UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumSistem hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah terjadi suatu tindak pidana, yang dikenal dengan keadilan restoratif (Restoratif Justice). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice dan hambatan ditemukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem restoratif justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan setelah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Nomor: SE/2/II/2021. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice melibatkan pertemuan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, dan penasehat hukum.Mereka bertemu untuk menyusun akta kesepakatan perdamaian yang kemudian disetujui oleh penyidik polisi setelah memenuhi syarat formal dan materi yang ditetapkan.Hambatan utama berasal dari sikap masyarakat yang menganggap sistem ini belum memberikan pertanggungjawaban memadai dan keyakinan bahwa pelaku seharusnya diadili di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan proses diversi. Studi komparatif juga dapat dilakukan untuk membandingkan implementasi keadilan restoratif di berbagai daerah atau negara, sehingga dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas sistem keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keadilan restoratif dan manfaatnya, serta bagaimana cara melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses mediasi dan pemulihan korban.
| File size | 386.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan fungsi MSDM modern memerlukan integrasi yang strategis, menggabungkan teknologi, inovasi organisasi, danPenelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan fungsi MSDM modern memerlukan integrasi yang strategis, menggabungkan teknologi, inovasi organisasi, dan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian Perselisihan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Meskipun dampak positif yang begitu besar, otonomi sendiri juga banyak membuka peluang bagi pelaku‑pelaku KKN yang timbul akibat keleluasaan desa maupunMeskipun dampak positif yang begitu besar, otonomi sendiri juga banyak membuka peluang bagi pelaku‑pelaku KKN yang timbul akibat keleluasaan desa maupun
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Apalagi termasuk pemberhentianya juga bisa dilakukan atas permintaan organisasi pengusulnya, sebagaiman ketentuan UU-PPHI pasal 67 ayat (1) jo PP No. 41Apalagi termasuk pemberhentianya juga bisa dilakukan atas permintaan organisasi pengusulnya, sebagaiman ketentuan UU-PPHI pasal 67 ayat (1) jo PP No. 41
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Selain itu, kelompok ibu rumah tangga ini akan dibekali tentang bagaimana cara komersialisasi produk melalui media sosial, manajemen pemasaran produk,Selain itu, kelompok ibu rumah tangga ini akan dibekali tentang bagaimana cara komersialisasi produk melalui media sosial, manajemen pemasaran produk,
ALJAMIAHALJAMIAH Islam telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga terintegrasi dalam sistem Pangngaderreng. Integrasi ini terjadi dalam dua bentuk,Islam telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga terintegrasi dalam sistem Pangngaderreng. Integrasi ini terjadi dalam dua bentuk,
Useful /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.
STIKMKSSTIKMKS Penelitian menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan studi cross-sectional. Penelitian dilakukan di RT. 10 Kelurahan Panaikang MakassarPenelitian menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan studi cross-sectional. Penelitian dilakukan di RT. 10 Kelurahan Panaikang Makassar
ALJAMIAHALJAMIAH Apakah suatu madhhab itu bagaikan sebuah Kumpulan hukum Islam seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Perdata), sehingga pengikut madhhab tersebut tinggalApakah suatu madhhab itu bagaikan sebuah Kumpulan hukum Islam seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Perdata), sehingga pengikut madhhab tersebut tinggal
ALJAMIAHALJAMIAH Peran nahwu dalam penyelesaian persoalan-persoalan fiqh kaitan nahwu dengan pengertian nas-nas (dalam hal yang berhubungan dengan teks berbahasa Arab)Peran nahwu dalam penyelesaian persoalan-persoalan fiqh kaitan nahwu dengan pengertian nas-nas (dalam hal yang berhubungan dengan teks berbahasa Arab)