UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperAdanya hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, apabila suatu hukum positif. . pada umumnya atau hukum agraria pada khususnya bertentangan dengan sistem hukum adat, maka perlu diformulasikan. . dan kebijakan lembaga hukum dalam pemberdayaan penyelesaian hukum yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan. . yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Posisi hukum adat dalam legislasi. . hukum tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bukanlah sumber hukum secara formal. Perkembangan. . posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia sangat penting dan memiliki peranan yang baik dalam. . sistem hukum nasional di Indonesia. Pelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun. . 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduan penyusunan. Hukum adat menjadikannya. . sebagai sumber utama dan pelengkap hukum tertulis tentang tanah. Rumusan hukum tanah nasional harus tidak bertentangan. . dengan sistem tanah adat dan harus berdasarkan hak-hak adat yang ada.
Posisi hukum adat dalam legislasi hukum tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bukanlah sumber hukum secara formal.Perkembangan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia sangat penting dan memiliki peranan yang baik dalam sistem hukum nasional di Indonesia.Pelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduan penyusunan.Hukum adat menjadikannya sebagai sumber utama dan pelengkap hukum tertulis tentang tanah.Rumusan hukum tanah nasional harus tidak bertentangan dengan sistem tanah adat dan harus berdasarkan hak-hak adat yang ada.Persyaratan pengakuan hak-hak adat dalam Peraturan Dasar Agraria adalah bahwa mereka masih ada dan diterapkan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi.Berdasarkan pasal-pasal 1, 2, 4, 9, 16 Peraturan Agraria, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa hukum tanah adat berkaitan dengan sistematika hubungan manusia dengan tanah.
Saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: . . 1. Meneliti lebih lanjut tentang implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam konteks hukum agraria dan tanah. Bagaimana hukum adat dapat menjadi sumber utama dan pelengkap hukum tertulis tentang tanah, dan bagaimana hal ini dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.. . 2. Menganalisis lebih dalam tentang peran dan pengaruh hukum adat dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional Indonesia. Bagaimana hukum adat dapat menjadi cerminan identitas dan kepribadian bangsa, serta bagaimana hal ini dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam sistem hukum yang pluralistik.. . 3. Mengkaji kembali tentang hubungan antara hukum positif dan hukum adat, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan tidak bertentangan. Bagaimana hukum positif dapat mengakomodasi dan menghormati hak-hak adat, serta bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dan berkembang dalam konteks modern.. . Dengan melakukan penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan dan pemberdayaan hukum adat dalam konteks nasional.
| File size | 350.34 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIKUSTAIKU Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan model analitis tata kelola tingkat RT yang berlandaskan keadilanKesimpulan: Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan model analitis tata kelola tingkat RT yang berlandaskan keadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan mekanisme partisipasi publik, pengembangan modelPenelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan mekanisme partisipasi publik, pengembangan model
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini melakukan analisis komparatif terbatas antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait penerapan hukuman mati terhadap tindak pidanaPenelitian ini melakukan analisis komparatif terbatas antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dalam praktiknya, instrumen penilaian kesiapan ini dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kematangan intelektual, emosional, dan sosial-ekonomi paraDalam praktiknya, instrumen penilaian kesiapan ini dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kematangan intelektual, emosional, dan sosial-ekonomi para
UNTADUNTAD Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sesuai denganPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sesuai dengan
UM SURABAYAUM SURABAYA 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Bitcoin memiliki potensi untuk mengubah sistem pembayaran tradisional tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dan etika. Regulasi yang jelas diperlukanBitcoin memiliki potensi untuk mengubah sistem pembayaran tradisional tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dan etika. Regulasi yang jelas diperlukan
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penentuan arah kiblat dengan melihat arah bintang pada bulan dan waktu tertentu dapat menjadi acuan untuk menghadapPenelitian ini menyimpulkan bahwa metode penentuan arah kiblat dengan melihat arah bintang pada bulan dan waktu tertentu dapat menjadi acuan untuk menghadap
Useful /
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggunganPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan
UNISSULAUNISSULA Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait cybercrime di IndonesiaMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait cybercrime di Indonesia
UNISSULAUNISSULA Peran filsafat hukum memberikan prespektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaranPeran filsafat hukum memberikan prespektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran
UNISSULAUNISSULA Keberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang NomorKeberadaan PTUN penting karena posisinya menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor