DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara jual beli tanah antara H. Suudhi dan PT Jatarupa Prakarsa Jaya, sekaligus menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019 terhadap jaminan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Putusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, meskipun belum mengakibatkan peralihan hak secara hukum seperti Akta Jual Beli (AJB). Dampak dari putusan ini memperkuat penerapan asas pacta sunt servanda serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik transaksi jual beli tanah di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.Meskipun PPJB belum menimbulkan peralihan hak secara yuridis seperti akta jual beli (AJB), perjanjian tersebut tetap menimbulkan hubungan hukum yang sah antara para pihak.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan asas pacta sunt servanda dalam praktik hukum perdata.

Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), diperlukan studi tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dalam kasus konflik antara pihak itikad baik dan pelaku wanprestasi. Selain itu, perlu diteliti dampak implementasi sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik terhadap peningkatan kepastian hukum dalam praktik perjanjian jual beli tanah di luar PPJB. Penelitian lanjutan juga bisa difokuskan pada regulasi khusus untuk menangani konflik PPJB ketika terjadi pertentangan antara sertifikat tanah dan dokumen perjanjian, terutama dalam konteks transaksi antarindividu.

Read online
File size293.98 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test