CRIACRIA

Requisitoire Law EnforcementRequisitoire Law Enforcement

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pemotongan pajak penghasilan bagi usaha jasa konstruksi serta penerapan pemotongan terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Penelitian dilakukan di CV. Mandala Putra serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penelaahan buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh terdapat persyaratan kualifikasi berupa sertifikat badan usaha dari lembaga pembina jasa konstruksi; badan usaha bersertifikat dikenakan PPh final sedangkan non-sertifikat dikenakan PPh non-final. 2) Penerapan pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan pemotong melalui pembuatan billing ID, pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk, dan pelaporan SPT Masa PPh 23 secara daring jatuh tempo tanggal 20 bulan berikutnya.

Penarikan PPh jasa konstruksi diatur dualisme Pasal 4 ayat (2) (final) dan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 (non-final) yang ditentukan oleh kepemilikan sertifikat badan usaha.Pelaksanaannya melibatkan billing ID, pembayaran di bank persepsi hingga tanggal 10, dan pelaporan e-Filing SPT Masa PPh 23 hingga tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagaimana pengaruh digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pengusaha jasa konstruksi berskala kecil yang belum memiliki sertifikat badan usaha? Apakah penyederhanaan tarif PPh final berdasarkan omzet dapat menyeimbangkan keadilan dan kemudahan bagi kontraktor berpendapatan menengah? Studi banding multi-wilayah juga diperlukan untuk menilai efektivitas sosialisasi pajak oleh kantor pelayanan perpajakan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuan wajib pajak jasa konstruksi.

  1. #pajak penghasilan#pajak penghasilan
  2. #badan usaha#badan usaha
Read online
File size121.22 KB
Pages6
Short Linkhttps://juris.id/p-2Mw
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test