil mengintegrasikan kerangka hukum positif dengan pendekatan pemulihan korban dan pendampingan, serta menjadi alat bantu teknologi untuk
DINASTIREVDINASTIREV 2/PUU-XIX/2021, telah mengubah lanskap hukum pelaksanaan eksekusi fidusia dengan mewajibkan pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak2/PUU-XIX/2021, telah mengubah lanskap hukum pelaksanaan eksekusi fidusia dengan mewajibkan pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak