UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperSetiap perjanjian waralaba memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, setiap pasal dalam perjanjian harus adil, dan isi perjanjian dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan hasil penelitian menyatakan bahwa waralaba dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba yang harus didaftarkan di instansi pemerintah yang berwenang. Perjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam melakukan kegiatan waralaba.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian waralaba berisi klausul setidaknya nama dan alamat pihak-pihak.bantuan, fasilitas, panduan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.serta prosedur perpanjangan, penghentian, dan pembatalan perjanjian.Prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian waralaba adalah prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat perjanjian, dan prinsip kebebasan berkontrak.Setiap perjanjian waralaba memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, setiap pasal dalam perjanjian harus adil, dan isi perjanjian dapat ditegakkan berdasarkan hukum.Konsep waralaba menurut hukum Islam termasuk dalam konsep musyarakah (syirkah) dalam muamalah fiqh.Dalam konsep waralaba menurut hukum Islam, terdapat sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis, yaitu maisir, immoral, gharar, haram, riba, dan ikhtikar.Hal ini sesuai dengan pilar dan syarat-syarat kontrak menurut hukum Islam dan larangan transaksi gharar (ketidakjelasan).Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal, sehingga diperlukan untuk dibuat secara tertulis.Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba.Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tertulis yang terkandung dalam QS.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, yaitu: 1. Menganalisis lebih lanjut aspek-aspek hukum dalam perjanjian waralaba, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. 2. Meneliti dan membandingkan konsep waralaba dalam hukum Islam dengan konsep waralaba dalam hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. 3. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari waralaba, baik bagi pemberi waralaba, penerima waralaba, maupun masyarakat sekitar, serta mencari solusi untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi risiko dalam bisnis waralaba.
| File size | 355.3 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka regulasi positif (POJK 2024) mendukung inovasi dan sinergi, namun Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengungkapkan friksi utama, yaitu kesulitanKerangka regulasi positif (POJK 2024) mendukung inovasi dan sinergi, namun Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengungkapkan friksi utama, yaitu kesulitan
ASIAASIA Implikasi Praktis: Temuan penelitian ini menyediakan strategi yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan komunitas lokal, termasuk promosi pariwisataImplikasi Praktis: Temuan penelitian ini menyediakan strategi yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan komunitas lokal, termasuk promosi pariwisata
LAAROIBALAAROIBA Reformasi pajak tahun 1983, 1994, dan 1997 dipuji secara luas sebagai keberhasilan dan banyak dikritik oleh para politisi. Sejalan dengan semangat reformis,Reformasi pajak tahun 1983, 1994, dan 1997 dipuji secara luas sebagai keberhasilan dan banyak dikritik oleh para politisi. Sejalan dengan semangat reformis,
STAITARUNASTAITARUNA Manajemen pendidikan Islam di era digital menghadapi tantangan dalam menjaga keselarasan antara penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip hukum Islam. TeknologiManajemen pendidikan Islam di era digital menghadapi tantangan dalam menjaga keselarasan antara penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Teknologi
IUQIBOGORIUQIBOGOR Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan teknologi, terutama penggunaan kecerdasan buatan dalam pemasaran digital berbasis syariah, agarPenelitian lanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan teknologi, terutama penggunaan kecerdasan buatan dalam pemasaran digital berbasis syariah, agar
UNIPEMUNIPEM Sementara itu, BSI masih perlu meningkatkan kinerja pada beberapa indikator agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Secara akademik, penelitian iniSementara itu, BSI masih perlu meningkatkan kinerja pada beberapa indikator agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Secara akademik, penelitian ini
STAIMADIUNSTAIMADIUN Ibnu Rusyd mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam yang sebenarnya adalah pengetahuan yang benar dan amal perbuatan yang benar (al-ilmulhaq wal-amalul-haq).Ibnu Rusyd mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam yang sebenarnya adalah pengetahuan yang benar dan amal perbuatan yang benar (al-ilmulhaq wal-amalul-haq).
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa halal lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilihBerdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa halal lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih
Useful /
UNISSULAUNISSULA Langkah pertama dalam menciptakan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik secara perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumberLangkah pertama dalam menciptakan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik secara perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumber
UNISSULAUNISSULA Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Keadilan adalah upaya untuk mencari keseimbangan, kesetaraan, kebenaran dan memutuskan jika ada Perlindungan anakHasil penelitian yang diperoleh bahwa Keadilan adalah upaya untuk mencari keseimbangan, kesetaraan, kebenaran dan memutuskan jika ada Perlindungan anak
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan,Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan,
UNISSULAUNISSULA Pelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduanPelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduan