UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperDalam konteks penegakan hukum, menegakkan hukum selalu berarti bahwa aktivitas kehidupan seluruh anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan perilaku yang menjamin terwujudnya citra manusia sebagai manusia yang bermartabat. Manusia yang bermartabat adalah manusia, manusia yang hak asasi manusianya diakui, dilindungi dan dijamin. wujud Pancasila harus diterapkan secara mendasar dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan sosial. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh adalah implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif.Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana.Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya, yang mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan penegakan hukum pidana.Ada model sistem peradilan pidana yang keduanya mengandung sistem nilai yang berbeda, masing-masing bersaing untuk mendapatkan skala prioritas dalam operasinya.
Untuk meningkatkan keadilan bagi semua pihak dalam kasus pidana, terutama korban kejahatan, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model sistem peradilan pidana yang lebih adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk meneliti dan menganalisis implikasi mediasi pidana dalam konteks hukum Indonesia, termasuk bagaimana mediasi ini dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam berbagai kasus pidana. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana mediasi pidana dapat membantu menjembatani hubungan antara korban dan pelaku, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi.
| File size | 377.6 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Kajian dilakukan di Kabupaten Kemayoran dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh dan membahas pengaruh penerapan tata kelola yang baik terhadap kinerjaKajian dilakukan di Kabupaten Kemayoran dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh dan membahas pengaruh penerapan tata kelola yang baik terhadap kinerja
JAYABAYAJAYABAYA Masalah sampah merupakan persoalan klasik yang dihadapi masyarakat. Karena hampir setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari hampir selalu menghasilkanMasalah sampah merupakan persoalan klasik yang dihadapi masyarakat. Karena hampir setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari hampir selalu menghasilkan
JAYABAYAJAYABAYA 5% ditentukan atau dipengaruhi oleh peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan di kantor Walikota Sibolga masih belum maksimal karena faktor internal, sehingga5% ditentukan atau dipengaruhi oleh peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan di kantor Walikota Sibolga masih belum maksimal karena faktor internal, sehingga
JAYABAYAJAYABAYA Dengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaranDengan merebaknya pandemi COVID-19, sebagian besar universitas di seluruh dunia mulai menggunakan alat pembelajaran jarak jauh mereka untuk memulai pengajaran
JAYABAYAJAYABAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.
JAYABAYAJAYABAYA Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengetahuiUntuk menganalisis permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk mengetahui
JAYABAYAJAYABAYA Metode yang digunakan deskriptif inferensial serta menggunakan hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan lembaga terkait yaitu Dinas KependudukanMetode yang digunakan deskriptif inferensial serta menggunakan hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan lembaga terkait yaitu Dinas Kependudukan
JAYABAYAJAYABAYA Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen, menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan,Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen, menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan,
Useful /
UNISSULAUNISSULA Pelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduanPelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduan
UNISSULAUNISSULA Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan dengan interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan yang menyerang komputer.Penerapan ketentuan hukum pidana dilakukan dengan interpretasi ekstensif terhadap peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan yang menyerang komputer.
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggunganPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang untuk eksekusi hak tanggungan
UNISSULAUNISSULA Diperlukan pengembangan pemikiran tentang hukum dan politik hukum Islam serta implikasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yangDiperlukan pengembangan pemikiran tentang hukum dan politik hukum Islam serta implikasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yang