UNISSULAUNISSULA

The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call Paper

Dalam konteks penegakan hukum, menegakkan hukum selalu berarti bahwa aktivitas kehidupan seluruh anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan perilaku yang menjamin terwujudnya citra manusia sebagai manusia yang bermartabat. Manusia yang bermartabat adalah manusia, manusia yang hak asasi manusianya diakui, dilindungi dan dijamin. wujud Pancasila harus diterapkan secara mendasar dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan sosial. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, hasil yang diperoleh adalah implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Implementasi mediasi pidana sebagai wujud nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa implikasi positif.Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana.Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.Sistem peradilan pidana adalah jaringan pengadilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya, yang mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan penegakan hukum pidana.Ada model sistem peradilan pidana yang keduanya mengandung sistem nilai yang berbeda, masing-masing bersaing untuk mendapatkan skala prioritas dalam operasinya.

Untuk meningkatkan keadilan bagi semua pihak dalam kasus pidana, terutama korban kejahatan, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model sistem peradilan pidana yang lebih adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk meneliti dan menganalisis implikasi mediasi pidana dalam konteks hukum Indonesia, termasuk bagaimana mediasi ini dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam berbagai kasus pidana. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana mediasi pidana dapat membantu menjembatani hubungan antara korban dan pelaku, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Read online
File size377.6 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Perbandingan Sistem Penuntutan Perbandingan Hukum dari Amerika Serikat dan Negara negara Eropa 2026More at 2026

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Namun, pengalaman negara-negara Eropa, khususnya dalam menjamin independensi kejaksaan, menawarkan pelajaran penting. Penelitian ini juga menekankan pentingnyaNamun, pengalaman negara-negara Eropa, khususnya dalam menjamin independensi kejaksaan, menawarkan pelajaran penting. Penelitian ini juga menekankan pentingnya

JURIS Kritik Terhadap Penguasa Kajian Tematik Hadis Dalam Bingkai Demokrasi Dan Keadilan Sosial 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang rakyat untuk mengkritik penguasa, tetapi justru mendorongnya sebagai wujud tanggung jawab moral.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang rakyat untuk mengkritik penguasa, tetapi justru mendorongnya sebagai wujud tanggung jawab moral.

JURIS The Importance of Teaching Preparation to Achieve Learning Objectives 2025More at 2025

MORIAHMORIAH Guru bukan sekadar pemberi materi, namun sebagai perancang, mediator, pemotivasi dan teladan bagi siswa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pentingnyaGuru bukan sekadar pemberi materi, namun sebagai perancang, mediator, pemotivasi dan teladan bagi siswa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pentingnya

JURIS Rekonstruksi Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam Antara Nilai Ibadah Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Dalam perspektif Islam, produksi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk menciptakan barang dan jasa, melainkan bagian integral dari tugas manusia sebagaiDalam perspektif Islam, produksi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk menciptakan barang dan jasa, melainkan bagian integral dari tugas manusia sebagai

JURIS Integrasi Etika Syariah Dalam Mewujudkan Wirausaha Modern Menuju Ekonomi Halal yang Berkelanjutan 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pendidikan, digitalisasi, sertifikasi, dan inovasi produk agar ekonomi halal dapat berkembangUntuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pendidikan, digitalisasi, sertifikasi, dan inovasi produk agar ekonomi halal dapat berkembang

JURIS The Concept of Property Ownership in the Qur an 2025More at 2025

PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir mauḍūʿī) dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat‑ayat Quran yang berkaitan dengan kepemilikanPenelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir mauḍūʿī) dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat‑ayat Quran yang berkaitan dengan kepemilikan

JURIS Pelatihan Kursus Dasar Kitab Suci Bagi Orang Muda Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Oeleta 2023More at 2023

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Selain itu mereka juga tidak terbiasa membaca dan merenungkannya, apalagi menjadikan kitab suci sebagai sumber renungan untuk kepentingan ibadat. Di sisiSelain itu mereka juga tidak terbiasa membaca dan merenungkannya, apalagi menjadikan kitab suci sebagai sumber renungan untuk kepentingan ibadat. Di sisi

JURIS Weaknesses Of The Legislation Function Of The Regional Representative Council In The Bicameral Parliament System In Indonesia 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah, DPD memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR. Namun, keduanya memiliki fungsiBerdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah, DPD memang memiliki kedudukan yang setara dengan DPR. Namun, keduanya memiliki fungsi

Useful /

JURIS Analisa Perbandingan Biaya Pada Kuda Kuda Baja Ringan Dengan Kuda Kuda Kayu Gedung Dengan Desain Atap Pelana Dan Luas Atap 554 M2 2026More at 2026

JURNALUGNJURNALUGN Material kuda-kuda yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah kayu. Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang teknik sipil dan pesatnyaMaterial kuda-kuda yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah kayu. Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang teknik sipil dan pesatnya

JURIS Mengevaluasi Kembali Pandangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Darurat Militer 2026More at 2026

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstrukturMetode penelitian menggunakan pendekatan analitis dan dogmatis, penelitian ini memadukan analisis hukum, data sekunder, dan wawancara semi-terstruktur

JURIS Landasan Hukum untuk Pariwisata Halal Inklusif di Jawa Barat Antara Prinsip Konstitusi dan Tantangan Praktis 2026More at 2026

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Selain itu, diperlukan lebih banyak eksplorasi tentang dinamika usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sektor pariwisata halal, karena mereka menghadapiSelain itu, diperlukan lebih banyak eksplorasi tentang dinamika usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sektor pariwisata halal, karena mereka menghadapi

JURIS Innovation Of Food Products Based on Local Agricultural Products as A Strategy To Overcome Stunting In Kamal Village Inovasi Produk Pangan Berbasis Hasil Pertanian Lokal Sebagai Strategi Penanggulan 2025More at 2025

UNHAJUNHAJ Program ini berfokus pada edukasi tentang stunting dan pernikahan dini, serta pelatihan pembuatan makanan bergizi dari hasil pertanian lokal, seperti singkongProgram ini berfokus pada edukasi tentang stunting dan pernikahan dini, serta pelatihan pembuatan makanan bergizi dari hasil pertanian lokal, seperti singkong

ads-block-test