UNISBAUNISBA
Aktualita : Jurnal HukumAktualita : Jurnal HukumPerjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat. Namun saat ini ada banyak sekali lembaga penyiaran yang menyalahi perjanjian ini, baik dalam hal live performance musik ataupun acara lain maupun perfilman. Pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dirasa masih kurang, sehingga terkadang sulit untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak tersebut, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami problematika dan perlindungan hukum pemegang hak atas neighbouring right dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalam HKI adalah Hak Terkait (Neighbouring Right) hak ini merupakan sebuah hak untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak ini merupakan salah satu hak untuk mendapatkan pendapatan akan tetapi dalam perkembaganya banyak terjadi permasalahan misalnya mengenai Cover Lagu yang dikomersialisasikan lewat youtube. Penelitian akan melihat bagaimana problematika dan perlindungan hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.Kemunculan Hak Terkait dengan Hak Cipta di Tanah Air berawal dari munculnya Hak Cipta itu sendiri, karena Hak Terkait merupakan bagian dari Hak Cipta.Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi internasional yaitu Konvensi Roma 1961, Konvensi Jenewa, dan Brussel Convention.Pelanggaran Hak Terkait dapat merugikan Pelaku Industri Hiburan.Dengan adanya perlindungan hukum, hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak platform digital seperti YouTube terhadap pelanggaran Hak Terkait, khususnya dalam konteks komersialisasi karya seni secara online. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas kerja sama antara lembaga manajemen kolektif dan pihak penyiar dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap Hak Terkait. Penelitian ketiga dapat mengkaji perluasan perlindungan hukum untuk karya-karya seni digital yang belum sepenuhnya diakui dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, seperti konten kreatif berbasis teknologi informasi. Ketiga arah penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan regulasi, meningkatkan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan lebih luas bagi pemegang Hak Terkait di era digital.
| File size | 940.73 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapatPrinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat
MCMC Studi ini menunjukkan bahwa klaim teritorial Zionis atas Palestina bertentangan dengan prinsip keadilan Islam terkait kepemilikan tanah sebagai amanahStudi ini menunjukkan bahwa klaim teritorial Zionis atas Palestina bertentangan dengan prinsip keadilan Islam terkait kepemilikan tanah sebagai amanah
UNTADUNTAD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi sudah berjalan cukup optimal dalam memberikan bantuan dan evakuasi korban saat banjir melaluiHasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi sudah berjalan cukup optimal dalam memberikan bantuan dan evakuasi korban saat banjir melalui
FHUKIFHUKI Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi padaPerlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada
UNISUNIS Perlindungan hukum terhadap merek membutuhkan keadilan bagi pemilik merek dan konsumen, serta kepastian hukum yang transparan dan konsisten. Putusan MahkamahPerlindungan hukum terhadap merek membutuhkan keadilan bagi pemilik merek dan konsumen, serta kepastian hukum yang transparan dan konsisten. Putusan Mahkamah
UMMUMM Dengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisisDengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisis
UMMUMM Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,
UADUAD Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut. Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis tidak jauh berbeda dengan wakaf padaHal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut. Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis tidak jauh berbeda dengan wakaf pada
Useful /
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan AsetTemuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset
UNISBAUNISBA Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21
UNISBAUNISBA Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yangTujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang
UNISBAUNISBA Pelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatanPelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatan