DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara jual beli tanah antara H. Suudhi dan PT Jatarupa Prakarsa Jaya, sekaligus menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019 terhadap jaminan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Putusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, meskipun belum mengakibatkan peralihan hak secara hukum seperti Akta Jual Beli (AJB). Dampak dari putusan ini memperkuat penerapan asas pacta sunt servanda serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.Meskipun PPJB belum menimbulkan peralihan hak secara yuridis seperti akta jual beli (AJB), perjanjian tersebut tetap menimbulkan hubungan hukum yang sah antara para pihak.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan asas pacta sunt servanda dalam praktik hukum perdata.
Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), diperlukan studi tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dalam kasus konflik antara pihak itikad baik dan pelaku wanprestasi. Selain itu, perlu diteliti dampak implementasi sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik terhadap peningkatan kepastian hukum dalam praktik perjanjian jual beli tanah di luar PPJB. Penelitian lanjutan juga bisa difokuskan pada regulasi khusus untuk menangani konflik PPJB ketika terjadi pertentangan antara sertifikat tanah dan dokumen perjanjian, terutama dalam konteks transaksi antarindividu.
| File size | 293.98 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRUNR Penerapan sertifikat tanah elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan karena data tersimpan secara terintegrasi dan mengurangiPenerapan sertifikat tanah elektronik dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan karena data tersimpan secara terintegrasi dan mengurangi
STISASABANGSTISASABANG Mahar boleh diakhirkan dengan dua syarat, hendaklah tempo yang akan dibayarkan diketahui, dan jangan terlau lama dalam menangguhkan pembayarannya. MaharMahar boleh diakhirkan dengan dua syarat, hendaklah tempo yang akan dibayarkan diketahui, dan jangan terlau lama dalam menangguhkan pembayarannya. Mahar
DAARULHUDADAARULHUDA Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada ahli warisnyaUtr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada ahli warisnya
INTEKOMINTEKOM Oleh karena itu, transisi ke sistem pendaftaran positif yang memberikan kepastian hukum penuh dan reformasi sistem pertanahan dinilai penting untuk mencegahOleh karena itu, transisi ke sistem pendaftaran positif yang memberikan kepastian hukum penuh dan reformasi sistem pertanahan dinilai penting untuk mencegah
DINASTIREVDINASTIREV Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwaNamun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UNISSULAUNISSULA Adanya hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, apabila suatu hukum positif pada umumnya atau hukum agraria padaAdanya hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, apabila suatu hukum positif pada umumnya atau hukum agraria pada
IUSIUS Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegangHal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang
Useful /
UNPRIUNPRI Untuk membantu pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Untuk membantu pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
UNRUNR Namun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatanNamun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatan
IUSIUS Status hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedurStatus hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedur
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadap