UNISSULAUNISSULA

The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call Paper

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh negara adalah tanah dan/atau bangunan. Tanah dan bangunan memberikan manfaat dan/atau posisi sosial-ekonomi yang lebih baik bagi orang atau entitas yang memiliki hak atas mereka atau mendapatkan manfaat darinya, sehingga wajar jika mereka kewajiban memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian yang diperoleh mencakup, antara lain, biaya pembelian hak atas tanah dan bangunan, yang merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan, selanjutnya disebut sebagai pajak. Pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan tindakan hukum atau peristiwa yang menghasilkan pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan oleh individu atau badan.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban pajak masih sulit dijangkau oleh pajak, beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.Sementara itu, harga tanah dan bangunan meningkat sangat cepat sehingga meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam bisnis dengan menghindari pajak.Perlu perhatian, pemahaman tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum bagi notaris dalam membuat surat kuasa jual, sehingga notaris/PPAT harus mematuhi norma dan peraturan hukum yang berlaku terkait surat kuasa jual untuk membayar beban pajak penghasilan dan biaya pembelian hak atas tanah dan bangunan agar menghindari penghindaran pajak.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas program edukasi pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian dapat mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selanjutnya, penelitian dapat menganalisis peran notaris dalam pencegahan penghindaran pajak dengan meninjau prosedur verifikasi transaksi tanah dan bangunan. Penelitian ini juga dapat mengembangkan model kerangka kerja hukum yang lebih transparan untuk mengurangi risiko korupsi dalam penerapan pajak. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat.

Read online
File size422.09 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test