DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Islam menempatkan zina sebagai dosa besar (kabāir) yang mengancam tatanan moral keluarga dan masyarakat. QS. an‑Nūr ayat 2–3 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina serta aturan sosial terkait pernikahan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis asbābun nuzūl QS. an‑Nūr ayat 2–3, menjelaskan ketentuan hukum zina menurut perspektif syariat Islam, mengungkap dimensi sosial yang terkandung dalam ayat tersebut, serta mengkaji relevansinya dalam konteks masyarakat modern, khususnya di Indonesia.

an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan, dan masyarakat.Dimensi sosial ayat tersebut menekankan pelaksanaan hukuman secara publik sebagai sarana edukatif dan preventif, sementara taubat tetap menjadi jalan kafarat bila hudūd tidak dapat diterapkan.Dalam konteks modern Indonesia, nilai moral dan spiritual ayat ini tetap relevan untuk mengatasi fenomena seperti prostitusi daring, kekerasan seksual, dan kehamilan di luar nikah melalui regulasi perlindungan serta pendidikan moral.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas integrasi nilai‑nilai QS. an‑Nūr dalam kurikulum pendidikan moral di sekolah dasar hingga perguruan tinggi terhadap penurunan perilaku seksual pranikah pada remaja, dengan menggunakan metode survei longitudinal dan analisis statistik. Selain itu, studi komparatif antarnegara Muslim yang menerapkan atau tidak menerapkan hudūd dapat menelaah dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi faktor‑faktor sosial‑kultural yang memediasi hasil kebijakan tersebut. Selanjutnya, penelitian aksi‑kaji dapat mengembangkan dan menguji intervensi media digital—seperti aplikasi edukatif dan kampanye daring—yang bertujuan meningkatkan kesadaran taubat serta mencegah praktik prostitusi online di kalangan pemuda Indonesia, dengan mengukur perubahan sikap dan perilaku melalui desain eksperimental berkelompok.

Read online
File size315.52 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pasal-pasal tersebut hanya menekankan aspek administratif dan anggaran tanpa memasukkan klausul perlindungan keselamatan fisik warga negara. Solusi yangPasal-pasal tersebut hanya menekankan aspek administratif dan anggaran tanpa memasukkan klausul perlindungan keselamatan fisik warga negara. Solusi yang

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Secara represif, pekerja memiliki berbagai mekanisme untuk memperjuangkan haknya, mulai dari penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, hinggaSecara represif, pekerja memiliki berbagai mekanisme untuk memperjuangkan haknya, mulai dari penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, hingga

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 7 dan Pasal 9 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena tidak menjaminLebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 7 dan Pasal 9 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena tidak menjamin

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaianUpaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian

JURIS Penetapan Usia Minimal dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasiNamun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi

JURIS Pencatatan Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Praktik nikah sirri memberikan dampak negatif signifikan bagi perempuan dan anak, termasuk ketidakpastian hukum, kerentanan, beban psikologis, serta kesulitanPraktik nikah sirri memberikan dampak negatif signifikan bagi perempuan dan anak, termasuk ketidakpastian hukum, kerentanan, beban psikologis, serta kesulitan

JURIS Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Reformasi, yang meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, korupsi,Namun, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Reformasi, yang meliputi lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, korupsi,

JURIS The Objectives of Law from a Juridical Normative Perspective and Their Implications in the Contemporary Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuai untuk menjaga keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, sehingga hukum positif Indonesia dapatPrinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuai untuk menjaga keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, sehingga hukum positif Indonesia dapat

Useful /

JURIS Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. InstrumenPengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. Instrumen

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyediaPenelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyedia

JURIS Pengaruh Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Keberanian Masyarakat Melapor Tindak Pidana Kekerasan Berat 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, implementasi perlindungan yang komprehensif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperlancar proses penegakan hukum, dan memperkuatSebaliknya, implementasi perlindungan yang komprehensif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperlancar proses penegakan hukum, dan memperkuat

JURIS Implementasi Qisas dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam dengan Hukum Positif 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Model implementasi yang feasible mencakup mekanisme diversi dan restorative justice untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, penerapan formal melaluiModel implementasi yang feasible mencakup mekanisme diversi dan restorative justice untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, penerapan formal melalui

ads-block-test